Terkuak: Data BPBD Jateng Soroti Kerusakan Parah Banjir Kudus

Banjir besar kembali melanda Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, merendam sedikitnya 25 desa di enam kecamatan dan secara langsung memengaruhi kehidupan 15.237 Kepala Keluarga atau sekitar 48.193 jiwa, berdasarkan data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus per 14 Januari 2026. Bencana hidrometeorologi ini, yang dipicu oleh curah hujan intensitas tinggi sejak 9 Januari 2026, telah memaksa ratusan warga mengungsi dan menyebabkan kerugian material signifikan, termasuk korban jiwa.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Kudus, Eko Hari Djatmiko, merinci bahwa genangan air telah meluas di Kecamatan Kaliwungu, Jekulo, Mejobo, Undaan, Bae, dan Jati, dengan ketinggian yang bervariasi. Kecamatan Mejobo menjadi yang paling parah, dengan sepuluh desanya terendam. Selain permukiman warga, banjir juga mengganggu akses vital. Ruas Jalan Lingkar Kudus-Pati, khususnya di Jembatan Ngembalrejo, Jembatan Bukduwur Tenggeles, dan Jembatan Hadipolo, terendam sejak 11 Januari 2026, mengakibatkan kemacetan panjang dan hambatan lalu lintas yang serius. Eko Hari Djatmiko juga menyebutkan bahwa banjir telah menyebabkan meluapnya debit air sungai utama seperti Piji, Dawe, Gelis, dan Mrisen, serta diperparah dengan jebolnya beberapa tanggul.

Dampak paling tragis dari bencana ini adalah tiga korban jiwa yang tercatat per 12 Januari 2026. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kudus, Ahmad Munaji, mengonfirmasi satu korban meninggal akibat kecelakaan air, satu akibat tertimbun tanah longsor di Desa Menawan, Tambangan, dan seorang anak berusia lima tahun hanyut di Sungai Perak, Desa Karangbener, Bae. Jumlah pengungsi yang terdata mencapai 596 jiwa yang tersebar di beberapa lokasi pengungsian seperti di Desa Pasuruan Lor, Kesambi, Karangrowo, Jati Wetan, dan gedung DPRD Kudus, serta posko di MI Hidayatus Shibyan Desa Temulus dan TPQ Khurriyatul Fikri Desa Pasuruhan Lora.

Data BPBD juga menyoroti kerentanan Kabupaten Kudus terhadap bencana hidrometeorologi berulang. Selain banjir, sebanyak 127 titik tanah longsor dilaporkan terjadi di sejumlah kecamatan, terutama di wilayah perbukitan Gebog dan Dawe, yang berdampak pada 33 rumah dan beberapa akses jalan desa. Kondisi ini diperparah oleh faktor lingkungan jangka panjang. Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kudus, Munaji, pada November 2023, menyatakan bahwa penggundulan hutan di wilayah pegunungan akibat alih fungsi lahan, penambangan galian C, serta budidaya tanaman semusim tanpa diimbangi tanaman keras, menjadi pemicu banjir bandang karena air tidak terserap optimal ke tanah melainkan langsung menuju sungai. Sedimentasi lumpur di sungai dan kurangnya maksimal fungsi terasering juga disebut memperparah kondisi.

Sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terpukul secara berulang. Meskipun data spesifik kerugian pertanian untuk banjir Januari 2026 belum tersedia secara rinci, insiden serupa pada Januari 2023 menyebabkan 3.489 hektare lahan padi mengalami puso atau gagal panen, dengan potensi kerugian mencapai Rp50,1 miliar. Secara keseluruhan, kerugian materi akibat banjir dan tanah longsor pada awal 2023 di Kudus mencapai Rp141,79 miliar. Pada Februari 2025, tercatat 438,10 hektare tanaman padi juga mengalami puso akibat genangan banjir. Pola kerugian ini mengindikasikan dampak ekonomi yang substansial dan berkelanjutan bagi masyarakat petani di Kudus.

Menanggapi krisis yang berulang ini, Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris, telah menetapkan status tanggap darurat bencana mulai 12 hingga 19 Januari 2026, untuk mempercepat dan mengkoordinasikan penanganan bencana. Pemerintah Kabupaten Kudus telah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera melakukan asesmen teknis sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, dalam kunjungannya ke posko pengungsian di Desa Temulus, Kecamatan Mejobo, menyatakan perlunya koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana untuk penyiapan pompa air dan solusi jangka pendek, menengah, serta panjang. Taj Yasin bahkan mengusulkan rekayasa cuaca sebagai langkah mendesak untuk mengurangi intensitas hujan di Kudus, Pati, dan Jepara, mengingat curah hujan tinggi yang tidak surut selama beberapa hari. Upaya lain meliputi penambalan tanggul jebol di Desa Golantepus, serta pembersihan sampah dan eceng gondok di bawah jembatan Sungai Piji Desa Kesambi untuk mencegah luapan air. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk penanganan banjir secara menyeluruh.

Keterulangan banjir di Kudus menggarisbawahi tantangan kompleks antara pembangunan, pengelolaan lingkungan, dan perubahan iklim. Solusi jangka panjang membutuhkan pendekatan multidimensional yang mencakup pengerukan sungai secara teratur, penguatan tanggul, pembangunan waduk penahan air, serta program reboisasi masif di daerah hulu dan sepanjang daerah aliran sungai. Tanpa intervensi komprehensif dan berkelanjutan, masyarakat Kudus akan terus menghadapi ancaman serius dari bencana hidrometeorologi yang kian intensif.