Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Rabu, 7 Januari 2026, secara tidak sengaja salah menyebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai "Ridwan Kamil" di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan ribuan hadirin dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Cilebar, Karawang, Jawa Barat. Kekhilafan tersebut sontak memicu tawa riuh undangan dan Amran segera mengucapkan "Astaghfirullah" serta meminta maaf.
Insiden ini terjadi ketika Amran menyampaikan sambutan, menyapa para pejabat tinggi negara dan kepala daerah yang hadir. Setelah menyebut nama "Ridwan Kamil", Amran segera menyadari kesalahannya dan mengoreksi, "Eh, astagfirullah. Ini, Kang Dedi Mulyadi." Ia kemudian berkelakar mengenai tradisi "potong kambing" jika ada kesalahan penyebutan nama dan menegaskan kedekatannya dengan Dedi Mulyadi, termasuk komunikasi intens terkait irigasi. Dedi Mulyadi, yang dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030 pada 20 Februari 2025, terlihat ikut tertawa menanggapi kejadian tersebut.
Peristiwa ini menyoroti dinamika komunikasi publik para pejabat tinggi di tengah sorotan media dan masyarakat. Andi Amran Sulaiman sendiri menjabat Menteri Pertanian sejak 21 Oktober 2024, setelah sebelumnya juga pernah mengemban posisi yang sama dari 2014 hingga 2019. Sementara itu, Ridwan Kamil, yang disebut Mentan secara keliru, adalah mantan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 dan kini dikenal sebagai politikus Partai Golkar dengan jabatan Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih. Baik Dedi Mulyadi maupun Ridwan Kamil merupakan figur politik terkemuka di Jawa Barat, sehingga kekeliruan penyebutan nama ini, meskipun disikapi dengan candaan, dapat menjadi cermin dari tekanan dan ekspektasi akurasi dalam setiap pernyataan publik dari seorang menteri.
Amran Sulaiman juga sempat menyinggung prinsip kerjanya yang "garis lurus" mengikuti perintah Presiden Prabowo Subianto, tanpa memandang latar belakang partai politik para pemimpin daerah dalam menyalurkan bantuan. Pernyataan ini, yang muncul setelah insiden salah sebut nama, dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menekankan objektivitas dan profesionalisme pemerintah dalam melayani masyarakat, terlepas dari afiliasi politik individu yang menjabat. Kecepatan reaksi Amran dalam mengoreksi diri dan upaya mencairkan suasana menunjukkan pentingnya manajemen krisis komunikasi, sekecil apapun insidennya, bagi citra pejabat publik. Dalam konteks politik yang semakin terkoneksi dan disiarkan luas, setiap kata dan gerak-gerik pejabat dapat dengan mudah terekam dan menjadi bahan perbincangan publik, menegaskan perlunya ketelitian dan kesadaran tinggi dalam setiap penampilan resmi.
