Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono pada 20 Januari 2026 mendesak Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Pemkab Paluta) untuk segera menyiapkan lahan permanen seluas minimal 6,5 hektare yang bebas sengketa dan bersertifikat demi percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah tersebut. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari program prioritas nasional yang dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrem melalui akses pendidikan inklusif dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Sekolah Rakyat, sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto, dirancang sebagai sekolah berasrama gratis yang menanggung seluruh biaya pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan dasar siswa dari jenjang SD hingga SMA. Tujuannya adalah memastikan bahwa anak-anak dari kelompok ekonomi terendah, yang kerap terhambat biaya dan akses, mendapatkan kesempatan setara untuk menempuh pendidikan bermutu. Program ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Wamensos Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya legalitas lahan. “Sekolah Rakyat ini sifatnya permanen, jadi lahannya juga harus permanen. Statusnya harus jelas dan tidak bermasalah, supaya pembangunan dan pemanfaatannya bisa berlangsung jangka panjang,” ujarnya melalui keterangan tertulis pada Selasa, 20 Januari 2026. Ia menambahkan bahwa ketelitian administrasi dan percepatan pemenuhan persyaratan lahan merupakan kunci agar program dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata dalam penanggulangan kemiskinan melalui pendidikan.
Konsep Sekolah Rakyat sendiri memiliki akar historis di Indonesia, bermula dari "Volkschool" pada era kolonial Hindia Belanda, yang merupakan upaya para pejuang bangsa untuk memperjuangkan pendidikan bagi rakyat jelata di tengah keterbatasan akses. Kini, reinkarnasi Sekolah Rakyat bertujuan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan yang masih kentara, khususnya di daerah-daerah terpencil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, 8,97 persen penduduk di Kabupaten Padang Lawas Utara masih masuk kategori miskin, meskipun angka tersebut menunjukkan tren penurunan dari 10,97 persen. Kondisi pendidikan di daerah seperti Padang Lawas Utara juga menghadapi tantangan, dengan laporan sebelumnya yang menyoroti isu-isu seperti absensi guru dan fasilitas sekolah yang mengkhawatirkan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk konkret upaya Presiden dalam memuliakan kaum miskin dan mempersiapkan mereka berperan dalam Indonesia Emas 2045. Model pendidikan berasrama yang diterapkan di Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada kurikulum formal, tetapi juga penguatan karakter, kedisiplinan, dan pengembangan keterampilan hidup, yang dinilai esensial untuk memutus siklus kemiskinan. Prof. Achmad Tjachja Nugraha, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menggarisbawahi bahwa pendidikan adalah instrumen paling rasional untuk memutus kemiskinan antargenerasi, dan Sekolah Rakyat hadir sebagai terobosan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin memiliki akses pendidikan berkualitas.
Peresmian 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 12 Januari 2026 menandai komitmen serius pemerintah. Harapannya, melalui inisiatif ini, anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga bekal untuk menjadi agen perubahan di komunitas mereka, mendorong kemandirian keluarga, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Hal ini sekaligus menjadi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi mandiri dan berdaya yang akan berkontribusi pada pembangunan nasional. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan, juga menjadi kunci keberlanjutan dan efektivitas program ini dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia secara holistik.
