Karawang Siaga: 14 Desa Terendam Banjir, BPBD Ingatkan Ancaman Cuaca Ekstrem Lanjutan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mencatat 14 desa di tujuh kecamatan terendam banjir dengan puluhan ribu warga terdampak akibat intensitas hujan tinggi yang berlangsung sejak 12 hingga 13 Januari 2026. Peringatan dini cuaca ekstrem oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengindikasikan potensi peningkatan curah hujan di wilayah Jawa Barat, termasuk Karawang, hingga 15 Januari 2026, mendesak warga untuk meningkatkan kewaspadaan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Karawang, Ferry Muharam, menyatakan banjir telah memengaruhi 27.925 jiwa dari 12.903 kepala keluarga (KK) di seluruh desa terdampak. Beberapa wilayah yang mengalami dampak terparah meliputi Desa Segaran dan Desa Batujaya di Kecamatan Batujaya, serta Desa Kertarahayu di Kecamatan Cibuaya. Di Desa Segaran, 2.006 KK atau 5.966 jiwa terdampak dengan 1.313 rumah terendam. Sementara itu, Desa Batujaya mencatat 1.339 KK atau 5.695 jiwa terdampak dan 1.074 rumah terendam. Di Desa Kertarahayu, 1.135 KK atau 3.305 jiwa terdampak, termasuk empat bayi dan 10 balita, dengan 900 unit rumah terendam. Desa-desa lain yang juga dilanda banjir antara lain Teluk Buyung (Pakisjaya), Pisangsambo, Kutamakmur, Srijaya (Tirtajaya), Medangasem (Jayakerta), Cibuaya, Cemarajaya, Sedari, Kedungjaya (Cibuaya), Karangligar (Telukjambe Barat), serta Karangsari (Rengasdengklok).

Ferry Muharam mengimbau masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan bencana susulan mengingat cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di Jawa Barat, termasuk Karawang. Polres Karawang juga telah menyatakan siaga banjir dan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di daerah rawan banjir seperti aliran sungai dan dataran rendah, serta kawasan permukiman dengan sistem drainase yang kurang memadai. Kepala Seksi Humas Polres Karawang, Ipda Cep Wildan, menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam melaporkan potensi bencana.

Peringatan dari BMKG mengonfirmasi bahwa Jawa Barat termasuk salah satu dari lima provinsi yang berada dalam status siaga hujan lebat hingga sangat lebat pada periode 12–15 Januari 2026. Kondisi ini dipicu oleh menguatnya monsun Asia, kemunculan pusat tekanan rendah, serta kenaikan suhu muka laut yang mendorong pertumbuhan awan konvektif secara masif. Dinamika atmosfer global seperti El Niño-Southern Oscillation (ENSO) pada fase negatif (La Niña lemah) juga berkontribusi pada peningkatan pasokan uap air.

Banjir di Karawang bukan fenomena baru. Kabupaten ini secara rutin dilanda banjir setiap musim hujan, dengan beberapa wilayah, seperti Desa Karangligar, dikenal sebagai "banjir abadi". Faktor-faktor penyebab banjir di Karawang sangat kompleks, melibatkan penurunan muka tanah (land subsidence) hingga 2 meter dalam periode 2007-2015, menyusutnya kapasitas Sungai Cibeet dan Citarum akibat sedimentasi dan pendangkalan, serta alih fungsi lahan di daerah hulu yang meningkatkan debit air sungai. Air kiriman dari daerah hulu seperti Bogor, Cianjur, dan Bekasi melalui Sungai Cibeet, serta dari Subang, Purwakarta, dan Bandung melalui Sungai Cikaranggelam dan Citarum, juga memperparah kondisi.

Pemerintah Kabupaten Karawang bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya mitigasi dan penanggulangan jangka panjang. Ini mencakup normalisasi sungai seperti Cibeet dan Citarum, perbaikan saluran drainase, serta pembangunan infrastruktur. Wakil Bupati Karawang, Maslani, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan DPR RI dalam penanganan banjir di Karangligar dan berkomitmen untuk menyelesaikan pembebasan lahan untuk proyek penanganan banjir. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) juga berencana membangun dua pintu air dan rumah pompa di titik-titik rawan luapan Sungai Cibeet. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Maret 2025 bahkan mengusulkan pembangunan seribu rumah panggung setinggi 2,5 meter di Desa Karangligar sebagai solusi adaptif, serta mendorong pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey untuk mengendalikan debit air secara permanen.

Namun, tantangan masih besar. Ribuan warga yang terdampak seringkali menghadapi kesulitan akses dan ketersediaan logistik dasar seperti air bersih. Normalisasi sungai dan pembersihan sampah di saluran air menjadi solusi mendesak yang terus disuarakan oleh berbagai pihak, termasuk aparat keamanan di lapangan. Kerja sama multipihak, termasuk pelibatan industri dalam pengelolaan limbah, dianggap krusial untuk mengatasi risiko banjir yang berulang setiap tahun. Tanpa solusi infrastruktur yang berkelanjutan dan penegakan tata ruang yang ketat, siklus banjir dan dampaknya terhadap kehidupan serta ekonomi masyarakat Karawang akan terus berlanjut.