Makassar Dilanda Banjir: Beberapa Kawasan Kini Terendam

Ratusan warga di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, terpaksa mengungsi setelah sejumlah permukiman terendam banjir dengan ketinggian hingga 30 sentimeter pada awal Januari 2026, menyusul intensitas hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar telah mengaktifkan status siaga bencana sejak Sabtu, 10 Januari 2026, merespons genangan yang meluas di berbagai titik.

Wilayah Perumahan Kodam III di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, menjadi salah satu area paling terdampak, memaksa 17 kepala keluarga dengan total 63 jiwa mengungsi ke Kantor Lurah Katimbang, sementara 4 kepala keluarga (17 jiwa) di SD Paccerakkang, dan beberapa lainnya di Masjid Nurul Ikhlas Kodam III. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meninjau langsung lokasi banjir di Biringkanaya pada Sabtu sore, 10 Januari 2026, mengakui bahwa wilayah tersebut merupakan "langganan banjir" setiap musim penghujan.

Fenomena banjir tahunan di Makassar bukan kejadian tunggal, melainkan cerminan dari kompleksitas masalah geografis, perubahan iklim, serta pengelolaan tata ruang dan infrastruktur kota yang belum optimal. Kota Makassar, dengan topografi dataran rendah yang landai (0-25 meter di atas permukaan laut) dan posisi dekat pantai serta muara dua sungai besar, Jeneberang dan Tallo, secara inheren rentan terhadap luapan air.

Pakar Hidrologi Universitas Hasanuddin, Dr. Ir. Riswal Karamma, MT, mengidentifikasi bahwa penanganan banjir musiman di Makassar memerlukan perbaikan mikrodrainase yang terpadu dari hulu hingga hilir. Menurutnya, sistem drainase kota seringkali tidak mampu membuang air ke sungai saat muka air Sungai Tallo tinggi, diperparah dengan dimensi saluran yang tidak lagi sesuai, sedimentasi, dan sumbatan sampah. Degradasi lingkungan dan perubahan pola guna lahan akibat urbanisasi masif turut memperparah kondisi. Kawasan resapan air banyak beralih fungsi menjadi permukiman dan infrastruktur beton, mengurangi kemampuan tanah menyerap air hujan. Kepala Laboratorium Hidrolika Teknik Sipil FT Unhas Riswal Karamma bahkan menyebut sistem drainase di Makassar tertinggal hingga 20 tahun dari laju urbanisasi.

Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Muhammad Fadli Tahar, menyatakan bahwa penetapan status siaga bencana dan kesiapsiagaan penuh dengan personel 24 jam serta logistik kebencanaan telah dilakukan. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar juga menyiagakan 150 personel di titik rawan banjir seperti Jalan Pettarani dan Paccerakkang untuk mengantisipasi genangan. Upaya mitigasi jangka panjang yang dicanangkan Pemerintah Kota Makassar antara lain penambahan kolam retensi selain Kolam Regulasi Nipa-nipa, serta pengerukan dan perluasan drainase. Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan perlunya kajian serius mengenai pembukaan atau penataan saluran alur air baru, terutama mengingat Sungai Biring Je'ne yang meluap di Biringkanaya merupakan wilayah perbatasan Makassar dan Maros, sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi lintas wilayah.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem untuk 11 hingga 20 Januari 2026, di mana enam kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, termasuk Makassar, Maros, dan Gowa, masuk kategori 'awas' dengan probabilitas curah hujan di atas 300 milimeter. Kecamatan Biringkanaya, Manggala, Panakkukang, dan Tamalanrea di Makassar menjadi area yang diprediksi terdampak.

Dampak banjir bukan sekadar genangan air, melainkan kerugian ekonomi dan sosial yang berulang. Banjir melumpuhkan aktivitas transportasi, mengganggu distribusi barang, dan berpotensi menurunkan produksi pertanian regional hingga 10-15 persen, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi regional sebesar 0,5-1 persen pada kuartal pertama. Studi menunjukkan bahwa banjir di Makassar berdampak signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan, dengan genangan yang dapat bertahan hingga lebih dari 10 hari.

Rizal Pauzi, dosen kebijakan publik dari Universitas Hasanuddin, menekankan bahwa banjir berulang di Makassar bukan hanya karena curah hujan tinggi, melainkan juga indikasi krisis ekologi yang makin parah dan desain pembangunan yang kurang tepat. Ia mendorong evaluasi komprehensif terkait tata ruang kota. Tantangan terbesar dalam penanganan banjir meliputi keterbatasan sumber daya, kompleksitas perubahan iklim, kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan, serta perencanaan perkotaan yang tidak teratur. Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk membangun ketahanan kota yang lebih baik terhadap ancaman banjir di masa depan.