Pramono Instruksikan BUMD DKI Serap Komoditas Pangan dari Wilayah Terdampak Bencana

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hari ini, Senin, 22 Desember 2025, menginstruksikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan ibu kota, termasuk PT Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda Dharma Jaya, untuk membeli komoditas pertanian seperti beras, cabai, dan daging dari daerah-daerah yang terdampak bencana di Indonesia. Langkah ini diambil guna mendukung pemulihan ekonomi petani dan produsen di wilayah tersebut sekaligus memperkuat stabilitas pasokan serta harga pangan di Jakarta. Pramono Anung menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menampung seluruh produk komoditas yang ditawarkan dari daerah bencana, termasuk yang baru-baru ini melanda Sumatra seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Instruksi ini mencerminkan upaya strategis Jakarta dalam menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi, mengingat sekitar 95% kebutuhan pangan ibu kota dipasok dari luar daerah. Sepanjang tahun ini, BUMD pangan DKI Jakarta telah memainkan peran krusial dalam menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Penjabat Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Heru Budi Hartono, pada pertengahan 2024 menekankan pentingnya peran PT Food Station, Perumda Pasar Jaya, dan Perumda Dharma Jaya dalam menjaga stabilitas harga pangan. Badan Pangan Nasional (NFA) juga secara konsisten mendorong penguatan peran BUMD sebagai penyangga ketahanan pangan daerah guna menjamin ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga di seluruh wilayah.

Latar belakang kebijakan ini tidak terlepas dari urgensi menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan di Jakarta, terutama menjelang akhir tahun dan perayaan hari besar. Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ade Suherman, pada Desember 2025 mengingatkan Pramono Anung untuk tidak lengah dalam menjaga stabilitas harga pangan, mendesak optimalisasi peran BUMD pangan sebagai instrumen utama pengendali harga, mulai dari pengamanan stok hingga intervensi pasar. Gubernur Pramono Anung sendiri pada Juni 2025 telah menegaskan bahwa stabilitas harga pangan di Jakarta adalah hasil dari strategi jangka panjang dalam membangun sistem pasokan yang kuat melalui kerja sama antarwilayah dan peran aktif BUMD.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini juga dihadapkan pada tantangan. Pada Agustus 2025, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso, mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran standar mutu beras premium. Pramono Anung saat itu menekankan bahwa kasus tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas di tubuh BUMD DKI, menuntut seluruh jajaran direksi BUMD agar mengedepankan tata kelola yang profesional dan menjunjung tinggi integritas. Kejadian ini menyoroti pentingnya mekanisme kontrol kualitas dan integritas dalam proses pengadaan BUMD, terutama ketika melibatkan pembelian dari berbagai sumber di daerah terdampak bencana.

Implikasi jangka panjang dari kebijakan ini meliputi penguatan solidaritas antar-daerah dan penciptaan rantai pasok yang lebih resilien bagi Jakarta. Dengan penyerapan komoditas secara bertahap dan disesuaikan dengan kapasitas produksi daerah, seperti yang dijelaskan Pramono Anung, diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat setempat yang tengah berjuang pascabencana. Pada tingkat nasional, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga telah meminta pemerintah daerah untuk secara aktif melibatkan BUMD dalam menjaga stabilitas harga pangan demi mencegah inflasi, menyoroti contoh keberhasilan BUMD pangan seperti Food Station di Jakarta. Kolaborasi ini berpotensi menciptakan model ekonomi sirkular yang tidak hanya mengatasi masalah pasokan di perkotaan tetapi juga memicu pemulihan ekonomi di daerah pedesaan yang rentan bencana.