Jalur Puncak, Bogor, kembali lumpuh dalam kemacetan parah pada Jumat malam, 16 Januari 2026, hari pertama libur panjang Isra Miraj, memicu reaksi cepat dari Satuan Lalu Lintas Polres Bogor untuk menerapkan rekayasa arus kendaraan guna mengurai kepadatan yang terjadi di sejumlah titik vital. Antrean kendaraan wisatawan yang didominasi kendaraan pribadi terpantau mengular panjang sejak sore hari, menuntut kepolisian memberlakukan sistem satu arah secara situasional untuk memprioritaskan arus balik menuju Jakarta, meskipun pada malam hari rekayasa penuh dihentikan demi pertimbangan keselamatan.
Kepadatan arus lalu lintas di kawasan Puncak pada Jumat malam terkonsentrasi di beberapa lokasi, termasuk Simpang Gadog, Simpang Pasir Muncang, Simpang Gunung Geulis, Simpang Megamendung, Pasar Cisarua, dan Simpang Taman Safari. KBO Satlantas Polres Bogor, Iptu Ardian Novianto, menjelaskan bahwa kemacetan di Simpang Gadog merupakan imbas dari rekayasa satu arah ke bawah (menuju Jakarta) yang diterapkan dari pukul 13.00 WIB hingga 18.00 WIB. Fenomena bottleneck juga terjadi di Simpang Pasir Muncang akibat penutupan sementara saat penerapan satu arah tersebut. Meski sistem dua arah kembali normal setelah pukul 18.00 WIB, volume kendaraan yang mengarah ke Puncak masih dominan, mempertahankan kepadatan. Tercatat, sekitar 40.000 kendaraan telah memadati kawasan Puncak pada hari pertama libur panjang ini.
Sejak pagi hari, Satlantas Polres Bogor telah mengantisipasi lonjakan volume kendaraan dengan menerapkan kebijakan ganjil-genap dan sistem satu arah (one way) situasional. Pada Jumat pagi, antara pukul 07.00 WIB hingga 12.00 WIB, sekitar 2.000 kendaraan per jam keluar dari Gerbang Tol Ciawi menuju Puncak. Peningkatan ini bahkan membuat antrean kendaraan yang mengarah ke Puncak sempat mencapai perbatasan Cianjur saat pemberlakuan satu arah ke atas. Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Rizky Guntama, menyatakan bahwa rekayasa lalu lintas ini akan terus diberlakukan hingga Minggu, 18 Januari 2026, dengan pola satu arah ke atas pada pagi hari dan ke bawah pada siang hingga sore hari, tergantung kondisi di lapangan. Sebanyak 24 personel Satlantas Polres Bogor disiagakan di jalur Puncak hingga malam hari, didukung 60 sukarelawan pengatur lalu lintas (Supeltas) yang telah dilengkapi jas hujan mengingat musim penghujan. Iptu Ardian Novianto menambahkan bahwa rekayasa "one way sepenggal" tetap disiapkan untuk diterapkan di titik-titik rawan kemacetan, seperti Simpang Pasir Muncang, jika diperlukan untuk mengurai kepadatan.
Kemacetan di Jalur Puncak bukan fenomena baru, melainkan masalah kronis yang kerap terjadi setiap akhir pekan, hari libur nasional, dan libur panjang. Kawasan Puncak telah lama menjadi destinasi favorit masyarakat dari Jabodetabek, namun popularitas ini berbanding terbalik dengan kapasitas infrastruktur jalan yang terbatas. Pemerhati Transportasi Indonesia, Djoko Setinowarno, dalam wawancara pada September 2024, menyoroti bahwa kemacetan tersebut, di satu sisi, mengganggu perjalanan wisatawan, tetapi di sisi lain juga membangkitkan perekonomian lokal, khususnya bagi pedagang kaki lima yang menjajakan makanan dan minuman. Namun, ia juga mengkritik kurangnya pengembangan angkutan umum yang memadai di Kabupaten Bogor sebagai salah satu faktor penyebab utama ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Sebagai upaya jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Kementerian Perhubungan tengah mengkaji dan merencanakan pelebaran jalur alternatif Puncak. Proses penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk pelebaran jalan alternatif ini ditargetkan selesai pada November 2025. Pelebaran direncanakan membentang dari Megamendung hingga Cisarua, dengan penambahan lebar sekitar tiga hingga lima meter di setiap sisi jalan pada titik-titik krusial seperti Simpang Masjid Pusdik Megamendung, Cilember, Hankam Leuwimalang, hingga Perempatan Pasar Cisarua. Pendataan bangunan yang berpotensi terdampak, baik kios maupun rumah tinggal, telah dimulai sejak Desember 2025. Kepala DPKPP Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto, menyatakan bahwa bangunan yang berdiri di ruang milik jalan akan ditertibkan, sementara milik masyarakat akan melalui proses pembebasan lahan, dengan target pengerjaan dimulai sebelum akhir tahun 2025 atau bergeser ke 2026 jika pembebasan lahan memerlukan waktu lebih panjang. Sejumlah pihak, termasuk PT Hidon di Desa Sukamahi, Kecamatan Megamendung, bahkan telah menghibahkan tanahnya untuk mendukung proyek pelebaran ini. Selain itu, jalur Puncak II juga menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan untuk mengurai kepadatan. Upaya terintegrasi ini diharapkan dapat mengatasi masalah kemacetan secara menyeluruh dan mengembalikan kenyamanan Puncak sebagai destinasi wisata unggulan di masa depan.
