Sitaro Dilanda Banjir: Bantuan Esensial Sembako dan Tenda Mulai Disalurkan

Pemerintah pusat dan daerah mengerahkan bantuan logistik serta personel darurat menyusul banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, sejak Senin, 5 Januari 2026, sekitar pukul 03.00 WITA, menyebabkan sedikitnya 17 orang tewas dan ratusan keluarga mengungsi. Bantuan yang disalurkan mencakup kebutuhan dasar seperti sembako, tenda keluarga, selimut, matras, hingga peralatan kebersihan, untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak parah di empat kecamatan utama.

Banjir bandang, yang dipicu curah hujan berintensitas tinggi selama berjam-jam, menerjang empat kecamatan di Pulau Siau: Siau Timur, Siau Tengah, Siau Barat, dan Siau Barat Selatan. Data terbaru hingga Sabtu, 10 Januari 2026, mencatat 17 korban meninggal dunia, tiga di antaranya balita, sementara dua korban lainnya masih dalam pencarian intensif oleh tim SAR gabungan dari unsur TNI, Polri, dan relawan. Selain itu, 26 orang mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan medis. Sekitar 691 kepala keluarga (KK) atau 682 jiwa terpaksa mengungsi, menempati fasilitas sementara seperti gereja dan museum.

Dampak kerusakan infrastruktur dan permukiman sangat luas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, sedikitnya 30 unit rumah hilang, 52 unit rumah rusak berat, 29 unit rusak sedang, dan 89 unit rusak ringan. Mapolres Sitaro juga dilaporkan rusak diterjang banjir bandang. Selain itu, tiga fasilitas pendidikan, beberapa bangunan kantor, lima unit jembatan — termasuk jembatan penghubung Kampung Bumbiha yang terputus — serta sejumlah ruas jalan penghubung antarwilayah mengalami kerusakan signifikan, menghambat akses logistik dan komunikasi. PT PLN (Persero) telah berhasil memulihkan 80 persen pasokan listrik di Pulau Siau setelah kerusakan pada 31 gardu distribusi.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi selama 14 hari, terhitung mulai 5 hingga 18 Januari 2026, melalui Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2026. Penetapan status ini menjadi landasan untuk mempercepat upaya pencarian, pertolongan korban, penanganan darurat, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, Kementerian Sosial telah mengirimkan bantuan logistik melalui jalur laut pada 5 Januari 2026 malam, meliputi 100 lembar kasur, 200 lembar selimut, 200 paket makanan anak, 50 lembar tenda gulung, 200 paket family kit, 100 paket perlengkapan anak, 400 paket makanan siap saji, 500 paket lauk pauk siap saji, serta 500 kilogram beras. Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, menegaskan penanganan bencana harus dilakukan secara maksimal, dengan prioritas utama pada keselamatan warga. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga mendistribusikan 10 ton beras, pakaian layak pakai, perlengkapan mandi, mi instan, serta kebutuhan pokok lainnya menggunakan KM Gajah Laut. Tim Aman Nusa II Ditpolairud Polda Sulawesi Utara mendistribusikan 250 baki telur, 700 kilogram beras, 25 dus popok bayi, 25 dus pembalut wanita, serta 75 dus mi instan dan 375 kilogram beras tambahan.

Meskipun bantuan terus mengalir, tantangan geografis Sitaro sebagai wilayah kepulauan dengan akses yang bergantung pada jalur laut dan kondisi cuaca ekstrem yang masih melanda, menghambat proses distribusi. Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, menyoroti penyesuaian jadwal penyeberangan kapal sebagai kendala mobilisasi sumber daya. Warga di beberapa titik pengungsian, seperti Kelurahan Bahu, masih membutuhkan tambahan alat mandi dan popok bayi, meskipun pasokan makanan dinilai melimpah. Warga Kampung Batusenggo juga menghadapi kesulitan air bersih untuk minum. Bupati Chyntia Kalangit memastikan semua kebutuhan warga terdampak menjadi perhatian dan akan dipenuhi.

Ke depan, koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah akan krusial tidak hanya untuk fase tanggap darurat, tetapi juga untuk perencanaan relokasi dan rehabilitasi jangka panjang. BNPB bersama Kemenko PMK telah memberikan pendampingan intensif untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal serta merencanakan langkah relokasi dan pemulihan jangka panjang. Penilaian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) serta penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) akan segera dilaksanakan untuk memandu pemulihan permanen di wilayah yang rawan bencana hidrometeorologi ini.