Badai Hujan Lumpuhkan Jakarta, 2.000+ Warga Mengungsi Akibat Banjir

Hujan deras tak henti selama hampir 24 jam pada Senin, 12 Januari 2026, memicu banjir luas di sejumlah titik vital Jakarta, memaksa lebih dari 2.000 jiwa mengungsi dan melumpuhkan aktivitas kota di tengah kekhawatiran akan infrastruktur yang rentan. Air setinggi hingga satu meter merendam sedikitnya 59 Rukun Tetangga (RT) dan 30 ruas jalan di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, dengan genangan tertinggi tercatat di Pejaten Timur, Jakarta Selatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan bahwa wilayah Jakarta Barat mencatat jumlah pengungsi terbesar, dengan 700 jiwa dari 500 Kepala Keluarga (KK) dievakuasi ke Masjid Al Falah di Kelurahan Kamal dan 130 jiwa lainnya diungsikan ke rumah susun Kelurahan Tegal Alur. Di Jakarta Utara, sebanyak 257 jiwa dari Kelurahan Kebon Bawang dan 25 jiwa dari Kelurahan Lagoa turut mengungsi, sementara delapan jiwa dari Kelurahan Cipete Utara, Jakarta Selatan, juga terpaksa mencari perlindungan. Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan, menyatakan tim gabungan telah dikerahkan untuk memantau genangan, menyedot air, membersihkan saluran, dan memastikan logistik serta kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menekankan fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) pada penanganan banjir jangka pendek dan menengah, termasuk menyiagakan 1.200 unit pompa, terdiri dari 600 pompa portable dan 600 pompa bergerak. Pramono juga menyebutkan bahwa delapan waduk baru telah dibangun di berbagai wilayah Jakarta untuk menanggulangi genangan air. Upaya ini diklaim mempercepat surutnya genangan dibandingkan situasi di masa lalu.

Namun, banjir yang berulang ini menyoroti kerentanan kronis Jakarta terhadap ancaman hidrometeorologi. Para ahli hidrologi dan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengidentifikasi curah hujan ekstrem sebagai pemicu langsung, namun faktor-faktor fundamental lain turut memperparah situasi. Peneliti Ahli Madya dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Yus Budiono, pada Maret 2025, mengungkapkan bahwa penurunan muka tanah atau land subsidence berkontribusi hingga 145% terhadap peningkatan risiko banjir di Jabodetabek. Selain itu, perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali, kenaikan muka air laut (rob), serta kapasitas drainase kota yang dirancang untuk menampung curah hujan maksimal 120 mm/hari namun sering dilampaui oleh peristiwa hujan ekstrem, menjadi penyebab struktural yang signifikan. Hujan deras di daerah hulu seperti Bogor dan Banten juga sering menyebabkan "banjir kiriman" karena luapan 13 sungai yang melintasi Jakarta.

Kerugian ekonomi akibat banjir di Jakarta diperkirakan mencapai Rp 2,1 triliun per tahun, angka yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji. Kerugian ini mencakup dampak pada aktivitas perekonomian, kemacetan, hingga kerusakan aset. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi, pada Maret 2025, bahkan menaksir potensi kerugian ekonomi dari banjir di Jabodetabek bisa mencapai lebih dari Rp 5 triliun, mengganggu ribuan toko ritel dan meliburkan pekerja.

Dalam jangka panjang, Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat terus berupaya melalui proyek-proyek mitigasi, salah satunya normalisasi Sungai Ciliwung. Program ini ditargetkan rampung pada tahun 2026 dan diharapkan dapat menangani sekitar 40% potensi banjir di Jakarta. Data Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta per Juli 2025 menunjukkan, dari total rencana panjang tanggul normalisasi Ciliwung sepanjang 33,69 kilometer, sebanyak 17,14 kilometer telah dinormalisasi, menyisakan 16,55 kilometer yang belum dikerjakan. Kendala pembebasan lahan, keterbatasan anggaran, dan penolakan warga menjadi hambatan utama dalam penyelesaian proyek ini. Selain normalisasi sungai, upaya lain termasuk pembangunan dan revitalisasi waduk serta situ, pengerukan lumpur, dan pengembangan sistem polder terintegrasi. Koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta kesadaran partisipasi masyarakat, tetap krusial untuk mengatasi tantangan banjir yang tak kunjung usai di Ibu Kota.