Memetakan Bahaya KKB Papua: Inilah Tiga Kabupaten Paling Rawan Konflik

Wilayah Puncak, Intan Jaya, dan Yahukimo, tiga kabupaten di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan, pada awal tahun 2026 ini secara konsisten ditetapkan sebagai "zona merah" yang paling sering mengalami gangguan keamanan serius oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Penegasan ini disampaikan oleh Kepala Operasi Satuan Tugas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani, yang juga menjabat Wakapolda Papua, di Jayapura pada Kamis (1/1/2026), menyoroti tren peningkatan aktivitas KKB sepanjang tahun 2025.

Sepanjang tahun 2025, Kabupaten Yahukimo mencatat 35 kasus gangguan keamanan yang dilakukan KKB, menjadikannya daerah dengan insiden terbanyak di antara ketiga wilayah tersebut. Beberapa insiden terbaru di Yahukimo termasuk penyerangan terhadap warga sipil di Dekai pada 25-26 Desember 2025, yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan satu lainnya luka parah akibat bacokan senjata tajam, diduga kuat dilakukan oleh simpatisan atau anggota KKB Kodap XVI Yahukimo. Insiden ini terjadi saat perayaan Natal, menambah daftar panjang kekerasan yang menargetkan masyarakat lokal.

Kawasan lain yang masuk dalam peta rawan KKB meliputi Mimika, Intan Jaya, Dogiyai, dan Puncak di Papua Tengah, serta Nduga dan Jayawijaya di Papua Pegunungan. Namun, Puncak dan Intan Jaya, bersama Yahukimo, menjadi prioritas utama karena tingginya frekuensi serangan.

Peta gangguan KKB ini bukan fenomena baru. Sejarah konflik di Papua berakar kompleks, melibatkan isu kolonialisme, ketidaksetaraan sosial-ekonomi, konflik identitas, ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, dan masalah hak asasi manusia yang belum terselesaikan. Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang kemudian dikenal sebagai KKB, didirikan pada tahun 1965 dengan tujuan memisahkan diri dari Indonesia. Sejak itu, berbagai kelompok bersenjata telah melakukan aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa dari warga sipil maupun aparat keamanan.

Sepanjang tahun 2023, Polda Papua mencatat 196 aksi kekerasan KKB yang mengakibatkan 63 orang meninggal dunia dan 81 luka-luka, termasuk 23 anggota TNI, 3 anggota Polri, dan 37 warga sipil. Data dari Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan sedikit berbeda, mencatat 61 orang tewas pada tahun 2023, terdiri dari 26 TNI, 3 Polri, dan 32 warga sipil. Pada tahun 2024, setidaknya 7 orang tewas akibat aksi KKB, dengan 2 dari TNI, 3 dari Polri, dan 2 warga sipil. Serangan ini tidak hanya menargetkan individu, tetapi juga fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas yang dibakar, menghambat akses pendidikan dan kesehatan di daerah pedalaman.

Dampak jangka panjang dari aktivitas KKB sangat merugikan masyarakat Papua. Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri menyatakan bahwa gangguan KKB menyebabkan masyarakat tidak bisa merasakan pelayanan pemerintah, mengganggu kegiatan ekonomi, dan menimbulkan trauma serta ketakutan. Kekerasan yang terus-menerus juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan di Papua.

Pemerintah Indonesia telah meningkatkan operasi gabungan antara TNI, Polri, dan instansi terkait untuk menanggulangi kegiatan KKB, termasuk patroli dan penindakan. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai di Papua, tidak hanya melalui penegakan hukum tetapi juga pencegahan, rehabilitasi, dan kerja sama dengan masyarakat. Namun, penanganan konflik yang kompleks ini memerlukan pendekatan holistik dan jangka panjang, melibatkan dialog, penegakan hukum yang setara, perlindungan HAM, serta pengakuan hak-hak adat. Meski pemerintah mengklaim penanganan KKB tidak melanggar HAM, beberapa pihak, seperti Direktur ELSHAM Papua Pendeta Matheus Adadikam, mengkhawatirkan perintah keras presiden untuk menumpas KKB dapat meningkatkan eskalasi konflik dan menyebabkan korban sipil. Khairul Fahmi, pengamat militer, menilai upaya pemerintah belum transparan sehingga menimbulkan prasangka, dan masalah di Papua sangat rumit dengan dimensi internasional.