85,3% Warganet Yakini Banjir Sumatra Imbas Perbuatan Manusia

Mayoritas pengguna internet di Indonesia, mencapai 85,3 persen, meyakini bahwa banjir yang berulang kali melanda wilayah Sumatera disebabkan oleh aktivitas manusia, bukan semata karena faktor alam. Temuan ini diungkapkan oleh lembaga survei Median melalui riset terbarunya yang dilakukan pada 9 hingga 13 Januari 2026, melibatkan 1.000 responden pengguna media sosial aktif di seluruh Indonesia. Direktur Median, Rico Marbun, menegaskan bahwa persepsi publik secara signifikan menunjuk pada kelalaian manusia sebagai pemicu utama bencana hidrometeorologi tersebut.

Dari persentase tersebut, deforestasi atau penggundulan hutan menjadi faktor tertinggi yang disorot responden, mencapai 66,2 persen. Disusul oleh alih fungsi lahan sebesar 6,3 persen, aktivitas tambang ilegal 4,4 persen, dan ekspansi perkebunan kelapa sawit 3,8 persen. Angka ini sangat kontras dengan responden yang menganggap curah hujan ekstrem sebagai penyebab utama, yang hanya mencapai 11,5 persen, sementara faktor alam lainnya seperti kondisi geografis alami dan perubahan iklim global disebutkan oleh persentase yang jauh lebih kecil. Pandangan publik ini merefleksikan kritik yang telah lama disuarakan oleh para pakar dan aktivis lingkungan mengenai kerusakan ekosistem di Sumatera.

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah provinsi di Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sejak akhir November 2025 telah menelan banyak korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar. Ribuan rumah rusak dan puluhan ribu warga terpaksa mengungsi akibat akses jalan serta infrastruktur vital yang terputus. Para ahli secara konsisten menyoroti bahwa intensitas hujan ekstrem hanyalah pemicu, sementara akar masalah terletak pada degradasi lingkungan di hulu daerah aliran sungai (DAS). Analisis dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan deforestasi masif telah berlangsung di banyak kawasan hulu Sumatera, mengurangi kemampuan hutan untuk menahan dan menyerap air hujan. Aceh, misalnya, kehilangan lebih dari 700.000 hektare hutan antara tahun 1990-2020, sementara Sumatera Utara hanya menyisakan sekitar 29 persen tutupan hutan pada tahun 2020. Di Sumatera Barat, laju deforestasi juga termasuk yang tertinggi, dengan sekitar 320.000 hektare hutan primer dan total 740.000 hektare tutupan pohon hilang dalam periode 2001-2024, termasuk 32.000 hektare pada tahun 2024 saja. Hilangnya tutupan vegetasi menyebabkan tanah kehilangan daya serapnya, meningkatkan limpasan permukaan yang mempercepat terjadinya banjir dan longsor.

Implikasi dari bencana yang berulang ini tidak hanya terbatas pada kerugian fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap respons pemerintah. Survei Median mencatat 59 persen masyarakat merasa tidak puas dengan penanganan pemerintah pusat terhadap bencana di Sumatera, dengan alasan utama meliputi lambatnya penanganan (26,8 persen) dan kurangnya bantuan yang memadai (10,4 persen). Sebanyak 86,7 persen responden bahkan setuju bahwa banjir di Sumatera seharusnya ditetapkan sebagai bencana nasional.

Kondisi ini menuntut peninjauan ulang yang komprehensif terhadap kebijakan tata ruang dan perlindungan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan telah menciptakan ketidakseimbangan ekosistem yang rapuh. Diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas ilegal seperti penebangan hutan dan penambangan, serta restorasi lingkungan di area hulu DAS yang telah terdegradasi. Upaya pencegahan, seperti reboisasi dan konservasi, harus ditingkatkan secara serius dan sistematis untuk memulihkan fungsi ekologis hutan sebagai penyeimbang hidrologi. Tanpa perubahan fundamental dalam cara manusia mengelola alam, ancaman banjir dan longsor di Sumatera akan terus menjadi siklus bencana yang tak terhindarkan, menuntut perhatian dan tindakan lebih dari sekadar respons darurat.