Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Syariefuddin Hasan mendesak pemerintah untuk mempercepat transisi energi nasional. Seruan ini muncul di tengah kenyataan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan bakar fosil, menghadapi target energi terbarukan yang meleset, dan beban subsidi yang terus meningkat. Ketergantungan terhadap energi fosil dan lambatnya pengembangan energi baru terbarukan (EBT) mengancam ketahanan energi serta stabilitas ekonomi negara.
Indonesia telah menetapkan target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Namun, capaian realisasi masih jauh di bawah ekspektasi. Hingga pertengahan tahun 2025, bauran EBT baru mencapai sekitar 16%. Angka ini bahkan lebih rendah dari target revisi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang kini berada di kisaran 17-20% untuk tahun 2025, menyusul realisasi tahun 2024 yang hanya 14,68% dari target 19,5%. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mencatat bahwa bauran EBT di sistem on-grid bahkan menurun dari 13% pada 2020 menjadi 11,5% pada 2024, mengindikasikan kesenjangan antara potensi melimpah dengan realisasi di lapangan.
Ketergantungan impor energi Indonesia tetap tinggi. Sejak 2003, Indonesia telah menjadi importir bersih minyak. Pada tahun 2024, nilai impor minyak mencapai US$36,3 miliar, jauh melampaui ekspor minyak yang hanya US$6,9 miliar. Impor solar atau gasoil juga menunjukkan volume yang signifikan, mencapai 5,27 juta kiloliter pada 2022 dan 5,14 juta kiloliter pada 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 4,24 juta kiloliter pada 2024. Data menunjukkan bahwa Indonesia belum pernah lepas dari impor solar dalam satu dekade terakhir. Ketergantungan serupa juga terjadi pada Liquefied Petroleum Gas (LPG), dengan impor mencapai 6,9 juta ton pada 2024, sementara produksi domestik hanya 1,96 juta ton per tahun.
Syariefuddin Hasan sebelumnya menekankan bahwa pemerintah harus memanfaatkan momentum kelebihan pasokan listrik akibat megaproyek 35 GW sebagai pendorong transisi energi. Menurutnya, energi berbasis fosil semakin minim dan mahal, sehingga langkah terbaik adalah meningkatkan kemandirian energi nasional dengan mengerahkan potensi EBT yang melimpah. Ia juga menyoroti bahwa penghematan energi dapat mengurangi beban subsidi yang tahunan mencapai sekitar Rp500 triliun, atau sekitar 18% dari APBN, yang dapat dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.
Namun, percepatan transisi energi di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan struktural. IESR mengidentifikasi tiga hambatan utama: kerangka peraturan yang tidak koheren, kebijakan fiskal yang masih memberikan insentif penggunaan energi fosil, dan lambatnya lelang pembangkit EBT oleh PT PLN (Persero) sejak 2019. Selain itu, kendala eksekusi proyek akibat isu bankability, kenaikan suku bunga, dan perizinan yang rumit juga memperlambat laju investasi EBT. Secara kontras, investasi energi bersih pada tahun 2024 secara global meningkat sepuluh kali lipat dibandingkan investasi fosil, namun investasi EBT di Indonesia belum mencapai target.
Subsidi energi fosil merupakan salah satu paradoks yang menghambat transisi. Laporan IESR menunjukkan bahwa subsidi fosil mengalami peningkatan hingga akumulasi Rp1.023 triliun pada periode 2022-2026, yang dianggap kontraproduktif terhadap upaya dekarbonisasi dan menciptakan inefisiensi. Kebijakan ini juga membuat EBT sulit bersaing dari sisi harga.
Pemerintah sendiri telah menyusun berbagai strategi dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 dan RUPTL 2025-2034 untuk mengejar target bauran EBT. RUPTL 2021-2030 merancang penambahan 10,6 GW kapasitas pembangkit EBT hingga 2025, pengembangan PLTS atap 3,6 GW, dan penggunaan 10,2 juta ton biomassa untuk co-firing PLTU eksisting. RUPTL 2025-2034 menargetkan penambahan kapasitas EBT hingga 42,1 GW pada tahun 2034. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan menjadi lokomotif perubahan, dengan inisiatif dekarbonisasi dan pembentukan Indonesia Battery Corporation (IBC) sebagai bagian dari peta jalan pengembangan baterai kendaraan listrik.
Tanpa perubahan signifikan dalam kerangka kebijakan dan dukungan finansial yang lebih kuat, target nol emisi bersih (NZE) pada 2060 akan semakin berat dan mahal untuk dicapai. Perlu komitmen politik yang lebih kuat, harmonisasi regulasi, mobilisasi investasi swasta, dan realokasi subsidi energi fosil menuju pengembangan EBT untuk mengentaskan ketergantungan impor dan mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.
