Notification

×

Iklan

Iklan

Tagar Terpopuler

Pemkot Jakbar Turun Tangan Atasi Longsor Kembangan

2026-01-04 | 02:58 WIB | 0 Dibaca Last Updated 2026-01-03T19:58:35Z
Ruang Iklan

Pemkot Jakbar Turun Tangan Atasi Longsor Kembangan

Pemerintah Kota Jakarta Barat dengan sigap mengambil tindakan penanggulangan pasca insiden tanah longsor yang terjadi pada Jumat malam, 2 Januari 2026, di Jalan Jafar RT 006/RW 01, Kelurahan Kembangan Selatan, Kembangan. Longsor yang diduga kuat dipicu oleh erosi tanah di bibir Kali Angke Hulu setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut, telah menyebabkan satu tiang listrik roboh dan mengganggu akses jalan, meski nihil korban jiwa maupun luka.

Kawasan Kembangan, Jakarta Barat, secara historis merupakan salah satu area yang memiliki kerentanan tinggi terhadap pergerakan tanah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta pada Februari 2023 bahkan mengidentifikasi Kembangan sebagai salah satu dari 21 lokasi di Ibu Kota yang berpotensi mengalami tanah longsor, sebuah peningkatan dari 15 lokasi pada bulan sebelumnya, sebagai dampak curah hujan yang tinggi. Pada tahun 2025, periode 1 Januari hingga 16 Desember, Jakarta mencatat 20 kejadian longsor, dengan satu di antaranya terjadi di Jakarta Barat, merusak empat ruas jalan, sebelas rumah, sembilan kontrakan, dua area parkir, satu dapur, serta dua tembok pagar, dan memengaruhi 51 jiwa dari 19 Kepala Keluarga. Data ini menggarisbawahi urgensi mitigasi di wilayah padat penduduk yang berbatasan langsung dengan aliran sungai seperti Kali Angke.

Menanggapi insiden terbaru, Pemerintah Kota Jakarta Barat segera memasang bronjong atau gabion, struktur penahan tanah yang terbuat dari kawat berisi batu, sebagai langkah penanganan sementara di lokasi kejadian yang terdampak sekitar 20 hingga 30 meter persegi. Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, menegaskan bahwa pemasangan bronjong ini bertujuan untuk mencegah terjadinya erosi atau longsor susulan. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat, Purwanti Suryandari, mengarahkan 50 petugas gabungan dari SDA dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kecamatan Kembangan untuk membangun struktur tersebut, menyebut efektivitas bronjong dalam menahan pergeseran tanah dan mencegah erosi lanjutan karena sifatnya yang kuat dan fleksibel.

Di sisi lain, Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD Jakarta, Mohamad Yohan, mengonfirmasi bahwa hujan deras pada Jumat malam sekitar pukul 19.07 WIB menjadi pemicu utama insiden longsor tersebut, diakibatkan oleh erosi tanah di bibir sungai aliran Angke Hulu. Camat Kembangan, Joko Suparno, menyatakan telah berkoordinasi dengan BPBD DKI Jakarta untuk memasang garis pembatas di antara area longsoran dan rumah warga, serta dengan pengurus RT dan RW setempat guna memastikan warga tidak melintasi lokasi berbahaya. Upaya deteksi dini dan antisipasi kebencanaan, termasuk pemantauan ketinggian air sungai dan curah hujan, juga terus dikoordinasikan dengan BPBD.

Insiden berulang di Kembangan menegaskan tantangan mitigasi bencana di Jakarta yang semakin kompleks seiring dengan perubahan iklim ekstrem dan urbanisasi pesat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya meningkatkan antisipasi bencana dengan memperkuat infrastruktur, seperti pembangunan waduk dan normalisasi sungai, serta mengoptimalkan sistem peringatan dini berbasis digital. Namun, sifat "sementara" dari penanganan bronjong di Kembangan Selatan menggarisbawahi kebutuhan akan solusi jangka panjang yang terintegrasi. Analisis geologi yang lebih mendalam serta perencanaan tata ruang berbasis risiko menjadi krusial untuk mencegah insiden serupa di masa depan, mengingat kondisi cuaca yang dinamis dan mobilitas penduduk yang tinggi, terutama di kawasan bantaran sungai. Sinergi antara pemerintah daerah, pakar geologi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan lingkungan serta pelaporan dini menjadi kunci dalam mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di Kembangan dan wilayah rawan lainnya di Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sendiri telah mengingatkan pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapan mitigasi bencana menjelang tahun 2026, mencakup peralatan, sistem peringatan dini, personel kebencanaan, hingga dukungan anggaran, sebagai respons terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih tinggi.