Antrean truk kontainer yang melumpuhkan akses keluar Tol Semper, Jakarta Utara, pada Jumat, 9 Januari 2026, memicu kembali kekhawatiran serius terhadap efisiensi logistik nasional akibat penumpukan kendaraan di Pelabuhan Tanjung Priok. Kemacetan parah ini bukan kali pertama terjadi, menggarisbawahi kerentanan sistem yang telah berulang kali disorot oleh berbagai pihak.
Insiden serupa pada April 2025 menunjukkan bahwa Pelabuhan Tanjung Priok, sebagai gerbang utama ekonomi Indonesia yang menangani lebih dari 60 persen arus ekspor-impor nasional, kerap menghadapi lonjakan volume kendaraan yang melebihi kapasitas operasionalnya. Kala itu, jumlah truk yang masuk ke terminal peti kemas seperti New Priok Container Terminal 1 (NPCT1) mencapai antara 4.000 hingga 7.000 unit per hari, jauh melampaui kapasitas normal 2.000-2.500 truk. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok, M. Takwim Masuku, menjelaskan kemacetan ini dipicu oleh peningkatan volume kegiatan bongkar muat yang signifikan, termasuk kedatangan tiga kapal besar secara bersamaan di NPCT1.
Penumpukan ini sering diperparah oleh lonjakan aktivitas logistik pasca-libur panjang, seperti setelah periode Lebaran dan Paskah, di mana perusahaan berusaha mengejar target pengiriman sebelum atau sesudah masa pembatasan operasional. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menilai kebijakan pembatasan truk tiga sumbu selama libur panjang justru menunda pengiriman barang dan menyebabkan penumpukan signifikan di pekan pertama setelah libur. Namun, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi berpandangan lain, menyebut kemacetan disebabkan oleh pelanggaran kapasitas, bukan pembatasan angkutan Lebaran. Pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Centre (IKAL SC), Dr. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, menegaskan bahwa kemacetan ini merupakan sinyal kegentingan sistem logistik nasional yang lebih dalam, bukan sekadar lonjakan musiman, yang dipicu oleh regulasi mikro yang lemah, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta manajemen arus masuk yang belum adaptif dan efisien.
Dampak kemacetan ini sangat merugikan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi, menaksir kerugian pelaku usaha akibat macet panjang bisa mencapai Rp 120 miliar dalam dua hari, dengan estimasi kerugian Rp 1,5 juta per trip untuk satu truk. Kerugian tersebut mencakup peningkatan biaya operasional dan logistik, penurunan produktivitas, terganggunya rantai pasokan, hingga hilangnya pendapatan perusahaan. Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menyebutkan importir harus menanggung biaya tambahan penumpukan sekitar Rp 500 ribu per kontainer. Jangka panjang, kemacetan ini berpotensi memicu kenaikan harga barang akibat membengkaknya biaya logistik. Dari sisi sosial, banyak pengemudi truk mengeluhkan harus terjebak macet lebih dari 24 jam, bahkan menyebabkan tiket gate pass mereka kedaluwarsa sebelum dapat masuk pelabuhan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sampai menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang terjebak kemacetan dan meminta Kepala Dinas Perhubungan memberi teguran keras agar peristiwa ini tidak terulang.
Berbagai solusi telah diajukan untuk mengatasi masalah kronis ini. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) telah mengambil langkah sementara seperti membatasi jumlah kontainer masuk-keluar dan menghentikan sementara operasi kapal agar terminal dapat fokus pada layanan di lapangan, serta menggeser kontainer ke terminal lain jika NPCT1 penuh. KSOP juga mengarahkan kendaraan ke area buffer dan berkoordinasi dengan Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Kadin DKI Jakarta menyarankan peningkatan kapasitas pelabuhan, optimalisasi teknologi seperti sistem manajemen pelabuhan dan aplikasi pelacakan kontainer, serta peningkatan koordinasi antar-pemangku kepentingan.
Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengusulkan pembangunan logistic park di kawasan industri yang dilengkapi garasi truk dan depo kontainer, agar truk dapat mengambil kontainer kosong di kawasan tersebut sebelum menuju pelabuhan, mengurangi waktu tunggu. Selain itu, penerapan sistem digital truck appointment secara menyeluruh untuk mengatur waktu kedatangan truk secara bergiliran disebut krusial, di samping optimalisasi zona penyangga dan area parkir sementara di sekitar pelabuhan. Sekretaris DPC INSA Jaya, M. Erwin Y Zubir, menekankan perlunya pendekatan Pentahelix, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, akademisi, dan media, untuk menemukan solusi komprehensif. Pelindo juga telah menyepakati penerapan batas Yard Occupancy Ratio (YOR) 65% sebagai ambang batas hijau dan 70% sebagai batas merah yang menuntut intervensi segera, serta penanganan kontainer longstay dengan memindahkannya ke lokasi lain seperti Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda dan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Cikarang. Implementasi solusi jangka panjang yang terkoordinasi dan konsisten menjadi keharusan untuk memastikan kelancaran arus logistik dan mengurangi kerugian ekonomi yang terus berulang.
