12 Pesisir Jakarta Siaga Banjir Rob Jangka Panjang Hingga 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob di 12 wilayah pesisir utara Jakarta yang berlaku mulai 30 Desember 2025 hingga 7 Januari 2026. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi kemungkinan banjir.

Peringatan ini didasarkan pada informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok. Fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase Bulan Purnama (3 Januari 2026) dan Perigee (2 Januari 2026), kondisi ketika jarak Bulan berada paling dekat dengan Bumi, berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum. Hal ini dapat menyebabkan banjir pesisir atau rob di wilayah utara Jakarta. Puncak pasang maksimum diperkirakan terjadi antara pukul 06.00 hingga 12.00 WIB setiap harinya selama periode tersebut.

Dua belas wilayah pesisir yang berpotensi terdampak meliputi Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, dan Kepulauan Seribu. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, menyatakan bahwa masyarakat pesisir diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca dan kondisi air laut, menghindari aktivitas di daerah pesisir yang berisiko terkena banjir rob, terutama saat pasang tinggi, dan memastikan sistem drainase di sekitar rumah berfungsi optimal untuk mencegah genangan air. BPBD juga menyarankan masyarakat memantau informasi terkini melalui kanal resmi seperti bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut dan melaporkan potensi genangan atau banjir melalui aplikasi JAKI. Dalam kondisi darurat, masyarakat dapat menghubungi layanan darurat 112.

Ancaman banjir rob di Jakarta tidak hanya disebabkan oleh faktor astronomis dan kenaikan permukaan air laut global akibat pemanasan global, melainkan diperparah secara signifikan oleh penurunan muka tanah (land subsidence) yang berlangsung cepat. Sebagian besar wilayah utara Jakarta mengalami penurunan muka tanah dengan laju yang mengkhawatirkan. Dalam laporannya, Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Ciko Tricanescoro, menyebutkan bahwa pengamatan di 255 titik di Jakarta sepanjang tahun 2023 menunjukkan penurunan muka tanah bervariasi hingga 10 cm, dengan rata-rata 3,9 cm per tahun. Angka paling tinggi dapat mencapai 12 sentimeter per tahun di beberapa wilayah seperti Muara Angke, Penjaringan, dan Cilincing. Bahkan, sekitar 40% wilayah kota ini telah berada di bawah permukaan laut karena penurunan tanah sekitar 30,5 cm per tahun. Ekstraksi air tanah yang berlebihan, konsolidasi tanah, dan beban bangunan di atas permukaan tanah menjadi penyebab utama fenomena ini.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya menangani masalah ini melalui berbagai program. Pembangunan infrastruktur tanggul laut atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A sepanjang 39 kilometer menjadi salah satu solusi utama untuk melindungi pesisir Jakarta dari air laut. Selain itu, peningkatan sistem drainase, normalisasi sungai, pembangunan waduk dan sistem penampungan air, serta pembangunan sumur resapan juga diupayakan. Pengelolaan air tanah yang lebih ketat melalui perluasan zona bebas air tanah juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi laju penurunan muka tanah. Namun, proyek-proyek besar ini menghadapi tantangan, termasuk penolakan dari sebagian nelayan yang khawatir akan penggusuran dan hilangnya akses perahu mereka.

BMKG juga mengingatkan bahwa perubahan iklim telah menyebabkan peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi, dengan suhu rata-rata di Jakarta meningkat 1,6°C dibandingkan 100 tahun lalu. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Diyan Novrida, menjelaskan bahwa pasang laut tinggi dapat berdampak pada sejumlah hal, termasuk merusak tambak. Pemerintah terus melakukan koordinasi lintas lembaga, sosialisasi, pendataan, pelatihan, dan penyaluran bantuan terutama untuk kelompok rentan. Sistem peringatan dini berbasis teknologi seperti BMKG Signature khusus wilayah Jakarta terus dikembangkan untuk memberikan informasi cuaca akurat dan tepat waktu.