Pemuda Katolik: Papua Kunci Pembangunan Berkeadilan dan Efektif

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Pemuda Katolik I tahun 2025 yang diselenggarakan di Bogor pada 21–23 November 2025 menjadikan isu Papua sebagai fokus utama, menyerukan pembangunan yang adil dan tepat sasaran bagi masyarakat asli Papua. Ketua Umum Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmen organisasinya untuk aktif berkolaborasi dengan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Tanah Papua. "Papua termasuk salah satu perhatian utama kami. Pemuda Katolik harus aktif menjembatani proses pembangunan agar tepat sasaran, adil, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua," tandas Gusma.

Rapimnas yang dihadiri oleh Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Ketua Komda, Pastor Moderator, dan perwakilan Paskokat dari seluruh Indonesia, termasuk dari se-Tanah Papua, membawa isu-isu strategis sebagai bahan rekomendasi dan program kolaboratif. Pembahasan mengacu pada tema "Partisipasi dan Kolaborasi Pemuda Katolik dalam Mendorong Akselerasi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah", yang menekankan kontribusi Pemuda Katolik dalam menangani persoalan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Isu-isu prioritas yang dibahas antara lain Hak Asasi Manusia (HAM), hutan adat, sumber daya manusia, lingkungan hidup, stunting, peluang bisnis, disabilitas, literasi, dan tata kelola pemerintahan.

Ketua Departemen Gugus Tugas Papua Pemuda Katolik, Melkior N. N. Sitokdana, turut menekankan pentingnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua. Ia menilai peran Pemuda Katolik sangat strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, agar program pembangunan benar-benar berdampak nyata. Gugus Tugas Papua sendiri telah aktif selama tiga tahun terakhir, menjalankan program literasi digital, pelatihan menulis, serta advokasi isu sosial, ekonomi, dan politik.

Pemuda Katolik menyambut baik langkah pemerintah pusat dalam membentuk dan melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua pada awal Oktober 2025, yang diketuai oleh Velix Vernando Wanggai. Stefanus Gusma menyebut pembentukan komite ini sebagai bentuk nyata kepedulian Presiden terhadap isu-isu strategis di Tanah Papua dan berharap komite tersebut dapat bekerja secara maksimal, efektif, dan kolaboratif. Senada, Melkior Sitokdana mengapresiasi pemilihan anggota komite yang dinilai memahami secara mendalam kompleksitas persoalan Papua.

Organisasi ini juga menyatakan dukungannya terhadap program-program pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dianggap memiliki manfaat besar bagi perkembangan generasi muda Papua. Ketua Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Papua, Melianus Asso, menekankan pentingnya pengelolaan program MBG secara bijak, disesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal, dan melibatkan masyarakat sekitar agar hasilnya maksimal serta tidak menimbulkan penolakan. Selain itu, Pemuda Katolik Papua juga mendorong penambahan tenaga pengajar dan tenaga medis di wilayah terpencil.

Meskipun mendukung pemerintah, Pemuda Katolik tetap menempatkan diri sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat atau mengabaikan aspek fundamental. Pada Oktober 2024, Pemuda Katolik se-Tanah Papua, termasuk Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Selatan, Fransiskus Xaverius Wambon, menyoroti dampak program transmigrasi dan cetak sawah besar-besaran terhadap mata pencarian masyarakat lokal, serta meminta pengakuan dan perlindungan terhadap sumber daya alam lokal. Mereka juga menyuarakan keprihatinan atas kerusakan hutan akibat perusahaan ilegal di sektor penambangan emas dan penebangan kayu.

Di tingkat lokal, tokoh Pemuda Papua Pegunungan sekaligus Ketua Komda Pemuda Katolik Papua, Melianus Asso, mengajak para pemuda di wilayahnya untuk bersatu padu membangun daerah, menyikapi dinamika dengan bijak, dan memberikan solusi konkret. Asso menyerukan agar pemuda menjadi penyejuk di tengah warga, memberikan pesan perdamaian, dan tidak terprovokasi isu yang memecah belah persatuan. Ia menegaskan, sudah saatnya pemuda Papua Pegunungan menjadi pemicu pembangunan, bukan pemicu persoalan.