Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan kebijakan menggratiskan layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta sepanjang Kamis, 1 Januari 2026, sebagai hadiah Tahun Baru bagi warga ibu kota. Kebijakan ini, yang berlaku sejak 31 Desember 2025 pukul 00.00 WIB hingga 1 Januari 2026 pukul 23.59 WIB, bertujuan untuk mengapresiasi masyarakat sekaligus memfasilitasi mobilitas warga yang merayakan pergantian tahun di berbagai titik keramaian Jakarta, sembari menekan tingkat kemacetan yang kerap melonjak signifikan pada momen tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo secara tegas menyatakan bahwa seluruh transportasi publik yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digratiskan selama dua hari tersebut. Meskipun demikian, pengguna tetap diwajibkan melakukan tap kartu elektronik mereka, dengan sistem akan mencatat potongan tarif simbolis sebesar Rp1 untuk keperluan pendataan dan pelacakan pengguna. Selain menggratiskan tarif, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga memperpanjang jam operasional moda transportasi ini. MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan rute Transjakarta yang strategis beroperasi hingga pukul 02.00 WIB pada 1 Januari 2026, sementara koridor utama Transjakarta yang tidak terdampak pengalihan lalu lintas tetap beroperasi selama 24 jam.
Kebijakan tarif gratis ini bukan merupakan praktik baru dalam upaya pemerintah daerah mendorong penggunaan transportasi massal. Pada awal operasional Transjakarta tanggal 15 Januari 2004, layanan busway juga digratiskan selama dua pekan pertama hingga 30 Januari 2004, sebagai bagian dari sosialisasi sistem transportasi baru kepada warga Jakarta. Namun, skala kebijakan Tahun Baru 2026 ini mencakup tiga moda transportasi terintegrasi utama di Ibu Kota, mencerminkan komitmen lebih lanjut Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi tantangan mobilitas perkotaan.
Pramono Anung mengharapkan langkah ini dapat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan transportasi publik saat menikmati perayaan malam Tahun Baru, guna mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menambahkan bahwa kebijakan ini disiapkan untuk menciptakan suasana perayaan yang tertib, aman, dan penuh kebahagiaan. Hal ini menjadi krusial mengingat Ibu Kota kerap menghadapi kemacetan parah, dengan data dari penelitian menunjukkan bahwa penumpukan kendaraan pribadi roda dua dan empat menjadi penyebab utama kemacetan di sebagian besar ruas jalan Jakarta. Solusi melalui peningkatan penggunaan transportasi umum dinilai sebagai langkah fundamental dalam mengatasi masalah ini.
Kementerian Perhubungan mencatat bahwa selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, sebanyak 10,11 juta orang telah melakukan perjalanan menggunakan angkutan umum dari H-7 hingga H+1 Natal, menunjukkan peningkatan 4,85% dibanding periode Nataru sebelumnya. Data Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga mencatat 77.267 penumpang berangkat dari tujuh terminal utama Jakarta menggunakan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) antara 18 hingga 30 Desember 2025, dengan puncak keberangkatan pada 24 Desember sebanyak 10.249 penumpang. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa minat masyarakat terhadap transportasi massal terus meningkat, sebuah tren yang diharapkan dapat diperkuat melalui kebijakan-kebijakan insentif seperti tarif gratis ini.
Implikasi jangka panjang dari kebijakan semacam ini melampaui kenyamanan sesaat. Dengan terus mendorong perpindahan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, Pemprov DKI Jakarta berupaya secara sistematis mengurangi emisi karbon, memperbaiki kualitas udara, dan pada akhirnya menciptakan kota yang lebih berkelanjutan. Tantangan tetap ada, termasuk potensi penumpukan penumpang di stasiun atau halte, namun pihak berwenang optimistis hal tersebut dapat tertangani dengan baik melalui penambahan personel dan optimalisasi manajemen keramaian. Syafrin Liputo juga menekankan pentingnya masyarakat mematuhi aturan dan arahan petugas di lapangan, serta menyesuaikan perjalanan dengan kondisi cuaca, untuk menjamin kelancaran perayaan.
