Peringatan Cuaca Ekstrem Jangka Panjang Makassar: 4 Kecamatan Rawan Banjir Hingga Februari 2026

Makassar, Sulawesi Selatan – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar telah merilis peringatan dini mengenai potensi cuaca ekstrem di Kota Makassar yang diperkirakan akan berlanjut hingga Februari 2026. Intensitas curah hujan diproyeksikan mencapai akumulasi di atas 400 milimeter dalam satu bulan, dengan potensi lebih dari 500 milimeter pada akhir Januari hingga awal Februari, sebuah angka yang melampaui ambang normal bulanan. Kondisi ini berisiko tinggi memicu bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor, di wilayah dengan sistem drainase yang kurang optimal serta daerah pesisir yang terancam peningkatan tinggi gelombang laut.

Empat kecamatan di Makassar, yaitu Biringkanaya, Panakkukang, Manggala, dan Tamalanrea, diidentifikasi sebagai zona paling rawan banjir. Wilayah ini secara historis sering menjadi langganan banjir akibat luapan air sungai dan buruknya drainase kota. Pada Januari 2026 saja, curah hujan di Makassar telah mencapai sekitar 183 milimeter hingga pertengahan bulan, dan angka ini diperkirakan akan meningkat signifikan.

Plt. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah IV Makassar, Nasrol Adil, menekankan bahwa periode kritis yang perlu diwaspadai adalah minggu terakhir Januari hingga awal Februari 2026. "Masih ada potensi curah hujan di atas 500 milimeter yang akan terjadi di wilayah Kota Makassar pada bulan Januari dan Februari," kata Adil, seraya mengingatkan bahwa hujan berpotensi turun dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat. Kondisi cuaca ekstrem ini dipengaruhi oleh beberapa faktor atmosfer, termasuk aktivitas gelombang Rossby dan Monsun Asia yang aktif, serta fenomena Madden–Julian Oscillation (MJO) yang memperkuat pertumbuhan awan hujan di wilayah Sulawesi Selatan. Selain itu, La Niña lemah juga terpantau menguat pada fase negatif, yang berpotensi meningkatkan pasokan uap air dan mendukung pembentukan awan hujan di sebagian wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, telah menetapkan status siaga darurat untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi ini. Pemerintah Kota Makassar mencatat adanya perbaikan dalam penanganan banjir dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana dari lima posko pengungsian yang sempat dibuka, saat ini tersisa dua posko dengan sekitar 50 kepala keluarga. Namun, penyebab warga mengungsi bukan semata akibat ketinggian air, melainkan terganggunya sistem sanitasi rumah tangga.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Dr. H. M. Fadli Tahar, menyatakan BPBD Makassar siaga 24 jam dengan menyiagakan Tim Reaksi Cepat (TRC), posko aktif nonstop, serta armada dan peralatan SAR dalam kondisi siap operasi. Koordinasi dengan Basarnas, TNI-Polri, Damkar, dan relawan kebencanaan juga diperkuat. BPBD Makassar juga telah menyiapkan pemasangan Early Warning System (EWS) di tiga aliran sungai, termasuk Sungai Biring Je'ne, untuk memantau debit dan ketinggian air secara real-time.

Faktor-faktor penyebab banjir di Makassar tidak hanya curah hujan tinggi, tetapi juga degradasi lingkungan, perubahan pola guna lahan, buruknya sistem drainase, dan meluapnya air laut pasang yang menghambat aliran air dari daratan. Akademisi dari Universitas Hasanuddin, Riswal, menjelaskan bahwa perubahan iklim dan degradasi lingkungan menjadi pemicu bencana hidrometeorologi. Sungai-sungai di Makassar seringkali tidak mengalir lancar karena terhambat sampah dan sedimentasi. Dosen Teknik Sipil FT Unhas, Farouk Maricar, juga menyoroti perubahan fungsi lahan yang awalnya kantong air menjadi permukiman, serta pentingnya optimalisasi kolam retensi.

Pemerintah Kota Makassar berencana melakukan pemetaan menyeluruh terhadap alur sungai dari hulu hingga hilir, mengidentifikasi titik sumbatan, penyempitan alur, dan kawasan alih fungsi lahan untuk merumuskan solusi permanen berbasis penataan ruang. Kolaborasi lintas sektor antara BPBD, Dinas PU, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta TNI-Polri diintensifkan untuk mitigasi banjir yang mencakup normalisasi sungai, pelatihan kesiapsiagaan, pemetaan risiko iklim, dan rencana adaptasi komunitas. Masyarakat juga diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan guna mendukung kinerja sistem drainase kota.

Mengingat prediksi cuaca ekstrem yang berlanjut, kesiapsiagaan kolektif dari pemerintah dan masyarakat menjadi krusial untuk meminimalkan dampak bencana di Makassar.