Ketua PP Muhammadiyah Kecam Penanganan Bencana Sumatera yang Stagnan Tiga Pekan

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menyatakan keprihatinannya atas penanganan bencana di Sumatera yang disebutnya berjalan sangat lambat selama tiga minggu terakhir. Busyro mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status bencana nasional di Sumatera dan Aceh. Pernyataan ini disampaikan Busyro di Yogyakarta pada Jumat, 19 Desember 2025.

Menurut Busyro, penetapan status bencana nasional memiliki efek psikologis penting untuk menenangkan korban dan akan mempercepat mobilisasi sumber daya serta koordinasi lintas sektor. Observasi yang dilakukan Muhammadiyah melalui koordinasi daring dengan perwakilan di wilayah terdampak menunjukkan bahwa penanganan bencana memang lambat. Ia mengakui adanya keterbatasan, namun menegaskan hal tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk menunda keputusan strategis. Penetapan status ini diharapkan tidak hanya menjadi keputusan di atas kertas, tetapi negara harus sungguh-sungguh menunjukkan originalitas kemanusiaan dan kebangsaannya.

Bencana hidrometeorologi parah berupa banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor telah melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025. Bencana ini dipicu oleh curah hujan ekstrem yang disebabkan oleh Siklon Tropis Senyar, serta diperparah oleh degradasi hutan di wilayah hulu. Hingga 19 Desember 2025, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya 1.072 orang meninggal dunia, 186 orang hilang, dan 6.698 orang terluka. Lebih dari 147.236 rumah rusak, serta ribuan fasilitas umum, pendidikan, ibadah, jembatan, dan gedung kantor juga mengalami kerusakan parah. Kabupaten Agam menjadi wilayah dengan jumlah korban jiwa terbanyak, mencapai 194 orang. Bencana ini disebut sebagai yang paling mematikan di Indonesia sejak gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018.

Di sisi lain, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan pandangan yang berbeda terkait desakan status bencana nasional. Pada 18 dan 19 Desember 2025, Haedar menegaskan pentingnya fokus pada penanggulangan pascabencana dan mengimbau semua pihak untuk tidak mempolitisasi musibah. Ia secara tegas menolak desakan penetapan status bencana nasional yang dinilainya sarat dengan politisasi dan dapat mengganggu upaya penanganan korban di lapangan. Haedar menyatakan bahwa dorongan yang bersifat tendensius, tuntutan, hingga aksi demonstrasi adalah langkah politis yang tidak sejalan dengan karakter Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri telah menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp6 miliar untuk korban di tiga provinsi tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan dan menyerukan sinergi dari seluruh elemen bangsa.

Menanggapi kritik mengenai penanganan yang lambat, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya pada 19 Desember 2025, mengklaim bahwa pemerintah pusat telah menangani bencana ini dengan skala nasional sejak hari pertama kejadian pada 26 November 2025. Pemerintah, lanjut Teddy, telah memobilisasi 50.000 personel dari TNI, Polri, dan Basarnas, serta mengalokasikan anggaran hingga Rp60 triliun untuk membantu penanganan bencana. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) juga menyampaikan bahwa penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan kemajuan signifikan. Pemerintah pusat menetapkan bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional dengan mengerahkan seluruh sumber daya kementerian dan lembaga.