Tanah di bibir Kali Angke di Jalan H. Jafar RT 06/RW 01, Kelurahan Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, longsor pada Jumat, 2 Januari 2026, sekitar pukul 19.07 WIB, setelah hujan deras mengikis struktur tanah di depan permukiman warga. Peristiwa ini, yang diduga kuat akibat erosi tanah di hulu Kali Angke, menyebabkan satu tiang listrik roboh dan sebagian badan jalan ambles, hampir tidak dapat dilalui kendaraan. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut.
Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, menyatakan Pemerintah Kota Jakarta Barat segera menanggulangi longsor dengan memasang bronjong atau struktur penahan dari kawat berisi batu. Langkah sementara ini bertujuan mencegah erosi atau longsor susulan. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat, Purwanti Suryandari, menjelaskan bahwa 50 petugas dari SDA dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kecamatan Kembangan dikerahkan untuk membangun bronjong di area seluas 20 hingga 30 meter persegi yang terdampak. Camat Kembangan, Joko Suparno, menambahkan koordinasi telah dilakukan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta untuk memasang garis pembatas dan mengimbau warga agar tidak melintasi lokasi berbahaya, sembari melakukan deteksi dini terkait informasi ketinggian air sungai dan curah hujan. Mohamad Yohan, Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Jakarta, mengonfirmasi bahwa erosi tanah di bibir sungai aliran Angke hulu adalah penyebab longsor.
Insiden longsor di lokasi yang sama, Jalan H. Jafar, Kembangan Selatan, bukan kali pertama terjadi. Pada Minggu, 1 Desember 2023, tepi Kali Angke di area tersebut juga mengalami longsor akibat kikisan air deras, yang mengakibatkan ambruknya dapur sebuah bangunan. Saat itu, Camat Kembangan Joko Suparno juga menyebutkan rencana pemasangan gabion sepanjang 23 meter untuk mencegah longsor berulang. Pola berulang ini mengindikasikan kerentanan struktural di sepanjang bantaran Kali Angke di Kembangan.
Kali Angke, yang membentang sepanjang 91,25 kilometer, berhulu di Bogor dan melintasi Jawa Barat, Banten, serta Jakarta sebelum bermuara di Laut Jawa. Sungai ini dikenal tidak pernah kering saat musim kemarau karena hulunya berada di wilayah dengan curah hujan tinggi di Bogor, dengan rata-rata harian 132 mm dan debit puncak 290 m³. Intensitas curah hujan yang tinggi secara signifikan meningkatkan risiko erosi dan longsor di wilayah bantaran sungai, terutama pada area yang belum memiliki penguatan tebing yang memadai. Data BPBD DKI Jakarta menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 (1 Januari hingga 16 Desember), terjadi 20 kejadian longsor di DKI Jakarta, dengan satu kejadian di Jakarta Barat, 13 di Jakarta Selatan, dan enam di Jakarta Timur. Bencana tersebut berdampak pada rusaknya empat ruas jalan, 11 rumah, sembilan kontrakan, dua area parkir, satu dapur, dua tembok pagar, dua turap kali, serta penurunan struktur tanah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya mengatasi permasalahan banjir dan erosi melalui berbagai program. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, pada 11 September 2024, menekankan pentingnya keberlanjutan enam program prioritas, termasuk penanganan banjir, penanggulangan kemacetan, dan perawatan infrastruktur. Program penanganan banjir melibatkan normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 33 kilometer, yang 16 kilometer di antaranya telah selesai. Selain itu, Heru Budi pada 13 September 2023 juga menyampaikan rencana revitalisasi 16 sungai, danau, embung, dan waduk secara bertahap pada tahun 2023, serta pengembangan sistem pemantauan banjir. Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta juga terus melakukan pekerjaan normalisasi saluran air di berbagai wilayah.
Meskipun terdapat upaya sistematis dari pemerintah daerah, kejadian longsor di Kembangan Selatan menyoroti tantangan berkelanjutan dalam mengelola interaksi antara urbanisasi, hidrologi sungai, dan perubahan iklim di ibu kota. Keterbatasan lahan di bantaran sungai, ditambah dengan kondisi geologis tanah yang labil dan curah hujan ekstrem, menciptakan kerentanan yang kompleks. Penanganan jangka panjang memerlukan tidak hanya pembangunan infrastruktur fisik seperti bronjong dan turap, tetapi juga kebijakan tata ruang yang ketat untuk mencegah pembangunan di zona rawan bencana, serta program edukasi masyarakat mengenai risiko dan mitigasi. Penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan masyarakat lokal menjadi krusial untuk menciptakan ketahanan kota terhadap ancaman bencana hidrometeorologi.
