Warga terdampak banjir di Kecamatan Patia dan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten, melaporkan menipisnya pasokan logistik pangan dan mendesaknya kebutuhan perlengkapan bayi setelah hampir sepekan terendam banjir pada pertengahan Januari 2026. Situasi ini memicu kekhawatiran di tengah upaya penanganan bencana yang terkendala ketersediaan stok bantuan.
Seorang warga Patia bernama Endang pada Jumat, 16 Januari 2026, menyatakan bahwa stok kebutuhan logistik pangan mulai menipis dan warga kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok akibat banjir yang menghambat aktivitas. Endang juga menyoroti kebutuhan mendesak untuk perlengkapan bayi, pakaian layak pakai, dan kebutuhan ibu hamil. Keluhan serupa ditegaskan oleh Camat Patia, Supratman, yang menyebut stok perlengkapan bayi dan kebutuhan lansia sangat kritis, bahkan popok sekali pakai di posko kecamatan hampir tidak ada. Ia menambahkan bahwa bantuan yang diterima dari Dinas Sosial dan BPBD masih didominasi makanan siap saji, sementara kebutuhan darurat lainnya minim.
Kondisi logistik yang mengkhawatirkan ini bukan tanpa preseden. Forum Kampung Siaga Bencana (KSB) Kabupaten Pandeglang pada awal Januari 2026 mengungkapkan bahwa seluruh 16 lumbung sosial di wilayah tersebut kosong dari stok logistik, yang telah habis disalurkan sejak eskalasi banjir pada Desember 2025. Ketua Forum KSB Provinsi Banten, Beni Madsira, mengonfirmasi bahwa logistik di Dinas Sosial juga kosong saat pihaknya bertanya, mengakibatkan terhambatnya distribusi bantuan. Beni juga mengkritik birokrasi pengajuan bantuan yang kaku, menghambat pergerakan cepat para relawan.
Banjir Januari 2026 ini berdampak pada sekitar 25.000 jiwa di 12 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, dengan 7.000 kepala keluarga tersebar di 40 desa terdampak. Hingga 14 Januari 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pandeglang mencatat sekitar 291 jiwa atau 77 kepala keluarga masih mengungsi di dua titik di Kecamatan Pagelaran dan Patia. Selain kekurangan pangan dan perlengkapan bayi, warga juga menghadapi krisis air bersih karena sumur-sumur tercemar dan berwarna cokelat, tidak layak konsumsi. Situasi ini meningkatkan risiko penyebaran penyakit di kalangan pengungsi.
Permasalahan distribusi dan ketersediaan logistik bencana telah menjadi tantangan berulang di Pandeglang. Pada bencana tsunami Selat Sunda tahun 2018, Bupati Pandeglang, Irna Narulita Dimyati, mengakui bahwa masalah utama adalah distribusi bantuan, bukan ketersediaan. Bahkan, pada Maret 2024, terungkap bahwa BPBDPK Pandeglang tidak menganggarkan pengadaan logistik kebencanaan. Pelaksana Tugas Kepala BPBD Pandeglang pada Juli 2021, Rahmat Zultika, juga pernah menyebut logistik menipis karena pemerintah pusat fokus pada penanggulangan bencana non-alam, seperti pandemi. Fenomena banjir yang terjadi setiap tahun di Pandeglang, menurut Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jabotabeka-Banten, Entis Sumantri, pada 13 Januari 2026, mencerminkan kegagalan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam melakukan mitigasi bencana yang komprehensif.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah mengambil langkah responsif. Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, meninjau dapur umum di Kecamatan Pagelaran pada 15 Januari 2026 untuk memastikan kebutuhan pangan terpenuhi. Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, juga mengunjungi lokasi banjir dan menyerahkan bantuan logistik berupa makanan siap saji pada 13 Januari 2026. Sekretaris BPBD-PK Pandeglang, Nana Mulyana, menyatakan pihaknya telah menyalurkan bantuan logistik kebutuhan pokok ke seluruh titik pengungsian dan terus memantau kondisi. Namun, insiden terisolir seperti evakuasi ibu hamil di Desa Bulagor, Kecamatan Pagelaran, yang harus ditempuh sejauh 3 kilometer oleh tim BPBD, menyoroti tantangan geografis dan infrastruktur yang memperburuk distribusi bantuan di wilayah pelosok.
Krisis logistik yang berulang kali menghantam korban bencana di Pandeglang menggarisbawahi perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen logistik bencana daerah, termasuk alokasi anggaran, mekanisme pengadaan, dan efisiensi distribusi. Keberadaan kelompok rentan seperti bayi dan ibu hamil menuntut perhatian khusus dan cadangan logistik yang memadai, bukan hanya sekadar respons darurat yang bersifat sementara. Tanpa perbaikan fundamental, masyarakat Pandeglang akan terus terjebak dalam siklus keterbatasan saat menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang semakin intens.
