Sawangan Depok: Antrean TransJakarta Membara, Kisah Warga Berjuang Melawan Terik dan Peluh

Warga Sawangan, Depok, Jawa Barat, setiap hari harus berjuang di bawah terik matahari dan ancaman hujan saat mengantre bus TransJakarta rute D41 (Sawangan-Lebak Bulus) di pintu keluar Tol Depok-Antasari (Desari). Rute yang diresmikan pada 4 Juni 2025 ini dan mulai beroperasi penuh pada 5 Juni 2025, menjadi urat nadi mobilitas ribuan komuter menuju Jakarta, namun minimnya fasilitas halte yang memadai memaksa mereka menanti di pinggir jalan tanpa perlindungan.

Kondisi ini telah menjadi pemandangan rutin sejak awal pengoperasian, di mana penumpang berjejal di titik pemberhentian bus yang hanya ditandai plang "bus stop", tanpa kanopi, kursi, atau pembatas yang jelas dari arus kendaraan yang keluar masuk tol. "Kalau lagi panas bikin keringetan. Kalau sudah keringetan, kadang kita malu juga sama penumpang lain atau teman kantor," ujar Mursyid (45), salah seorang warga Depok, yang meskipun merasa tidak nyaman, mengakui kehadiran TransJakarta sangat membantu mobilitas dan terjangkau. Warga lain, Yona, menyampaikan kelelahan akibat harus mengantre sambil berdiri, menggarisbawahi kondisi yang tidak ramah bagi ibu hamil, bayi, balita, dan lansia. Yanus (32) menambahkan, ia berharap ada halte agar tidak kepanasan atau kehujanan, bahkan menyarankan pemasangan terpal sementara.

Rute D41 Sawangan-Lebak Bulus dirancang untuk memperkuat konektivitas Jakarta dengan wilayah penyangga, menghubungkan kawasan permukiman padat di Depok dengan simpul transportasi massal MRT Lebak Bulus. Antusiasme warga terhadap layanan ini sangat tinggi. Data dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat okupansi harian rute ini mencapai 3.000 hingga 4.000 penumpang, melampaui target awal 2.000 penumpang per hari. Bahkan, puncaknya tercatat 2.966 pelanggan dalam satu hari pada 20 Juni 2025, yang dilayani oleh 10 armada bus. Angka ini mencerminkan kebutuhan vital masyarakat akan angkutan umum lintas wilayah.

Persoalan utama yang menghambat penyediaan fasilitas layak adalah keterbatasan anggaran pemerintah daerah penyangga, termasuk Depok, dan regulasi yang belum memadai untuk integrasi transportasi Jabodetabek. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Joga, mengungkapkan ketidakseimbangan APBD antara Jakarta yang sekitar Rp80 triliun dengan daerah Bodetabek yang rata-rata hanya Rp1,4 triliun hingga Rp4 triliun, sangat tidak berimbang untuk pengembangan transportasi. Kondisi ini menyebabkan Pemkot Depok kesulitan membangun infrastruktur pendukung seperti halte bus, meskipun rute Sawangan-Lebak Bulus mencatat okupansi harian tinggi.

Menanggapi keluhan warga dan kondisi di lapangan, Wali Kota Depok, Supian Suri, memastikan pembangunan halte permanen di area Pintu Tol Sawangan/Desari akan segera dilakukan. Supian Suri meninjau langsung lokasi pada Kamis (15/01/2026) dan menyaksikan tingginya penggunaan layanan, bahkan di luar jam sibuk. Ia menjelaskan, meskipun awalnya fasilitas pemberhentian disiapkan di Terminal Sawangan, kenyataannya titik Pintu Tol Sawangan/Desari menjadi pusat berkumpulnya penumpang terbanyak.

Pemerintah Kota Depok telah berkoordinasi dengan pihak TransJakarta/TransJabodetabek untuk survei teknis. Pembangunan halte ini didukung oleh pengelola Tol Desari/Sawangan yang menyetujui pengaturan ulang manuver bus, serta Polres Metro Depok yang bersedia memundurkan pos polisinya demi memungkinkan pembangunan halte. Selain fisik halte, Pemkot Depok juga akan melengkapi fasilitas dengan mesin validator pembayaran non-tunai (tap e-money) agar penumpang dapat melakukan tap langsung di halte sebelum naik bus. Pembangunan permanen ini diharapkan dapat dimulai pada tahun 2026.

Peneliti Senior Inisiatif Strategis Transportasi (Instran), Felix Iryantomo, menegaskan bahwa membangun transportasi publik yang mumpuni bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi Kota Depok yang terus bertumbuh. Pengembangan sistem transportasi umum yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan dinilai paling efektif untuk mengurai kemacetan perkotaan. Keterlambatan dalam penyediaan fasilitas dasar ini tidak hanya menurunkan kenyamanan, tetapi juga berpotensi mengikis minat warga untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, yang pada akhirnya akan memperparah masalah kemacetan dan kualitas hidup di wilayah metropolitan Jakarta dan sekitarnya.