Mapolres Kudus: Pemeriksaan Bupati Sudewo oleh KPK Berlanjut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Pati Sudewo setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pati, Jawa Tengah, pada Senin, 19 Januari 2026. Sudewo saat ini menjalani pemeriksaan intensif di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Kudus, Jawa Tengah, sejak dini hari terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penangkapan Bupati Pati yang disebutnya dengan inisial SDW. "Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah Saudara SDW," ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta. Ia menambahkan bahwa pemeriksaan terhadap Sudewo dilakukan secara intensif oleh tim penyidik di Mapolres Kudus. Pemilihan Mapolres Kudus sebagai lokasi pemeriksaan, bukan di Pati, dijelaskan sebagai langkah strategis untuk efektivitas dan netralitas proses penyidikan, mengingat sensitivitas kasus yang melibatkan pejabat daerah.

Menurut informasi awal yang dihimpun, penangkapan ini berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam seleksi jabatan perangkat desa. Penyelidikan KPK difokuskan pada indikasi penyimpangan prosedur serta praktik jual beli jabatan demi kepentingan pribadi. Selain Sudewo, tim penyidik KPK juga dilaporkan memeriksa Camat Jaken, Kabupaten Pati, untuk mendalami dugaan aliran dana suap yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan daerah. Hingga berita ini diturunkan, KPK belum membeberkan secara rinci konstruksi perkara, jumlah uang atau barang bukti yang disita, maupun identitas lengkap pihak-pihak lain yang turut diamankan. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Sudewo dan pihak-pihak yang diamankan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Operasi tangkap tangan ini merupakan OTT ketiga yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Pada hari yang sama, KPK juga melakukan OTT terhadap Wali Kota Madiun Maidi dan 14 orang lainnya terkait dugaan korupsi proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR). Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat dugaan korupsi, mengindikasikan bahwa praktik korupsi masih menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

Sebelumnya, nama Sudewo juga sempat menjadi perhatian publik. Ia pernah diperiksa oleh penyidik KPK pada 22 September 2025 sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, saat ia masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI. Selain itu, Sudewo juga menjadi sorotan setelah insiden demonstrasi warga Pati yang memprotes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun lalu, di mana ia dilaporkan menantang massa pendemo secara terbuka.

Kasus ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap integritas birokrasi di Kabupaten Pati dan citra pemerintahan daerah. Dugaan jual beli jabatan perangkat desa menyoroti kerentanan sistem rekrutmen di tingkat paling bawah pemerintahan, yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan publik. Pemeriksaan intensif oleh KPK di Kudus juga menunjukkan koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam upaya memberantas korupsi di tingkat regional. Hasil penyidikan KPK dalam beberapa hari ke depan akan menentukan nasib Sudewo dan berpotensi membuka tabir praktik korupsi lebih luas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, serta mendorong evaluasi ulang transparansi dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan publik.