Tragedi Sitaro: Banjir Bandang Renggut 16 Nyawa

Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, diterjang banjir bandang dahsyat pada Senin dini hari, 5 Januari 2026, yang kini telah menewaskan 16 orang. Bencana hidrometeorologi ini juga menyebabkan tiga warga lainnya masih dinyatakan hilang dan memaksa ratusan jiwa mengungsi, menghancurkan permukiman serta infrastruktur vital di empat kecamatan terdampak.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, banjir bandang dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah kepulauan tersebut sejak dini hari, mengakibatkan luapan tiba-tiba aliran sungai sekitar pukul 02.30 WITA. Hingga Selasa, 6 Januari 2026, pukul 14.00 WIB, total korban meninggal dunia mencapai 16 jiwa, dengan lima di antaranya telah teridentifikasi. Sebanyak 22 orang mengalami luka-luka dan dirujuk ke puskesmas setempat, sementara dua orang lainnya harus dirujuk ke rumah sakit di Manado. Jumlah pengungsi sementara tercatat sekitar 682 jiwa dan angka tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah.

Kerusakan material akibat banjir bandang sangat signifikan. Tujuh unit rumah hanyut, 29 unit rumah rusak berat, dan 112 unit rumah rusak ringan. Sejumlah akses jalan terputus, dan beberapa bangunan kantor serta infrastruktur mengalami kerusakan parah, termasuk Markas Komando (Mako) Polres Kepulauan Sitaro yang tertimbun material bebatuan, tanah, dan pepohonan. Empat kecamatan yang paling merasakan dampak bencana adalah Siau Timur, Siau Tengah, Siau Barat, dan Siau Barat Selatan, dengan sebaran wilayah terdampak meliputi dua kelurahan dan enam desa.

Merespons kondisi darurat ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi melalui SK Nomor 1 Tahun 2026, berlaku selama 14 hari, terhitung mulai 5 Januari hingga 18 Januari 2026. Tim gabungan dari BPBD Kabupaten Kepulauan Sitaro, BPBD Provinsi Sulawesi Utara, Basarnas, TNI/Polri, serta relawan terus berkoordinasi untuk melakukan pencarian korban hilang, evakuasi warga terdampak, dan pendataan kerusakan. Bantuan darurat berupa logistik telah disalurkan oleh Kementerian Sosial, antara lain kasur, selimut, makanan anak, tenda gulung, family kit, kidsware, makanan siap saji, lauk pauk, dan beras, dengan pengiriman melalui jalur laut mengingat akses yang terbatas. Kementerian Pekerjaan Umum juga telah mengerahkan personel dan menyiagakan alat berat seperti excavator untuk membantu pembersihan material dan pembukaan akses jalan. Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, bersama Kapolda Sulut, Irjen Pol Roycke Harry Langie, turut meninjau langsung lokasi bencana untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal.

Analisis geologi menunjukkan bahwa karakteristik Pulau Siau, sebagai wilayah kepulauan vulkanik dengan lereng curam Gunung Karangetang dan jaringan sungai pendek serta tajam, membuat daerah ini sangat rentan terhadap banjir bandang. Dosen Teknik Geologi Universitas Prisma, Agus Santoso Budiharso, menjelaskan bahwa meskipun tampak hijau dan subur, tanah vulkanik dapat cepat jenuh air saat hujan ekstrem, kehilangan kekuatan gesernya, dan menyebabkan pohon serta batuan terbawa arus menjadi debris flow yang sangat destruktif. Kondisi ini membuat banjir bandang di Sitaro bergerak sangat cepat dan cenderung lebih berbahaya dibandingkan di wilayah yang relatif lebih tandus.

Bencana serupa bukan kali pertama terjadi di Sitaro. Pada Februari 2022, banjir bandang juga melanda dua kecamatan di Sitaro, meskipun tanpa korban jiwa, menunjukkan kerentanan wilayah ini terhadap bencana hidrometeorologi. Pada Maret 2021, banjir bandang di Namitung, Kecamatan Siau Timur, juga merusak rumah warga dan fasilitas umum. Fenomena cuaca ekstrem yang semakin sering dan intens menjadi perhatian global, dengan para peneliti memperingatkan bahwa tanpa upaya serius menekan emisi, dampak perubahan iklim akan semakin luas dan mematikan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro sendiri telah menjadikan perubahan iklim sebagai atensi penting dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, dengan mempertimbangkan data debit air, tinggi banjir, gelombang tertinggi, serta keunikan topografi wilayah yang rawan bencana. Namun, kejadian kali ini menggarisbawahi urgensi mitigasi dan adaptasi yang lebih komprehensif, termasuk kemungkinan relokasi bagi permukiman di zona risiko tinggi yang tidak lagi aman untuk dihuni.

Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap waspada terhadap bahaya hidrometeorologi, terutama di puncak musim hujan. Pemulihan pasca-bencana di Sitaro akan memerlukan strategi multi-lapisan yang tidak hanya berfokus pada rekonstruksi fisik tetapi juga penilaian risiko berkelanjutan dan solusi jangka panjang untuk memastikan ketahanan masyarakat menghadapi tantangan iklim di masa depan.