:strip_icc()/kly-media-production/medias/5475249/original/075022200_1768559374-Jenazah_warga_Pati_dibawa_menggunakan_perahu_menuju_pemakaman.png)
Warga Desa Mintobasuki, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Kamis, 15 Januari 2026, terpaksa mengangkut jenazah Warsono (54) menggunakan perahu menuju pemakaman umum. Insiden tersebut menyoroti dampak parah banjir yang telah melumpuhkan akses darat di banyak wilayah Pati sejak Jumat, 9 Januari 2026. Genangan air setinggi lebih dari satu meter di jalan dan pemukiman memaksa keluarga dan warga menempuh perjalanan sekitar dua kilometer melalui jalur sawah yang terendam, setelah upaya menghubungi ambulans pemerintah maupun swasta tidak berhasil karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan.
Banjir ini, yang disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati sebagai bencana hidrometeorologi, telah meluas hingga merendam setidaknya 112 desa di tujuh kecamatan, khususnya di sepanjang aliran Sungai Silugonggo, per 15 Januari 2026. Data lain menyebutkan 91 desa di 19 atau bahkan 20 dari 21 kecamatan di Pati terdampak. Desa Mintobasuki sendiri tercatat memiliki 241 hingga 300 rumah terendam, memengaruhi sekitar 800 jiwa, dan mengalami keterisolasian total dengan bantuan logistik yang masih sangat terbatas. Ketinggian air di beberapa lokasi mencapai 1,5 meter, melumpuhkan aktivitas warga dan menyebabkan kerugian besar di sektor pertanian, seperti panen dini bawang merah di Desa Ngurenrejo untuk menghindari kerusakan total.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya, menjelaskan bahwa banjir berulang ini tidak hanya disebabkan oleh intensitas curah hujan tinggi yang dipicu cuaca ekstrem, tetapi juga diperparah oleh alih fungsi lahan hutan lindung di Pegunungan Muria menjadi tanaman semusim. Kondisi tersebut mengakibatkan lahan menjadi kritis, penyerapan air hujan tidak maksimal, dan mempercepat sedimentasi sungai-sungai di wilayah Pati utara. Selain itu, Bupati Pati Sudewo mengidentifikasi pendangkalan sungai yang parah dan jembatan-jembatan rendah yang berfungsi sebagai "bendungan" serta minimnya drainase sebagai penyebab utama genangan di beberapa kecamatan, termasuk Batangan.
Pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan status tanggap darurat bencana mulai 10 hingga 24 Januari 2026. Bupati Sudewo telah menginstruksikan pendirian dapur umum dan penyaluran bantuan logistik, serta mengerahkan alat berat untuk membersihkan lumpur dan memperkuat tanggul. Ia juga menegaskan komitmen untuk mengatasi masalah ini secara jangka panjang dengan mengalokasikan anggaran APBD 2026 untuk pembelian tiga alat berat—dua ekskavator untuk pengerukan sungai dan satu untuk penataan bahu jalan—dengan total investasi sekitar Rp3,6 miliar. Koordinasi dengan pemerintah pusat juga dilakukan, di mana Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Bina Marga merencanakan peninggian jembatan serta pembangunan drainase tiga kilometer di wilayah Batangan pada tahun 2026.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen telah meninjau lokasi banjir, memastikan penanganan dan distribusi bantuan berjalan, serta menawarkan rekayasa cuaca sebagai solusi jangka pendek untuk mengurangi curah hujan ekstrem. Kepala BNPB Suharyanto juga menyatakan rencana normalisasi Sungai Juwana atau Silugonggo sebagai upaya jangka panjang untuk mengatasi banjir yang kerap melanda Kudus, Jepara, dan Pati.
Namun, keberulangan banjir di Pati setiap tahun menunjukkan kompleksitas masalah yang membutuhkan pendekatan multi-sektoral dan berkelanjutan. Pegiat lingkungan, Ari Subekti dari Jaringan Masyarakat Peduli Sungai Juwana (Jampisawan), menyoroti kegagalan program pemerintah dan kerusakan parah di Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai penyebab utama, mendesak pengelolaan DAS yang melibatkan masyarakat secara berkesinambungan, termasuk perawatan pasca-penghijauan dan pengerukan sungai. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan juga menjadi krusial untuk mencegah penyumbatan aliran air.
Dengan puluhan ribu jiwa terdampak dan kerugian ekonomi yang terus meningkat, tragedi seperti pengangkutan jenazah dengan perahu di tengah banjir menjadi pengingat mendalam akan urgensi penanganan komprehensif, bukan hanya mitigasi darurat, melainkan juga investasi jangka panjang dalam infrastruktur, tata ruang, dan kesadaran lingkungan.