Pramono Resmikan Waduk Cilangkap Batu Licin, Fahira Idris Tuntut Roadmap Penanganan Banjir Komprehensif

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Senin, 12 Januari 2026, meresmikan Waduk Cilangkap Batu Licin di Cipayung, Jakarta Timur, sebuah infrastruktur dengan kapasitas 92.000 meter kubik dan kedalaman sekitar 6 meter yang diklaim mampu mempercepat surutnya genangan banjir. Peresmian ini berlangsung di tengah seruan mendesak dari Anggota DPD RI Fahira Idris agar penanganan banjir Jakarta ditangani secara terintegrasi dan sistemik dari hulu hingga hilir, melibatkan kolaborasi regional Jabodetabek untuk mengatasi tantangan kronis ibu kota.

Pramono Anung menyatakan, pembangunan Waduk Cilangkap Batu Licin merupakan bagian dari upaya intensif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat daya tampung air, menargetkan penyelesaian sembilan waduk baru di berbagai wilayah Jakarta. Lima waduk akan berlokasi di Jakarta Timur, dua di Jakarta Selatan, dan dua di Jakarta Barat. Gubernur menegaskan bahwa dengan dukungan 1.200 unit pompa air yang terdiri dari 600 pompa portabel dan 600 pompa stasioner, serta sinergi dengan program normalisasi sungai utama seperti Kali Sunter, Ciliwung, dan Krukut, genangan banjir dapat ditangani lebih cepat. "Kalaupun ada genangan, dalam satu hingga satu setengah jam genangan itu bisa kita pompa dan kita turunkan,” ujar Pramono Anung. Klaim ini muncul setelah pada Senin malam, 12 Januari 2026, banjir sempat menggenangi 63 RT di Jakarta, meskipun pada Selasa pagi, 13 Januari 2026, telah surut di sebagian besar wilayah, menyisakan 28 RT dan enam ruas jalan yang masih tergenang dengan ketinggian 10 hingga 60 sentimeter di Jakarta Barat dan Utara, serta 1.137 jiwa harus mengungsi.

Namun, efektivitas langkah parsial ini dipertanyakan di tengah rekam jejak banjir Jakarta yang terus menimbulkan kerugian besar. Fahira Idris menyoroti bahwa masalah banjir tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan infrastruktur lokal. Senator Jakarta tersebut menekankan, "Penanggulangan banjir Jakarta harus dipahami sebagai kerja sistemik dari hulu hingga hilir, dari infrastruktur besar hingga solusi berbasis komunitas". Ia menambahkan bahwa persoalan banjir, polusi udara, dan kemacetan tidak bisa diselesaikan Jakarta sendirian, melainkan memerlukan kerja sama konkret dengan daerah penyangga Jabodetabek, mulai dari pengelolaan daerah hulu-hilir sungai hingga integrasi transportasi. Pernyataan Fahira Idris juga mencerminkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) yang mencatat kerugian ekonomi akibat banjir di DKI Jakarta mencapai Rp 2,1 triliun per tahun, dengan total kerugian banjir Jabodetabek pada Maret 2025 saja mencapai hampir Rp 1,7 triliun.

Dalam konteks historis, Jakarta sebagai kota dataran rendah yang dilintasi 13 sungai, rentan terhadap tiga jenis banjir utama: hujan lokal, kiriman dari hulu (Bogor dan Banten), dan rob (pasang air laut). Penurunan muka tanah juga memperparah risiko ini. Data menunjukkan tren peningkatan frekuensi banjir yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2023, tercatat 7 kejadian banjir dengan 1.874 jiwa mengungsi, sementara pada tahun 2024, angka ini melonjak menjadi 14 kejadian banjir yang berdampak pada 9.862 jiwa dan merendam 2.729 unit rumah. Fahira Idris menegaskan bahwa bencana yang berulang bukan semata persoalan alam, tetapi juga refleksi dari tantangan struktural dalam tata kelola pembangunan dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan waduk baru harus diimbangi dengan strategi mitigasi yang lebih luas, termasuk penguatan sistem peringatan dini dan integrasi analisis risiko bencana dalam setiap kebijakan pembangunan.

Tantangan ke depan bagi Jakarta adalah bagaimana menjaga konsistensi kebijakan dan memperkuat kolaborasi regional dalam penanganan banjir. Meskipun upaya seperti pembangunan infrastruktur waduk dan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) terus berjalan—NCICD telah mencapai 8,55 km dari target 21 km pada Fase A hingga Januari 2025—permasalahan kompleks ini menuntut sinergi berkelanjutan antarinstansi dan wilayah. Jika tidak, kerugian ekonomi dan gangguan sosial akibat banjir akan terus menjadi beban berulang bagi Jakarta.