Rob 15 Cm Kepung RE Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara

Genangan air laut pasang atau banjir rob setinggi hingga 15 sentimeter merendam ruas Jalan RE Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat, 2 Januari 2026, dan Sabtu, 3 Januari 2026, mengganggu lalu lintas di area vital tersebut dan menyoroti kerentanan kronis ibu kota terhadap ancaman pesisir. Banjir yang terjadi di depan Jakarta International Stadium (JIS), Kelurahan Papanggo, ini mulai merendam kawasan sejak pukul 08.00 WIB, mencapai puncaknya sekitar pukul 09.30 WIB dengan ketinggian 15 sentimeter, sebelum berangsur surut setelah penanganan oleh tim gabungan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan kejadian ini menyusul peringatan dini banjir pesisir dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok yang berlaku dari 30 Desember 2025 hingga 7 Januari 2026.

Fenomena ini, yang bertepatan dengan fase bulan purnama dan perigee, memicu pasang maksimum air laut yang meningkatkan ketinggian air di pesisir. Namun, banjir rob di Jakarta Utara jauh melampaui siklus pasang surut alami. Penurunan muka tanah (land subsidence) yang drastis akibat eksploitasi air tanah berlebihan menjadi faktor pendorong utama. Peneliti Madya Pusat Riset Oseanologi BRIN, Johan Risandi, mengungkapkan bahwa penurunan muka tanah di beberapa titik Jakarta bisa mencapai 30 sentimeter per tahun, jauh di atas laju rata-rata global. Data lain menunjukkan laju penurunan rata-rata 7,5 cm per tahun di Jakarta Utara, dengan sekitar 40 persen wilayah utara Jakarta berada di bawah permukaan laut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menegaskan pentingnya pengurangan penggunaan air tanah karena kontribusinya yang signifikan terhadap kerentanan wilayah pesisir. Ditambah lagi, tren kenaikan permukaan laut di Jakarta mencapai 1,65 ± 0,34 cm per tahun, secara signifikan lebih tinggi dibandingkan rata-rata global 0,36 cm per tahun, memperburuk kondisi genangan saat air pasang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat tengah berupaya mengatasi tantangan ini melalui proyek pembangunan tanggul pantai. Namun, kemajuannya masih menjadi sorotan. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, mengakui bahwa salah satu penyebab utama banjir rob adalah belum selesainya pembangunan tanggul pantai yang dirancang untuk menahan air laut. Dari target total 39 kilometer tanggul yang direncanakan, baru 22,9 kilometer yang terealisasi, dengan target penyelesaian mundur dari 2028 menjadi 2030. Pemprov DKI Jakarta sendiri memiliki kewajiban membangun 28,2 kilometer tanggul dalam program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A, namun baru 11,82 kilometer yang selesai, menyisakan 16,4 kilometer lagi. Kendala pengadaan barang dan jasa serta penyesuaian desain untuk mengakomodasi kebutuhan nelayan menjadi faktor penghambat proyek ini.

Dampak langsung dari genangan ini terasa pada aktivitas warga dan mobilitas transportasi. Lalu lintas di Jalan RE Martadinata sempat tersendat karena kendaraan harus melintas bergantian. Selain gangguan aktivitas, banjir rob juga menimbulkan masalah kesehatan. Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, mengungkapkan bahwa beberapa warga terdampak banjir rob di wilayahnya mengalami penyakit kulit, meskipun data pastinya masih dikumpulkan. Dinas Kesehatan menyiagakan personel untuk memberikan pelayanan di lokasi-lokasi terdampak.

Jangka panjang, ancaman banjir rob yang terus-menerus mengancam infrastruktur vital dan keberlanjutan kehidupan di pesisir Jakarta. Kerusakan jalan, bangunan, serta tanggul penahan air laut menjadi konsekuensi langsung. Jika tanggul laut yang ada jebol, banjir berpotensi meluas hingga ke pusat kota, termasuk Monas, seperti yang pernah diperingatkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan pentingnya mengantisipasi dan memitigasi penurunan muka tanah dan banjir rob secara serius di pesisir utara Jakarta, meskipun proyek tanggul raksasa ini tergolong mega-infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar.

Sebagai respons jangka pendek, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel dan berkoordinasi dengan Dinas SDA untuk mempercepat penyedotan air dengan pompa apung dan pompa mobile. Pj Gubernur Teguh Setyabudi telah memberikan sembilan arahan mitigasi kepada BPBD, termasuk memastikan kelancaran drainase dan mengoptimalkan sistem peringatan dini, terutama di Pintu Air Pasar Ikan yang sering berstatus Siaga 1 saat pasang tinggi. Untuk jangka panjang, selain percepatan pembangunan tanggul, Pemprov DKI Jakarta juga berfokus pada pengembangan sistem polder, bendung karet, perluasan zona bebas air tanah, peningkatan jaringan perpipaan air bersih PAM, serta penanaman mangrove sebagai langkah mitigasi berbasis alam. Kolaborasi dengan BMKG dan perguruan tinggi juga terus dilakukan untuk mengembangkan sistem pemantauan dan prediksi yang lebih akurat guna memberikan peringatan dini kepada masyarakat.