Prabowo Tekankan Iptek Pilar Utama Membangun Peradaban Unggul dan Kesejahteraan Rakyat

Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 13 Januari 2026, menegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan satu-satunya jalan bagi Indonesia untuk mencapai peradaban tinggi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan Kampus SMA Taruna Nusantara di Malang, Jawa Timur, sebuah langkah strategis yang disebutnya sebagai upaya konkret dalam menjaring bibit unggul bangsa untuk memajukan penguasaan iptek. Penekanan ini menggarisbawahi visi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan berkualitas dan penguasaan teknologi.

Pernyataan Presiden Prabowo di Jawa Timur ini mencerminkan dorongan berkelanjutan pemerintah untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis pengetahuan. Sebagaimana yang dicontohkan Presiden, negara-negara maju dan berkembang pesat hampir selalu ditopang oleh jaringan sekolah unggulan yang luas, menyoroti pentingnya investasi pada pendidikan dan pengembangan fasilitas pendukungnya. Konteks ini sangat relevan mengingat tantangan Indonesia untuk melepaskan diri dari "jebakan pendapatan menengah", sebuah kondisi yang menurut para ahli menuntut peningkatan signifikan dalam inovasi dan produktivitas tenaga kerja.

Secara nasional, komitmen pemerintah terhadap iptek diwujudkan melalui peningkatan anggaran riset. Anggaran riset 2026 pada Direktorat Riset dan Pengembangan Kemendiktisaintek mencapai Rp3,2 triliun, yang diharapkan dapat cair lebih cepat di awal tahun. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga mengajukan pagu indikatif sebesar Rp4,27 triliun untuk 2026, ditambah usulan dana abadi penelitian sebesar Rp4,6 triliun. Pendanaan riset pendidikan tinggi juga meningkat drastis, dengan alokasi tahun 2025 mencapai Rp3,2 triliun, naik 218 persen dibandingkan alokasi 2024 sebesar Rp1,4 triliun. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menekankan pentingnya sinergi antara akademisi, pemerintah, dan dunia industri untuk memastikan riset berjalan efektif dan berdampak.

Meski demikian, posisi Indonesia dalam lanskap inovasi global masih menghadapi tantangan. Indeks Inovasi Global (GII) 2025 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-55 dari 139 negara, mengalami penurunan dari peringkat ke-54 pada tahun 2024, dan masih di bawah Vietnam (44) serta Filipina (50). Kontribusi iptek terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang diukur melalui Total Factor Productivity (TFP), masih rendah, yakni hanya sebesar 0,3% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Rendahnya investasi pada riset dan pengembangan (R&D) dan jumlah peneliti per satu juta penduduk menjadi indikator kesenjangan ini. UNESCO pada tahun 2018 bahkan menyatakan Indonesia perlu berinvestasi lebih besar dalam iptek, dengan perbandingan 89 periset per juta penduduk di Indonesia berbanding 6.856 di Korea Selatan.

Dalam konteks Jawa Timur, penguatan ekosistem iptek menunjukkan kemajuan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih Indeks Inovasi Daerah (IID) tertinggi se-Pulau Jawa pada Innovative Government Award 2025, mempertahankan prestasi ini selama dua tahun berturut-turut dengan 679 inovasi dilaporkan. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jawa Timur, Dr. Andriyanto, menekankan bahwa hasil riset harus memiliki implementasi nyata dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar laporan akademik. Gubernur Jawa Timur sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa, juga telah menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan iptek untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, terutama seiring dengan pertumbuhan industri manufaktur Jawa Timur yang diproyeksikan mencapai hampir 35% pada Mei 2024. Perguruan tinggi di Malang, seperti Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Brawijaya, aktif mendorong inovasi dan kompetensi mahasiswa melalui berbagai program.

Namun, pengembangan SDM di Indonesia masih menghadapi tantangan besar seperti kualitas pendidikan yang bervariasi, kurangnya fasilitas dan tenaga pengajar kompeten, serta kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan industri. Kesenjangan keterampilan digital dan kemampuan berinovasi juga menjadi hambatan. Pemerintah melalui Kemendiktisaintek berkomitmen memperkuat peran perguruan tinggi sebagai motor penggerak inovasi daerah dengan mendorong kolaborasi antara kampus, industri, dan pemerintah daerah agar riset menjawab persoalan konkret. Ini sejalan dengan upaya untuk memastikan bahwa investasi pada iptek tidak hanya meningkatkan daya saing global, tetapi juga secara fundamental mengubah kualitas hidup masyarakat dan membebaskan mereka dari kemiskinan dan kelaparan.