Petani Sukabumi Terpuruk: 10 Hektare Sawah Musnah Dihantam Banjir Longsor

Sepuluh hari setelah banjir bandang dan tanah longsor menghantam Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, pada 28 Desember 2025, para petani di Kampung Cihanjuang, Desa Sukamaju, masih terperangkap dalam ancaman gagal panen total dan bayang-bayang longsor susulan. Bencana hidrometeorologi tersebut telah melumpuhkan denyut nadi ekonomi warga, dipastikan merusak sedikitnya 10 hektare sawah yang baru ditanami, dan memutuskan akses transportasi serta jalur komunikasi ke wilayah tersebut.

Kerugian telak ini dirasakan langsung pada sektor pertanian, yang menjadi tumpuan hidup utama masyarakat setempat. Ketua RT 03/07 Kampung Cihanjuang, Cece, mengungkapkan bahwa sawah yang seharusnya panen empat bulan lagi kini tertimbun material berat berupa bebatuan, pasir, dan kayu. Diperkirakan hanya 40 persen lahan yang berpotensi dipulihkan, namun memerlukan biaya besar yang di luar kemampuan warga. Sebelum bencana, Cihanjuang biasa menghasilkan lebih dari 20 ton padi.

Insiden di Nyalindung ini menambah panjang daftar rentetan bencana hidrometeorologi yang konsisten melanda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sepanjang tahun 2025 saja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi mencatat 1.176 kejadian bencana, didominasi tanah longsor dan angin kencang, yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia, 3 hilang, dan 14 luka-luka, serta merusak ribuan rumah dan infrastruktur publik. Sementara itu, bencana pada awal Desember 2024 menyebabkan kerugian finansial hampir mencapai Rp 200 miliar dan berdampak pada 39 kecamatan. Lahan pertanian pun tidak luput dari kerusakan, dengan laporan 34 hektare sawah terdampak pada November 2024 dan 43 hektare pada Desember 2024 di berbagai kecamatan. Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi juga mencatat ratusan hektare lahan pertanian rusak akibat banjir dan longsor pada 4 Desember 2024, dengan komoditas padi sawah paling terdampak.

Pola cuaca yang tidak menentu, dengan intensitas hujan sangat tinggi dan ketidakpastian musim, telah lama diidentifikasi sebagai pemicu utama bencana di Sukabumi. Mantan Wali Kota Sukabumi M. Muraz pada tahun 2014, sudah menyoroti dampak pemanasan global terhadap penurunan produksi pertanian akibat bencana alam seperti longsor dan banjir. Lebih lanjut, geologi Sukabumi yang tersusun dari unsur vulkanik pada lereng curam, membuat tanah tidak mampu menampung air berlebih, memicu longsor saat curah hujan tinggi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi telah berupaya merespons dan memitigasi. Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, di bawah Kepala Dinas Hastuty Harahap, terus melakukan pendataan sawah dan sarana prasarana yang rusak, serta berencana mengusulkan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi ke tingkat provinsi dan pusat. Mereka juga mendata lahan yang masuk program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk klaim asuransi. Pada Oktober 2025, Kepala Dinas Pertanian Aep Majmudin melakukan monitoring dan berjanji mendampingi petani, termasuk berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk perbaikan jaringan irigasi yang rusak.

Namun, upaya penanganan bencana dan distribusi bantuan masih menghadapi tantangan. Heri, Ketua RT 02 RW 15 Kampung Babakan Cisarua, Desa Cidadap, mengungkapkan kepiluan warganya yang tiga kali diterjang bencana (dua kali banjir bandang dan sekali longsor) namun hingga Januari 2026 belum menerima bantuan, berbeda dengan kampung tetangga yang lebih dulu mendapatkan bantuan uang kontrakan dari Gubernur Jawa Barat. Mantan Bupati Purwakarta yang kini Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengakui akar masalah banjir dan longsor di Sukabumi seringkali berhubungan dengan alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Ia tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang larangan alih fungsi lahan perkebunan, kehutanan, dan pertanian untuk mencegah bencana serupa di masa depan.

Vulnerabilitas petani Sukabumi terhadap cuaca ekstrem tidak hanya terbatas pada banjir dan longsor; pada Agustus 2024, ratusan hektare lahan pertanian juga terdampak kekeringan, memaksa Dinas Pertanian menyediakan pompa air untuk menyelamatkan tanaman. Ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan strategi pertanian yang lebih tangguh dan terintegrasi, yang memperhitungkan risiko iklim ganda. Sementara inisiatif seperti pertanian organik di Cicurug, yang meningkatkan hasil panen dan daya tahan tanaman terhadap hama dan cuaca, menawarkan secercah harapan. Namun, untuk mayoritas petani yang bergantung pada irigasi konvensional dan sistem monokultur, masa depan pertanian mereka tetap tidak pasti di tengah ancaman bencana yang terus berulang. Pemulihan bukan hanya tentang perbaikan fisik, tetapi juga membangun kembali ketahanan ekonomi dan sosial komunitas petani.