Wali Kota Depok Bereaksi: Potret Antrean TransJakarta Ungkap Perjuangan Warga

Wali Kota Depok Supian Suri secara langsung menyaksikan perjuangan warga Depok yang harus antre panjang tanpa fasilitas halte memadai untuk menaiki layanan TransJakarta rute D41 (Sawangan-Lebak Bulus) di exit Tol Desari, Sawangan, pada Rabu, 14 Januari 2026. Pemandangan antrean yang mengular tanpa perlindungan dari cuaca ini memicu respons cepat dari Pemerintah Kota Depok untuk segera membangun halte di lokasi tersebut.

Insiden ini terjadi di titik yang menjadi salah satu simpul mobilitas tersibuk di selatan Jakarta, di mana ribuan komuter dari Depok setiap hari bergantung pada rute D41 TransJakarta untuk mencapai Lebak Bulus, Jakarta, yang terintegrasi dengan MRT Jakarta. Rute ini, yang baru diresmikan pada 4 Juni 2025, telah mencatat okupansi harian sekitar 4.000 penumpang, melampaui target awal 2.000 penumpang per hari. Namun, sejak peluncurannya, fasilitas pendukung seperti halte permanen belum tersedia, memaksa warga menunggu bus di bawah terik matahari atau hujan, hanya mengandalkan plang bus stop dan pos polisi kecil sebagai tempat berteduh. Salah seorang warga, Mursyid, mengungkapkan ketidaknyamanannya, "Kalau sudah keringetan, kadang kita malu juga sama penumpang lain atau teman kantor,” ujarnya, meskipun mengakui TransJakarta membantu mobilitas.

Ketiadaan infrastruktur dasar seperti halte ini mencerminkan kebuntuan fiskal dan tantangan integrasi transportasi di wilayah penyangga ibu kota. Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Joga, menyoroti ketidakseimbangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) antara Jakarta dan wilayah penyangga seperti Depok. APBD Jakarta pada tahun 2026 masih berada di kisaran Rp80 triliun, sementara APBD daerah Bodetabek rata-rata hanya Rp1,4 triliun hingga Rp4 triliun. Joga menyatakan, "Kami dari Jakarta sudah meminta agar disediakan halte yang resmi dan aman. Namun pemerintah daerah menyampaikan belum memiliki anggaran untuk membangun halte." Ia juga memperingatkan bahwa "Kalau semua hanya bergantung APBD, halte-halte itu tidak akan terbangun."

Persoalan transportasi publik di Depok telah lama menjadi sorotan. Pengamat tata kota dari Universitas Indonesia, Lisman Manurung, pada 2016 pernah menyatakan sistem transportasi di Depok sudah kedaluwarsa, masih mengandalkan angkutan kota yang dikelola perorangan dan kurang terencana sebagai kota penyangga ibu kota. Data Survei Komuter Jabodetabek 2023 oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 24,5 persen dari penduduk Depok atau sekitar 485.000 orang adalah komuter yang beraktivitas di luar kota, menjadikannya persentase komuter tertinggi dibandingkan jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota. Tingkat penggunaan transportasi publik (modal share) di Depok hanya 15,9 persen, meskipun terdapat 1.548 unit angkutan kota, karena warga menilai pelayanannya di bawah standar.

Rencana pembangunan halte permanen di exit Tol Desari oleh Pemerintah Kota Depok merupakan langkah awal yang krusial untuk mengatasi masalah fundamental kenyamanan dan keselamatan penumpang. Namun, tantangan yang lebih besar adalah mewujudkan sistem transportasi publik yang terintegrasi, andal, dan berkelanjutan di seluruh Depok, bukan hanya terfokus pada beberapa wilayah. Peneliti Senior Inisiatif Strategis Transportasi (Instran) Felix Iryantomo menegaskan, "membangun transportasi publik yang mumpuni kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan bagi Kota Depok yang terus bertumbuh."

Langkah ini juga sejalan dengan upaya lain Pemerintah Kota Depok untuk memperkuat konektivitas transportasi, seperti usulan penambahan koridor layanan BISKITA Trans Depok yang terbukti diminati masyarakat dengan mengangkut lebih dari 891.131 penumpang pada semester kedua 2024. Pembenahan infrastruktur transportasi tidak hanya memerlukan komitmen anggaran, tetapi juga koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah penyangga dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan integrasi yang mulus bagi jutaan komuter Jabodetabek. Tanpa solusi komprehensif, pertumbuhan mobilitas warga akan terus membentur dinding keterbatasan infrastruktur, memperburuk kemacetan, dan mengurangi kualitas hidup.