Tujuh Eks OPM Pembakar Sekolah: Tinggalkan Konflik, Kembali Berikrar Setia NKRI

Tujuh anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap XXVII/Sinak, yang sebelumnya terlibat dalam pembakaran Sekolah Menengah Atas Distrik Sinak dan penyanderaan pegawai Puskesmas Sinak Barat pada tahun 2024, resmi menyatakan ikrar kesetiaan untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 19 Desember 2025. Prosesi bersejarah ini berlangsung di Kotis Sinak, Puncak, Papua Tengah, menjadi simbol keberhasilan pendekatan humanis oleh aparat keamanan dan harapan baru bagi stabilitas di wilayah tersebut.

Dansatgas Yonif 142/Ksatria Jaya, Letkol Inf Dicky Sakti Maulana, menyampaikan bahwa kembalinya ketujuh mantan anggota TPNPB-OPM ini merupakan bukti nyata keberhasilan Operasi Soft Power dengan pendekatan humanis yang selama ini dikedepankan. "Kepada saudara-saudara kita yang hari ini telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Kami berharap ikrar yang diucapkan hari ini dapat membawa perubahan dan pemahaman, serta menjadi contoh bagi pihak lain yang masih tergabung dengan kelompok TPNPB OPM agar tidak kembali ke jalan tersebut," kata Letkol Dicky kepada wartawan pada Sabtu, 20 Desember 2025.

Ketujuh mantan anggota tersebut diidentifikasi sebagai Tenius Tabuni, Wakola Tabuni (alias Donus), Abrius Murib (alias Apri), Sengky Murib (alias Kernis), Lolamayu Murib, Nomani Murib, dan Kakai Murib (alias Patoron). Mereka menyerahkan bendera Bintang Kejora dan satu pucuk senjata kepada pihak TNI, dilanjutkan dengan penciuman Sang Saka Merah Putih sebagai tanda kembalinya loyalitas kepada NKRI. Dalam ikrarnya, mereka secara tegas menyatakan setia kepada NKRI, menolak segala bentuk gerakan separatis, serta berkomitmen mendukung keamanan, ketertiban, dan pembangunan di wilayah Papua, khususnya Distrik Sinak.

Salah satu perwakilan eks OPM, Tenius Tabuni, menyampaikan bahwa keputusan untuk kembali ke NKRI diambil atas kesadaran penuh. Ia menilai bahwa jalan kekerasan dan perpecahan tidak membawa manfaat bagi masyarakat, melainkan hanya menimbulkan penderitaan dan menghambat kemajuan Papua. Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Wakola Tabuni.

Fenomena kembalinya anggota OPM ke NKRI bukanlah hal baru. Data yang dihimpun Badan Intelijen Negara (BIN) Wilayah Papua dan Polda Papua menunjukkan bahwa sejak awal 2023 hingga April 2025, lebih dari 250 mantan anggota OPM telah menyerahkan diri secara sukarela. Mereka berasal dari berbagai wilayah dan kerap menyebutkan ketidakpuasan terhadap pola kepemimpinan yang otoriter, penyalahgunaan logistik, serta tingginya tindakan kekerasan internal sebagai alasan utama kembali.

Insiden pembakaran fasilitas pendidikan, seperti yang dilakukan oleh kelompok ini di Distrik Sinak, bukan tindakan terisolasi. OPM secara berulang kali menargetkan sekolah, dengan insiden pembakaran gedung SMP Negeri Okbab di Pegunungan Bintang pada Juli 2024 dan SMP Negeri Kiwirok pada Oktober 2025 sebagai contoh. Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan sempat mengecam tindakan tersebut pada Juli 2024, menyatakan bahwa OPM ingin anak-anak Papua tidak bersekolah. Aksi-aksi ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga merenggut harapan generasi muda Papua untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Pendekatan dialogis dan humanis yang diusung TNI dalam Operasi Habema secara konsisten menjadi kunci keberhasilan dalam memulangkan anggota OPM. Panglima Koops Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto, menekankan bahwa pendekatan kemanusiaan, dialog, dan kepedulian mampu membuka kesadaran bahwa kekerasan bukanlah jalan keluar. Ini sejalan dengan pernyataan Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi pada Mei 2025, yang menegaskan bahwa TNI terbuka menerima anggota OPM yang menyadari kesalahannya.

Tokoh masyarakat Distrik Sinak, Tinus Talenggeng, menyambut positif langkah ketujuh mantan anggota OPM ini. Ia berharap ikrar tersebut menjadi pemicu terciptanya suasana aman dan kondusif, sehingga pembangunan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Acara ikrar diakhiri dengan pemberian tali asih dan makan bersama sebagai simbol rekonsiliasi dan persaudaraan, menandai titik balik penting bagi pemulihan keamanan dan perdamaian di Distrik Sinak. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait juga terus memperkuat program reintegrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi mantan anggota kelompok bersenjata, meliputi pelatihan kerja, bantuan modal usaha, serta pendampingan psikologis dan spiritual. Langkah-langkah kemanusiaan ini diharapkan menciptakan efek domino positif bagi stabilitas Papua, mempersempit ruang bagi kekerasan, dan memperbesar peluang bagi kemajuan daerah.