Bupati Sudewo Diciduk KPK, Warga Pati Beri Reaksi Tak Biasa: Intip Cara Mereka Meluapkan Ekspresi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 19 Januari 2026, melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menahan Bupati Pati Sudewo. Penangkapan ini terkait dugaan suap jual beli jabatan perangkat desa, mencakup posisi kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), dan sekretaris desa (sekdes), yang memicu luapan ekspresi beragam dari masyarakat setempat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa Sudewo, seorang politikus Partai Gerindra, ditangkap bersama tujuh orang lainnya, termasuk dua camat, tiga kepala desa, dan dua calon perangkat desa. Dalam operasi senyap ini, tim penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai miliaran rupiah. Sudewo dan tiga kepala desa dari Kecamatan Jaken, yaitu Kades Karangrowo, Kades Arumanis, dan Kades Sukorukun, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari di rumah tahanan cabang KPK.

Ekspresi warga Pati pascapenangkapan Bupati Sudewo menunjukkan perpaduan antara kesedihan mendalam dan rasa lega. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), sebuah kelompok masyarakat sipil yang vokal, menyatakan kesedihan karena dugaan korupsi ini terjadi di tengah kondisi Kabupaten Pati yang dilanda banjir parah, dengan lebih dari 61.000 warga terdampak dan 20.000 rumah terendam. Koordinator AMPB, Harno, menyoroti ironi praktik rasuah saat masyarakat berjuang menghadapi bencana.

Namun, di sisi lain, penangkapan ini disambut dengan rasa lega dan bahkan rencana syukuran. Sejumlah warga, diwakili oleh AMPB, menilai tindakan KPK sebagai jawaban atas aspirasi dan perjuangan panjang mereka untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Pada Selasa, 20 Januari 2026, puluhan anggota AMPB menggelar aksi simbolik di depan Kantor Bupati Pati. Mereka membentangkan kain putih bertuliskan "Mulai saiki diurus cah-cah. Bupati Pati sido sold out" (Mulai sekarang diurus anak-anak. Bupati Pati sudah dijual) sebagai bentuk kekecewaan dan perlawanan simbolis terhadap kepemimpinan Sudewo. Ketua Presidium AMPB, Suharno, mendesak KPK untuk menuntaskan penyelidikan secara transparan, akuntabel, dan tanpa tebang pilih, berharap langkah ini dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Penangkapan Sudewo bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan puncak dari serangkaian kontroversi yang melingkupi masa kepemimpinannya. Pada Agustus 2025, Sudewo menghadapi gelombang demonstrasi besar-besaran dan upaya pemakzulan oleh ribuan warga Pati yang tergabung dalam AMPB. Aksi tersebut dipicu kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen yang ia terapkan. Dalam polemik tersebut, Sudewo sempat menantang jumlah massa dan menyatakan tidak gentar, bahkan lolos dari upaya pemakzulan di DPRD Pati pada 31 Oktober 2025. Sebelumnya, Sudewo juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan pada Agustus dan September 2025.

Kasus korupsi yang menjerat Sudewo menambah daftar panjang kepala daerah di Indonesia yang terjerat hukum. Sejak 2004, lebih dari 201 kepala daerah telah ditangkap KPK karena kasus korupsi. Fenomena ini menyoroti kerapuhan sistem politik dan tata kelola pemerintahan daerah yang kerap menjadi arena transaksi politik dan penyalahgunaan wewenang. Kabupaten Pati sendiri memiliki rekam jejak yang kurang membanggakan; selama 24 tahun terakhir, setidaknya tiga bupati Pati tersandung skandal korupsi, termasuk Tasiman yang dipenjara karena korupsi APBD. Kondisi ini membuat warga Pati mengeluhkan stagnasi pembangunan dibandingkan daerah tetangga seperti Kudus dan Jepara.

Penangkapan Bupati Sudewo diharapkan menjadi titik tolak bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di Pati dan pelajaran berharga bagi para pejabat publik. AMPB menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal proses hukum dan memastikan tidak ada lagi praktik korupsi serupa di masa mendatang. Kasus ini juga memperkuat sinyal dari KPK bahwa penindakan terhadap korupsi akan terus dilakukan tanpa pandang bulu, demi mendorong integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara di tingkat lokal.