Dedi Mulyadi Larang Tanam Kelapa Sawit di Jabar, Dorong Kopi sebagai Pilihan Utama

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara resmi melarang penanaman baru kelapa sawit di seluruh wilayah provinsi, menginstruksikan pengalihan komoditas secara bertahap bagi lahan yang sudah ada, dengan alasan ketidakcocokan karakteristik geografis Jawa Barat yang sempit dan kebutuhan sawit akan lahan serta air yang masif. Kebijakan ini, yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK bertanggal 29 Desember 2025, bertujuan mencegah krisis air dan kerusakan lingkungan, mendorong pengembangan komoditas yang lebih sesuai seperti teh, karet, kina, dan kopi.

Langkah drastis ini muncul setelah serangkaian temuan, termasuk upaya penanaman sawit di lereng Gunung Ciremai yang berhasil dihentikan enam bulan sebelumnya, serta laporan mengenai perkebunan sawit di Desa Cigobang, Cirebon, yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukan lahan. Dedi Mulyadi menegaskan, wilayah Jawa Barat yang kecil dan padat tidak kompatibel dengan industri kelapa sawit yang rakus lahan dan boros air, berpotensi memicu krisis air serta bencana lingkungan serius di masa depan. "Jawa Barat itu kecil, wilayahnya sempit. Sawit butuh lahan luas, enggak cocok. Kita cocoknya teh, karet, kina, kopi," ujarnya pada 31 Desember 2025 di Bandung. Surat edaran tersebut melarang penanaman baru kelapa sawit, baik di lahan milik masyarakat, badan usaha, maupun pihak lainnya, serta meminta pemerintah kabupaten/kota melakukan inventarisasi, pemetaan, dan pembinaan untuk alih komoditas.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) segera melayangkan protes keras, menyebut kebijakan tersebut "diskriminatif" dan "tidak berbasis bukti ilmiah". Wakil Ketua Umum APKASINDO Bidang Komunikasi, Qayuum Amri, berpendapat bahwa surat edaran tersebut terburu-buru dan tidak didasari data ilmiah yang membuktikan sawit sebagai penyebab krisis air atau bencana ekologi di Jawa Barat. Ia mengutip penelitian Coster dalam bukunya Superficial Run-off and Erosion in Java yang menyebut kelapa sawit relatif hemat air, sekitar 1.104 milimeter per tahun, dibandingkan bambu atau lamtoro yang membutuhkan sekitar 3.000 milimeter per tahun.

Data dari Kementerian Pertanian tahun 2025, yang dirujuk APKASINDO, menunjukkan total luas perkebunan kelapa sawit di Jawa Barat mencapai 15.764 hektare, dengan total produksi 43.493 ton crude palm oil (CPO). Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat pada 2024 mencatat areal tanaman perkebunan kelapa sawit di provinsi ini seluas 158,54 kilometer persegi, hampir setara dengan luas Kota Bandung, dengan mayoritas berada di Kabupaten Sukabumi (41,62%). Sektor ini menyerap 8.170 tenaga kerja di Jawa Barat. APKASINDO khawatir nasib ribuan pekerja ini terancam dan kebijakan ini bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kementerian PPN/Bappenas 2025 yang menempatkan sawit sebagai komoditas strategis nasional. Mereka mendesak Gubernur Dedi Mulyadi untuk membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan.

Di sisi lain, potensi kopi Jawa Barat telah lama diakui. Provinsi ini menempati urutan kedelapan secara nasional dalam produktivitas kopi, dengan angka 786 kg/ha. Kabupaten Bandung menjadi jawara dengan produksi kopi arabika terbesar, mencapai 8.567 ton pada tahun 2024 dari lahan seluas 13.378,18 hektare, menyumbang lebih dari 50% total luas perkebunan arabika Jawa Barat. Kopi jenis "Java Preanger Coffee" bahkan memiliki potensi untuk mencapai klasifikasi "top of top quality coffee" dunia, dengan nilai saat ini berkisar 85 hingga 90, hanya membutuhkan satu tahap lagi untuk masuk golongan kopi bernilai di atas 90. Keunggulan agroklimat seperti tanah vulkanik, kelembaban, dan curah hujan mendukung pertumbuhan kopi berkualitas. Sejumlah kopi terbaik dari petani Jawa Barat, seperti Gunung Masigit dan Gunung Halu, telah dipamerkan di ajang World of Coffee di Milan, Italia, pada tahun 2022. Peningkatan permintaan domestik dan global, serta potensi penggunaan kopi dalam industri farmasi dan kosmetik, menunjukkan peluang besar bagi komoditas ini. Petani dan pengolah kopi di Jawa Barat telah mulai merasakan peningkatan kesejahteraan seiring naiknya harga jual biji kopi.

Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi ini menandai pergeseran prioritas pembangunan pertanian di Jawa Barat, dari komoditas yang dinilai tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan menuju tanaman yang lebih ramah lingkungan dan memiliki potensi ekonomi berkelanjutan. Namun, implikasi sosial-ekonomi bagi ribuan petani dan pekerja di sektor kelapa sawit memerlukan mitigasi yang cermat dari pemerintah provinsi. Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan daerah serta dukungan berkelanjutan bagi petani untuk alih komoditas menjadi krusial untuk memastikan keberhasilan transisi ini tanpa menimbulkan gejolak sosial yang merugikan.