Gegerbitung Sukabumi Diterjang Banjir: 30 Hektar Sawah Terendam, Ancaman Gagal Panen Hantui Petani

Puluhan petani di Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menghadapi ancaman gagal panen setelah sekitar 30 hektare lahan persawahan terendam banjir akibat luapan Sungai Cimandiri pada Minggu sore, 28 Desember 2025. Bencana ini terjadi menyusul hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut selama beberapa waktu. Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) Gegerbitung, Ofiek, menyatakan bahwa luapan air Sungai Cimandiri merendam area persawahan yang sebagian besar telah siap panen, mengancam ketahanan pangan lokal di dua desa, yaitu Desa Caringin dan Desa Cijurey.

Peristiwa ini menambah daftar panjang insiden hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Sukabumi, yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi dampak cuaca ekstrem dan perubahan tata guna lahan. Curah hujan tinggi yang terjadi secara berulang seringkali memicu luapan sungai-sungai utama, termasuk Sungai Cimandiri, yang dikenal membelah beberapa kecamatan dan seringkali menyebabkan banjir di area pertanian sekitarnya. Pada Desember 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi mencatat bahwa cuaca ekstrem memicu serangkaian bencana, termasuk banjir dan tanah longsor di beberapa kecamatan, dengan penyebab yang disinyalir melibatkan alih fungsi lahan yang masif. Pada tahun 2025, Indonesia secara keseluruhan mencatat 1.608 kejadian banjir, dengan konsentrasi tinggi di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, menunjukkan bahwa banjir bukan lagi peristiwa musiman, melainkan fenomena berulang yang terkait dengan kerentanan ruang dan pengelolaan wilayah.

Dampak langsung dari banjir ini adalah kerugian materiil yang signifikan bagi petani. Gabah yang terendam banjir berisiko mengalami penurunan kualitas drastis atau bahkan puso (gagal panen total) jika terendam dalam waktu lama, padahal tanaman padi tersebut sudah memasuki masa panen. Meskipun taksiran kerugian masih dalam proses pendataan, Ofiek mengindikasikan bahwa jumlahnya diperkirakan cukup besar. Pemerintah pusat, melalui BNPB, sebelumnya telah mengumumkan program bantuan penggantian biaya produksi gagal panen akibat banjir senilai 8 juta rupiah per hektare kepada petani terdampak, sebagai upaya untuk membantu petani menanam kembali. Selain itu, optimalisasi asuransi pertanian melalui PT Jasindo juga menjadi salah satu langkah antisipasi pemerintah terhadap gagal panen yang disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan.

Namun, efektivitas dan aksesibilitas bantuan ini seringkali menjadi tantangan di lapangan. Skala bencana banjir di Jawa Barat sepanjang musim tanam 2023/2024 menunjukkan adanya 874 hektare lahan sawah yang mengalami puso dari total 6.299 hektare lahan yang terdampak perubahan iklim. Fenomena ini menggarisbawahi urgensi mitigasi bencana yang lebih komprehensif, tidak hanya responsif terhadap kejadian, tetapi juga proaktif dalam mengatasi akar masalah seperti degradasi lingkungan dan tata ruang. Koordinasi antara pemerintah daerah, petani, dan pihak terkait dalam memperbaiki infrastruktur irigasi, menerapkan praktik pertanian adaptif, serta menegakkan regulasi tata ruang yang berkelanjutan, menjadi krusial untuk meminimalisir risiko serupa di masa mendatang. BPBD Kabupaten Sukabumi sendiri mengimbau warga di sekitar bantaran sungai untuk tetap waspada mengingat potensi banjir susulan, serta terus melakukan asesmen lanjutan dan penanganan darurat di lokasi kejadian.