:strip_icc()/kly-media-production/medias/5463550/original/086214000_1767659984-IMG_0692.jpeg)
Ratusan anak-anak di Kecamatan Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, memulai semester genap tahun ajaran 2025/2026 pada Senin, 5 Januari 2026, dengan semangat tak tergoyahkan, kendati harus belajar di tenda darurat dan fasilitas umum yang dialihfungsikan. Situasi ini terjadi menyusul bencana banjir bandang dan tanah longsor dahsyat pada akhir November 2025 yang merusak infrastruktur pendidikan di wilayah tersebut.
Bencana hidrometeorologi ekstrem tersebut menghancurkan puluhan sekolah di Tapanuli Selatan, termasuk enam di antaranya di Kecamatan Batangtoru, meninggalkan gedung-gedung yang tertimbun lumpur atau bahkan nyaris rata dengan tanah, seperti di Desa Huta Godang dan Desa Aek Garoga. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah dan kementerian terkait mengambil langkah cepat untuk memastikan proses belajar-mengajar tetap berjalan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan segera menyiapkan fasilitas darurat di balai desa, kantor kecamatan, dan gedung pemerintahan lain sebagai ruang kelas sementara.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan bahwa meskipun 85 persen sekolah terdampak di Sumatera sudah siap beroperasi, sebanyak 19 sekolah di Sumatera Utara masih harus menggunakan tenda darurat karena tingkat kerusakan yang sangat parah atau total. Staf Khusus Wakil Presiden, Nico Harjanto, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga hak pendidikan anak-anak, dengan menyatakan, "Prinsipnya sederhana, meskipun sekolah rusak, semangat belajar tidak boleh ikut runtuh.” Kementerian juga telah mendistribusikan 126 tenda ruang kelas darurat dan 10.200 paket perlengkapan sekolah ke wilayah terdampak di Sumatera. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Tengah, Johannes Simanjuntak, juga memastikan bahwa sekolah-sekolah yang terisolir, seperti SD Sigiring-Giring, Hutana Bolon 3, telah menerima tenda dari Kementerian Pendidikan untuk proses pembelajaran yang menyenangkan tanpa beban pekerjaan rumah.
Para siswa Batangtoru menunjukkan ketahanan luar biasa. Mereka tetap antusias untuk kembali ke sekolah, bahkan saat ujian semester sebelumnya terpaksa dilakukan dengan pakaian seadanya karena seragam mereka rusak atau hilang tersapu banjir. Semangat ini menjadi simbol harapan di tengah kerugian material yang diperkirakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mencapai hampir Rp20 triliun akibat bencana tersebut.
Bencana yang melanda Batangtoru dan wilayah Tapanuli secara luas bukanlah semata-mata peristiwa alam biasa. Pakar dari Universitas Gadjah Mada menyebut tragedi ini sebagai "akumulasi dosa ekologis" di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), akibat kerusakan ekosistem hutan dan lemahnya penataan serta pengendalian kawasan. Hutan Batangtoru, yang seharusnya menjadi benteng terakhir hutan tropis lebat di Tapanuli, terancam oleh aktivitas manusia seperti penebangan liar, pembukaan kebun, hingga pertambangan emas, yang mengurangi fungsinya sebagai penahan banjir. Kementerian Kehutanan sendiri telah menginvestigasi 11 subjek hukum yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan DAS di Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan, dengan beberapa di antaranya berpotensi naik ke tingkat penyidikan.
Implikasi jangka panjang dari kerusakan ini membutuhkan lebih dari sekadar respons darurat. Pembangunan kembali fasilitas sekolah permanen menjadi prioritas utama untuk menjamin keberlangsungan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperluas program sekolah gratis tingkat SMA dan SMK ke lima daerah terdampak paling parah, termasuk Tapanuli Selatan, sebagai upaya meringankan beban ekonomi orang tua. Satuan Tugas Zeni Marinir TNI Angkatan Laut juga telah aktif membersihkan lingkungan sekolah di Batangtoru dan mempersiapkan lahan untuk pembangunan hunian sementara bagi pengungsi. Namun, di tengah upaya pemulihan, Direktur Eksekutif Caritas Indonesia Romo Fredi Rante Taruk mengingatkan adanya kerentanan pengungsi bencana terhadap praktik perdagangan orang, yang menuntut perhatian serius dari negara untuk perlindungan hukum. Pemulihan pendidikan dan lingkungan di Batangtoru akan menjadi perjalanan panjang yang menuntut kolaborasi multi-sektoral dan komitmen berkelanjutan dari semua pihak.