Warga Nyalindung Sukabumi Terisolasi: Longsor dan Jembatan Putus Lumpuhkan Akses Provinsi

Bencana tanah longsor dan setidaknya lima jembatan putus akibat hujan deras pada Minggu, 28 Desember 2025, telah melumpuhkan akses vital di Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Insiden ini secara efektif memutus jalur transportasi utama provinsi dan akses antardesa, mengisolasi ratusan keluarga serta menghambat aktivitas ekonomi dan distribusi logistik di wilayah tersebut.

Jalur provinsi Sukabumi-Sagaranten di Kampung Liunggunung RT 02 RW 04, Desa Kertaangsana, Nyalindung, sempat tertutup total oleh material longsor setebal sekitar 0,5 meter dan sepanjang 50 meter. Kondisi ini membuat kendaraan roda empat tidak dapat melintas sama sekali, menyebabkan kelumpuhan lalu lintas yang signifikan. Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) Nyalindung dari BPBD Kabupaten Sukabumi, Ahmad, menyatakan bahwa akses jalan provinsi tersebut kemudian dibuka secara terbatas dengan sistem buka tutup sambil menunggu penanganan lebih lanjut.

Selain jalan provinsi, jembatan-jembatan vital penghubung antardesa juga hancur diterjang banjir bandang. Jembatan Cidage yang menghubungkan Desa Sukamaju dan Desa Wangunreja di Kampung Cirentet dilaporkan terputus akibat derasnya aliran air, mengakibatkan akses transportasi warga di kedua desa lumpuh total. Di Desa Bojongsari, khususnya di Kampung Cijulang Legoktisuk, Kampung Karikil, Kampung Cigadog RT 01 dan RT 02 RW 02, serta Kampung Cipiit RT 04 RW 06, sejumlah jalan kabupaten tertimbun longsor dan setidaknya tiga jembatan penghubung desa ambruk setelah meluapnya Sungai Ciangsana dan Citalahap. Sekretaris Desa Bojongsari, Ujang, mengonfirmasi bahwa putusnya jembatan tersebut menyebabkan beberapa wilayah perkampungan terisolasi, termasuk Kampung Cigadog dan Kampung Cipiit.

Camat Nyalindung, Antono, menekankan bahwa lumpuhnya akses jalan provinsi dan putusnya jembatan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Data awal dari P2BK Nyalindung mencatat sedikitnya 10 hingga 11 jembatan rusak atau putus di berbagai titik, dengan enam Rukun Tetangga (RT) di dua Rukun Warga (RW) terisolasi. Lahan pertanian juga tidak luput dari dampak bencana; puluhan hektare sawah terendam dan dipastikan gagal panen, menimbulkan kerugian besar bagi petani. Salah seorang warga, Idris Alpian (25 tahun), menyebut kejadian ini sebagai pukulan berat bagi ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian.

Respons awal penanganan bencana melibatkan pembersihan material longsor secara manual oleh petugas gabungan bersama warga. Namun, volume material longsor yang cukup besar menuntut penggunaan alat berat. Bupati Sukabumi, Asep Japar, meninjau lokasi bencana di Desa Bojongsari pada Senin, 29 Desember 2025, dan memastikan pengerahan dua unit alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sukabumi untuk mempercepat pembukaan akses jalan. Kapolres Sukabumi, AKBP Dr. Samian, juga mengerahkan personel Satuan Samapta untuk membantu penanganan pascabencana, menekankan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat terdampak.

Meskipun beberapa akses jalan provinsi mulai pulih dan dapat dilalui kembali, ancaman longsor susulan tetap menjadi kekhawatiran akibat intensitas hujan yang masih tinggi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sukabumi, Dedih Hidayat, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi susulan.

Bencana di Nyalindung menyoroti kerentanan wilayah Jawa Barat terhadap fenomena hidrometeorologi, terutama di musim penghujan. Pembangunan kembali infrastruktur yang rusak memerlukan perencanaan matang, tidak hanya untuk memulihkan akses, tetapi juga untuk membangun ketahanan jangka panjang. Selain itu, sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat mengenai mitigasi bencana menjadi krusial untuk mengurangi risiko dan dampak di masa depan, mengingat ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian dan infrastruktur jalan sebagai urat nadi ekonomi. Kekecewaan warga di beberapa area, seperti Desa Cisitu, terhadap lambatnya respons pemerintah daerah dalam penanganan lahan pertanian yang rusak, mengindikasikan perlunya koordinasi yang lebih efektif dan respons yang komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan bencana.