:strip_icc()/kly-media-production/medias/5461747/original/037453000_1767437788-Pengamanan.jpeg)
Sebanyak 1.876 personel gabungan dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikerahkan untuk mengamankan laga Super League antara Persija Jakarta melawan Persijap Jepara di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Sabtu, 3 Januari 2026. Pengerahan kekuatan besar ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keamanan jalannya pertandingan, serta kenyamanan para suporter dan masyarakat umum di tengah rekam jejak panjang tantangan keamanan sepak bola di Indonesia.
Pola pengamanan ini merupakan bagian dari standar operasional yang terus disempurnakan pasca-tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022, yang menewaskan 135 orang dan memicu evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keamanan pertandingan sepak bola di Indonesia. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa pendekatan humanis menjadi prioritas utama dalam pengamanan pertandingan. “Pelayanan kami lakukan secara humanis, santun, dan profesional, dengan mengedepankan keselamatan serta kenyamanan masyarakat dan para suporter. Seluruh personel juga tidak dibekali senjata api,” kata Brigjen Susatyo dalam keterangannya. Ribuan personel tersebut disebar di berbagai titik strategis di dalam stadion hingga seluruh area sekitar GBK, dengan fokus pada pencegahan potensi gangguan keamanan seperti senjata tajam, suar (flare), petasan, kembang api, minuman keras, serta bambu atau kayu yang digunakan sebagai tiang bendera.
Komitmen terhadap keamanan yang ketat ini bukan tanpa dasar. Pertandingan Persija Jakarta, yang dikenal memiliki basis suporter fanatik, The Jakmania, kerap menarik puluhan ribu penonton. Data menunjukkan bahwa laga-laga Persija di GBK seringkali memecahkan rekor jumlah penonton, dengan kehadiran mencapai lebih dari 50.000 hingga 70.000 orang. Antusiasme masif ini, di satu sisi menjadi kekuatan, namun di sisi lain menuntut kewaspadaan tinggi dari aparat keamanan. Setelah tragedi Kanjuruhan, Presiden Joko Widodo memerintahkan penghentian sementara Liga 1 untuk mengevaluasi prosedur pengamanan dan meminta Kapolri serta Ketua Umum PSSI untuk mengusut tuntas insiden tersebut. Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) bahkan terlibat langsung, menawarkan lima poin pembenahan, termasuk pembangunan standar keamanan stadion di Indonesia.
Implementasi standar keamanan FIFA, yang melarang penggunaan senjata api atau gas pengendali massa di dalam stadion, telah menjadi titik fokus perbaikan. Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto mengakui adanya perbedaan antara pengelolaan stadion di Eropa, di mana klub memiliki tim keamanan sendiri, dengan Indonesia yang masih sangat bergantung pada bantuan kepolisian. Ketua Jakmania, Dicky Soemarno, sebelumnya pernah menyuarakan harapan agar TNI dan Polri lebih berperan sebagai pengawas, sementara tanggung jawab utama keamanan di dalam stadion berada di tangan panitia penyelenggara (panpel).
Pengerahan personel gabungan yang masif ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan sepak bola yang aman dan kondusif, meskipun menimbulkan implikasi logistik dan biaya yang tidak kecil. Beberapa laporan sebelumnya menyebutkan pengamanan pertandingan Liga 1 kerap melibatkan ratusan hingga ribuan personel dengan biaya operasional yang signifikan, yang menjadi tanggung jawab klub tuan rumah. Kehadiran Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro di garda depan pengamanan menunjukkan keseriusan pihak kepolisian dalam menerapkan protokol baru pasca-Kanjuruhan. Namun, tantangan tetap ada dalam menyeimbangkan pengamanan yang efektif dengan kenyamanan suporter dan atmosfer pertandingan yang hidup, sekaligus terus mengadaptasi regulasi FIFA dalam konteks sepak bola nasional.