Daftar Mutasi Polri: Pergeseran Pejabat Kunci di Polda Sulsel

Gerbong mutasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia kembali bergerak, merotasi 21 personel di lingkungan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel). Kebijakan ini, yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri bernomor ST/2781A hingga ST/2781D/XII/KEP./2025 tertanggal 15 Desember 2025, mencakup pergeseran pejabat utama (PJU) hingga sejumlah kepala kepolisian resor (Kapolres). Rotasi ini secara resmi diumumkan pada 20-21 Desember 2025, dengan tujuan utama meningkatkan profesionalisme, kinerja, dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Sejumlah perwira strategis mengalami pergeseran jabatan. Kombes Pol Karisman, yang sebelumnya menjabat Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sulsel, kini diangkat sebagai Kabagrenops Robinops Stamaops Polri. Posisi Dirlantas Polda Sulsel selanjutnya diisi oleh Kombes Pol Pria Budi, yang sebelumnya merupakan Analis Kebijakan Madya Bidang Kurikulum Lemdik Polri.

Di tingkat polres, Kapolres Sinjai AKBP Harry Azhar Hasry dimutasi menjadi Kanit 1 Satresmob Bareskrim Polri. Penggantinya adalah AKBP Jamal Fathur Rakhman, yang sebelumnya bertugas di Bidpropam Polda Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, AKBP Widi Setiawan yang menjabat Kapolres Jeneponto kini menduduki posisi Kasubbaglog Setlem Sespim Lemdiklat Polri. AKBP Arisandi, Wadir Polairud Polda Sulsel, juga dimutasi menjadi Dirreskrimum Polda NTB.

Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal lumrah dalam dinamika organisasi Polri, sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto. Langkah ini berfungsi sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran struktural guna memperkuat kelembagaan. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulawesi Selatan menjadi fokus utama.

Pergantian kepemimpinan di jajaran Polda Sulsel ini memiliki implikasi signifikan bagi pembaca dan masyarakat luas. Rotasi pejabat strategis seperti Dirlantas dan Kapolres secara langsung memengaruhi kebijakan operasional di lapangan, mulai dari penanganan lalu lintas hingga respons terhadap kejahatan di tingkat kabupaten. Konsistensi dalam penegakan hukum dan pelayanan publik harus tetap terjaga di tengah transisi kepemimpinan ini.

Dalam jangka panjang, mutasi yang reguler dapat mendorong inovasi dan adaptasi terhadap tantangan keamanan yang terus berkembang di Sulawesi Selatan, termasuk isu kejahatan transnasional, konflik agraria, dan ketertiban umum. Pergantian personel diharapkan membawa perspektif baru dan semangat pembaharuan. Penting bagi pejabat baru untuk segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah tugas demi menjaga stabilitas keamanan dan memastikan rasa aman masyarakat.