Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari 2026, menyusul serangkaian bencana hidrometeorologi parah yang melanda wilayah Sumatera akhir tahun lalu. Penunjukan ini mengindikasikan prioritas tinggi pemerintah pusat terhadap pemulihan cepat, meskipun skala kerusakan infrastruktur dan dampak sosial ekonomi masih sangat besar.
Bencana banjir bandang, tanah longsor, dan banjir lahar dingin dari Gunung Marapi pada Mei 2024 dan gelombang bencana serupa pada akhir 2025 telah meninggalkan jejak kehancuran yang meluas di Sumatera Barat. Peristiwa lahar dingin Marapi pada 11 Mei 2024 saja menyebabkan setidaknya 67 korban jiwa dan 14 orang hilang, dengan kerugian harta benda mencapai Rp108 miliar. Dampak lebih luas dari bencana akhir tahun 2025 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencatat 1.141 jiwa meninggal dunia dan 163 orang hilang per 30 Desember 2025. Lebih dari 399.200 jiwa mengungsi, dan 166.925 rumah, 97 jembatan, serta 99 ruas jalan terputus di 52 kabupaten/kota terdampak.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan Satgas untuk bekerja secepat mungkin, tanpa menetapkan batas waktu tertentu, guna memastikan masyarakat terdampak segera mendapatkan kepastian dan pemulihan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno turut menekankan percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, upaya ini menghadapi tantangan besar. Data menunjukkan Sumatera Barat membutuhkan sekitar Rp13,52 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur. Kebutuhan ini mencakup Rp3,66 triliun untuk sumber daya air, Rp2,16 triliun untuk bina marga, Rp2,03 triliun untuk cipta karya, dan Rp5,67 triliun untuk prasarana strategis. Sektor perumahan juga sangat terdampak, dengan 3.387 unit rumah mengalami kerusakan berat dan ringan, sementara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) baru menyiapkan 600 unit hunian tetap (huntap).
Kerugian di sektor pertanian Kabupaten Agam dilaporkan mencapai lebih dari Rp123 miliar. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Agam menyatakan membutuhkan 63 unit alat berat ekskavator untuk normalisasi sungai dan pembersihan material sisa banjir bandang di empat kecamatan yang paling parah terdampak.
Penunjukan Mendagri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas, yang didampingi Richard Tampubolon sebagai Wakil Ketua, didasari oleh pertimbangan Presiden bahwa koordinasi lintas daerah dan kementerian akan lebih efektif di bawah kepemimpinan Mendagri, mengingat luasnya cakupan wilayah terdampak di tiga provinsi tersebut. Meskipun pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran khusus dan dukungan penuh, seperti yang diapresiasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Vasko, masih ada kritik terhadap penanganan bencana sebelumnya. Fernando Emas, Direktur Rumah Politik Indonesia, menyoroti adanya pejabat yang dinilai memanfaatkan bencana untuk panggung politik dan pencitraan.
Riswandi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, mengemukakan bahwa pascabencana, kenaikan harga kebutuhan pokok terjadi tidak hanya di wilayah terdampak langsung tetapi juga di daerah yang tidak terkena banjir. Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Ahmad Shalihin, mendesak pemerintah untuk mengevaluasi tata kelola sumber daya alam yang cenderung ekstraktif dan eksploitatif, sebagai langkah preventif agar bencana serupa tidak terulang di masa depan. Universitas Andalas (UNAND) turut berperan dengan mengerahkan 400 mahasiswa untuk memverifikasi kerusakan rumah dan berkomitmen menjadi mitra solusi dalam proses pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi, serta menekankan pentingnya sistem peringatan dini berbasis sains dan teknologi.
Pembentukan Satgas ini mencerminkan pengakuan akan kompleksitas dan skala pemulihan pascabencana di Sumatera yang membutuhkan pendekatan terintegrasi dan respons cepat. Tantangan ke depan tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi, sosial, dan psikologis masyarakat, serta implementasi kebijakan pencegahan bencana yang lebih berkelanjutan.
