Pramono Ungkap Biang Kerok Banjir Jakarta Utara, Akar Masalahnya Terkuak

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Jumat, 23 Januari 2026, secara tegas mengidentifikasi penyempitan drastis di Kali Cakung Lama sebagai akar masalah banjir berulang yang melanda kawasan Kelapa Gading hingga Cilincing di Jakarta Utara. Temuan ini diperoleh setelah Pramono meninjau langsung kondisi segmen Sungai Begog dan Pedongkelan di Kecamatan Cilincing, yang kerap menjadi titik genangan parah setelah hujan deras.

Pramono menjelaskan bahwa penyempitan alur sungai, atau "bottleneck", di Kali Cakung Lama secara signifikan menghambat aliran air menuju laut. Lebar efektif saluran yang semula mencapai 15 hingga 20 meter, kini di beberapa titik hanya tersisa sekitar 2 hingga 3 meter. Kondisi ini diperparah oleh tingginya endapan sedimen dan keberadaan bangunan-bangunan ilegal di badan serta bantaran kali, menyebabkan pendangkalan dan berkurangnya daya tampung air secara drastis, terutama saat debit air meningkat akibat curah hujan tinggi.

Masalah ini bukan merupakan fenomena baru di Jakarta Utara. Kawasan Kelapa Gading, misalnya, telah lama dikenal sebagai daerah rawan banjir karena kapasitas drainase yang tidak memadai untuk menampung curah hujan ekstrem. Secara umum, sistem drainase Jakarta dirancang untuk curah hujan 50-100 milimeter per hari, namun seringkali hujan ekstrem melebihi kapasitas ini, seperti puncaknya pada 18 Januari 2026 yang mencapai 267 mm per hari di beberapa titik. Selain itu, Jakarta secara geografis merupakan dataran rendah dengan 13 aliran sungai yang rentan meluap, serta mengalami penurunan muka tanah (land subsidence), khususnya di wilayah utara yang bisa mencapai -2,65 meter di Cilincing hingga -4,866 meter di Penjaringan antara tahun 1985-2010. Penurunan muka tanah ini memperlambat aliran air menuju laut dan memperparah risiko banjir rob.

Gubernur Pramono telah memerintahkan Kepala Dinas Sumber Daya Air Jakarta, Ika Agustin, untuk segera mempersiapkan program normalisasi Kali Cakung Lama sepanjang sekitar dua kilometer. Program ini ditetapkan sebagai prioritas utama dalam penanganan banjir di wilayah tersebut. Sebelumnya, rencana normalisasi kerap terhambat oleh penolakan sebagian warga, namun pengalaman banjir berulang, terutama dalam dua pekan terakhir, telah mendorong perubahan sikap masyarakat yang kini mayoritas bersedia untuk dilakukan normalisasi.

Di samping faktor penyempitan sungai dan kapasitas drainase, Pramono juga menyoroti kebiasaan membuang sampah sembarangan dan pembangunan di atas bantaran sungai sebagai masalah internal yang memperburuk kondisi banjir. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Peneliti Limnologi M Fakhrudin juga mengaitkan tingginya urbanisasi dan perubahan tata guna lahan di kawasan hulu sebagai penyebab berulang, mengurangi kemampuan tanah menyerap air dan mempercepat aliran ke hilir. Beberapa studi juga mengemukakan potensi dampak reklamasi Teluk Jakarta yang dapat memperparah banjir dengan menghilangkan fungsi daerah tampungan dan memperlambat aliran sungai.

Sebagai langkah jangka pendek, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengandalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menekan intensitas hujan di daratan, serta pengerukan sungai dan pengoptimalan pompa stasioner dan mobil. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta pada Jumat, 23 Januari 2026, menunjukkan bahwa banjir masih merendam setidaknya 125 hingga 143 Rukun Tetangga (RT) dan 14 hingga 16 ruas jalan di Jakarta, dengan ketinggian air mencapai 150 cm di beberapa titik. Ini menunjukkan kompleksitas masalah yang membutuhkan penanganan terpadu dan berkelanjutan. Penanganan ini tidak dapat diselesaikan dalam jangka pendek, melainkan memerlukan waktu dan komitmen struktural untuk mengatasi tantangan ekologis dan tata ruang kota.