Kudus Siaga Bencana Banjir: Ribuan Paket MBG Mengalir untuk Penyintas

Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, secara resmi menetapkan status tanggap darurat bencana banjir sejak 12 Januari 2026 hingga 19 Januari 2026, menyusul meluasnya genangan air di enam hingga sembilan kecamatan di wilayah tersebut yang berdampak pada puluhan ribu jiwa. Bersamaan dengan deklarasi ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri mendistribusikan 1.000 paket Makanan Bergizi Gratis (MBG) kepada warga terdampak di Kecamatan Mejobo, salah satu area paling parah.

Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris, menjelaskan penetapan status tanggap darurat ini bertujuan mempercepat penanganan bencana secara terkoordinasi dan memastikan bantuan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Banjir yang dipicu curah hujan intensitas tinggi sejak 9 Januari 2026 telah menyebabkan meluapnya sejumlah sungai, seperti Piji, Dawe, Logung, Mrisen, Nolo, Jati Pasean, Gelis, dan Wulan, yang merendam setidaknya 61 desa di 9 kecamatan. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus mencatat, hingga 15 Januari 2026, sedikitnya 48.193 jiwa atau 15.237 Kepala Keluarga terdampak, dengan 7.472 rumah terendam. Tiga orang dilaporkan meninggal dunia akibat bencana ini, termasuk korban kecelakaan air dan tanah longsor.

Situasi darurat ini juga memicu pengungsian massal. Ratusan hingga sekitar 650 jiwa harus dievakuasi ke berbagai posko pengungsian di tujuh titik strategis, seperti TPQ Khurriyatul Fikri Desa Pasuruhan Lor dan MI Hidayatus Shibyan Desa Temulus. SPPG Polri, yang programnya dikenal dengan inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG), telah mendistribusikan ribuan paket makanan siap saji yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi pengungsi tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan hasil tani masyarakat. Selain MBG, bantuan logistik berupa paket sembako, perlengkapan P3K, selimut, dan uang tunai juga disalurkan, bahkan Perum Bulog dan Pura Group turut berkontribusi dengan bantuan beras, telur, mi instan, minyak goreng, gula, dan teh. Dinas Kesehatan setempat juga menginstruksikan puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi pengungsi, terutama kelompok rentan.

Banjir di Kudus bukan fenomena baru. Secara historis, wilayah ini rentan terhadap bencana hidrometeorologi karena kondisi geografisnya yang dilintasi banyak sungai dan berada di dataran rendah. Deforestasi di Pegunungan Kendeng telah mengurangi kemampuan tanah menyerap air, memperparah dampak curah hujan tinggi dan air kiriman dari hulu. Kerusakan infrastruktur, seperti tanggul dan saluran drainase yang belum optimal, turut memperparah situasi. Akses jalan vital seperti jalur Pantura Kudus-Pati juga mengalami lumpuh sebagian, menghambat mobilitas dan distribusi.

Implikasi jangka panjang dari banjir berulang ini mencakup kerugian ekonomi signifikan, terutama bagi sektor pertanian yang lahannya kerap terendam, serta potensi dampak kesehatan masyarakat akibat lingkungan yang tidak higienis. Untuk mitigasi berkelanjutan, Bupati Kudus telah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan asesmen teknis penyebab banjir, sekaligus mengusulkan pembangunan embung kepada pemerintah pusat dan berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, juga telah menawarkan solusi rekayasa cuaca sebagai upaya jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengurangi risiko banjir di Kudus dan Pati. Diperlukan pengerukan sungai, penguatan tanggul, dan program reboisasi di daerah aliran sungai secara terpadu. Keterlibatan aktif masyarakat melalui edukasi kesiapsiagaan bencana juga krusial untuk membangun ketahanan sosial menghadapi ancaman bencana di masa depan. Pemerintah Kabupaten Kudus telah menyiapkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 5 miliar untuk penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.