Pendidikan Sumut Bergeliat Lagi: 95% Sekolah Pascabencana Kembali Belajar

Sebanyak 1.157 dari total 1.215 sekolah di Sumatera Utara yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor, atau setara 95,23 persen, kembali memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, Senin, 5 Januari 2026. Keputusan ini diambil setelah upaya pemulihan masif pascabencana yang melanda wilayah tersebut pada akhir November dan Desember 2025, menandai dimulainya semester genap tahun ajaran 2025/2026 di tengah tantangan infrastruktur yang masih ada.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan komitmen pemerintah untuk memastikan hak belajar siswa terpenuhi. "Yang siap beroperasi untuk kegiatan belajar mengajar pada 5 Januari nanti 1.157 atau 95,23 persen," kata Mu'ti saat menghadiri Peresmian Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan di Medan pada Minggu, 4 Januari 2026. Mu'ti menambahkan, terdapat 19 sekolah, atau 1,6 persen, yang masih harus menggunakan tenda darurat sebagai ruang kelas sementara, sementara 29 sekolah lainnya, setara 2,4 persen, masih dalam proses pembersihan pascabanjir dan tanah longsor.

Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir tahun 2025 menyebabkan kerusakan signifikan di tiga provinsi di Sumatra, termasuk Aceh dan Sumatra Barat, dengan total 3.188 satuan pendidikan terdampak. Di Sumatera Utara sendiri, kerugian material akibat bencana ini diperkirakan mencapai hampir Rp20 triliun, yang mencakup kerusakan bangunan sekolah dan infrastruktur publik. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, melalui Gubernur Bobby Nasution, merespons dengan kebijakan diskresi untuk memperluas cakupan program sekolah gratis jenjang SMA dan SMK ke lima daerah terdampak paling parah, seperti Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Langkat, mulai tahun 2026. Langkah ini bertujuan meringankan beban ekonomi orang tua dan memastikan pendidikan tidak terhenti.

Pemerintah juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana. Surat edaran ini memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan metode pembelajaran, waktu, dan pemanfaatan sarana prasarana, serta mendorong penggunaan kurikulum yang dirancang khusus untuk kondisi darurat. Mendikdasmen Mu'ti menegaskan bahwa keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan adalah prioritas utama. Kurikulum khusus ini diimplementasikan melalui tiga fase: tanggap darurat (0-3 bulan) dengan fokus pada kompetensi esensial seperti literasi, numerasi, kesehatan, dan keselamatan; transisi pemulihan (3-12 bulan) dengan kurikulum adaptif berbasis krisis; dan pemulihan lanjutan.

Dampak jangka panjang dari bencana ini terhadap sektor pendidikan masih menjadi perhatian. Meskipun sebagian besar sekolah telah beroperasi, proses revitalisasi total bagi sekolah dengan kerusakan sangat parah akan diprioritaskan pada tahun 2026. Diperlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memastikan pemulihan pendidikan yang komprehensif. Upaya ini mencakup dukungan psikososial bagi siswa dan guru yang terdampak trauma, penyediaan fasilitas belajar yang aman, serta pelatihan bagi tenaga pendidik untuk menghadapi kondisi darurat di masa depan. Gubernur Bobby Nasution menekankan bahwa investasi di bidang pendidikan tidak boleh terhenti, bahkan di tengah bencana, sebagai bagian dari visi Sumatera Utara menuju Indonesia Emas 2045.