Pintu Air Cidurian: Jurus Pemkab Tangerang Hentikan Banjir Langganan

Pemerintah Kabupaten Tangerang berencana membangun pintu air di Sungai Cidurian pada tahun anggaran 2026 sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir tahunan yang melanda sejumlah wilayah, termasuk Desa Cikande dan Perumahan Taman Cikande. Pernyataan ini disampaikan oleh Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, menyusul terus meluasnya dampak banjir di awal tahun 2026.

Banjir yang terjadi di Kabupaten Tangerang bukan hanya disebabkan oleh curah hujan ekstrem, melainkan juga luapan sejumlah sungai besar seperti Cidurian, Kali Prancis, dan Cimanceuri, serta fenomena rob dari luapan laut pantai utara. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah, menambahkan bahwa alih fungsi lahan dan kurangnya daerah tangkapan air di wilayah hulu turut memperparah kondisi. Perilaku masyarakat yang kurang peduli lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, juga menjadi penyebab signifikan yang membuat penanganan banjir semakin kompleks.

Pada pertengahan Januari 2026, banjir di Kabupaten Tangerang meluas hingga 24 dari 29 kecamatan, berdampak pada sedikitnya 10.000 kepala keluarga atau sekitar 45.000 hingga 50.000 jiwa. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik, menyatakan bahwa status tanggap darurat bencana telah ditetapkan untuk mempercepat penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga. Ketinggian air bervariasi antara 60 hingga 80 sentimeter, bahkan mencapai 2 meter di beberapa titik terparah seperti Perumahan Taman Cikande, Desa Cikande, dan Desa Pasir Ampo di Kecamatan Kresek, yang sering menjadi langganan banjir akibat luapan Sungai Cidurian.

Bupati Maesyal Rasyid menekankan bahwa pembangunan pintu air sebagai solusi jangka panjang memerlukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWS C3) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengingat kewenangan pengelolaan sungai besar berada di pemerintah pusat. Pemkab Tangerang siap bersinergi dengan BBWS C3, termasuk dalam dukungan anggaran, meskipun hasilnya tidak dapat dirasakan secara instan. BBWS C3 sendiri telah mengusulkan penanganan menyeluruh Daerah Irigasi Cidurian melalui program jangka panjang. Selain pintu air, Pemkab Tangerang juga berencana membangun infrastruktur pompa air dan melakukan normalisasi saluran air di berbagai lokasi, khususnya di wilayah Kosambi. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Tangerang untuk mengawal proses penanganan banjir secara serius, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Secara historis, banjir di sepanjang Sungai Cidurian telah menjadi masalah puluhan tahun, dengan warga seperti Radiani dari Perumahan Taman Cikande menyatakan bahwa banjir kiriman tetap terjadi meskipun tidak ada hujan. Kerugian akibat banjir cukup signifikan; pada awal Januari 2020 saja, kerugian di Kota Tangerang mencapai Rp1,5 triliun dengan enam korban jiwa. Sementara itu, pada awal 2026, banjir juga mengancam 108 hektare lahan persawahan di Kabupaten Tangerang terancam gagal panen, menambah daftar kerugian ekonomi yang ditanggung masyarakat.

Implikasi jangka panjang dari pembangunan pintu air ini diharapkan dapat mengurangi frekuensi dan dampak banjir, sehingga meminimalkan kerugian material dan non-material bagi warga serta sektor pertanian. Namun, efektivitas solusi ini sangat bergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat, serta penanganan komprehensif terhadap faktor-faktor penyebab banjir lainnya seperti alih fungsi lahan dan perilaku masyarakat. Kolaborasi dengan pihak di wilayah hulu Sungai Cidurian, seperti Kabupaten Bogor, juga dianggap krusial agar penanganan banjir tidak hanya bersifat parsial. Proyek ini diproyeksikan akan dimulai pada tahun anggaran 2026, dengan harapan dapat terealisasi paling lambat tahun 2027.