Sukabumi Diterjang Banjir: Sekolah dan Puluhan Rumah Terendam, Polisi Siapkan Tenda Pengungsian

Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Sukabumi sejak Minggu (28/12/2025) menyebabkan banjir dan tanah longsor melanda sedikitnya tiga kecamatan, merendam puluhan rumah warga dan setidaknya satu sekolah, serta memicu kesiapsiagaan darurat dari kepolisian setempat. Kepala Kepolisian Resor Sukabumi Kota AKBP Rita Suwadi secara langsung memimpin upaya evakuasi dan penanggulangan, sekaligus menyatakan fasilitas kepolisian siap dialihfungsikan menjadi lokasi pengungsian sementara dengan tenda darurat bagi warga yang membutuhkan perlindungan.

Di Kecamatan Cireunghas, luapan Sungai Cimandiri dan Sungai Cikupa merendam 25 rumah warga, satu masjid, dan satu sekolah di Desa Cireunghas, berdampak pada 31 kepala keluarga atau 89 jiwa. Tujuh rumah di Desa Bencoy dengan 31 jiwa juga terdampak. Ketinggian air di beberapa titik mencapai sekitar 70 sentimeter hingga satu meter. Banjir serupa terjadi di Kecamatan Gegerbitung, merendam 30 hektare sawah, sementara di Kecamatan Nyalindung, satu rumah roboh, tiga rusak sedang, dan 35 lainnya terancam longsor, dengan lima jembatan dan tiga jalan desa terputus, menyebabkan sekitar 200 jiwa mengungsi ke rumah kerabat.

Bencana hidrometeorologi ini bukan insiden terisolasi di Sukabumi. Kota dan Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap banjir, dengan peningkatan kejadian yang tercatat antara tahun 2024 hingga 2025. Sepanjang tahun 2025, Kota Sukabumi saja mengalami 175 kejadian bencana, didominasi oleh cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor, dan angin kencang, dengan kerugian materi mencapai Rp2,1 miliar. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi menunjukkan 42 kejadian banjir yang berbeda tercatat di kota tersebut dari 2024 hingga 2025, menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi.

Penyebab utama serangkaian bencana ini multifaktorial. Curah hujan dengan intensitas tinggi yang berkepanjangan menjadi pemicu langsung luapan sungai seperti Cikaso, Cipalabuan, Cimandiri, dan Cikupa. Namun, faktor antropogenik memperparah dampak yang terjadi. Pendangkalan sungai akibat penumpukan sampah, penyempitan aliran sungai, dan tersendatnya drainase menjadi masalah kronis yang mempercepat genangan air. Joseph, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, pada 5 Desember 2025, menjelaskan bahwa banjir terjadi karena intensitas curah hujan yang sangat tinggi serta sumbangan air dari hulu utara Kota Sukabumi dengan debit besar, ditambah infrastruktur yang tidak optimal dan masalah sampah. Ahli kebencanaan dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, pada 9 Desember 2024, menggarisbawahi bahwa alih fungsi lahan seringkali menjadi "kambing hitam" dari multifaktor yang membuat bencana tidak tertangani dengan baik, menekankan pentingnya perencanaan tata ruang yang memadai. Wilayah dengan tingkat kerentanan sangat tinggi terhadap banjir umumnya didominasi oleh permukiman padat dengan kerapatan sungai yang rendah dan kemiringan lereng yang relatif datar.

Dampak terhadap sektor pendidikan sangat signifikan. Pada 22 November 2024, banjir setinggi satu meter merendam 10 ruang kelas dan ruang praktik di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi, menyebabkan tembok pembatas jebol dan berdampak pada 30 rumah warga. Listrik terpaksa dimatikan untuk menghindari korsleting pada mesin-mesin praktik. Lebih lanjut, pada 6 Maret 2025, bencana banjir dan longsor di Kabupaten Sukabumi merusak sedikitnya delapan sekolah, termasuk SDN Bojong Tugu di Desa Langkap Jaya, Kecamatan Lengkong, yang mengalami kerusakan parah pada ruang penjaga sekolah, ruang kelas lima dan enam, serta dinding pembatas kelas tiga dan empat. Akibatnya, buku pembelajaran dan aset sekolah seperti printer rusak, memaksa para siswa belajar mandiri di rumah. Hal serupa terjadi pada 30 Oktober 2025, ketika banjir bandang merusak hampir 90 persen bangunan SDN Cikahuripan di Kampung Tugu, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, menyebabkan 189 siswa harus belajar daring sementara. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Suharti, pada 10 Desember 2024, melaporkan bahwa 628 peserta didik di Kabupaten Sukabumi masih diliburkan akibat kerusakan pada delapan fasilitas pendidikan terdampak banjir dan tanah longsor. Kemendikdasmen telah menyalurkan bantuan berupa dua unit tenda kelas darurat, 500 paket peralatan sekolah, dan 500 set seragam sekolah.

Pemerintah dan berbagai pihak telah mengambil langkah responsif. BPBD Kota Sukabumi, pada 6 November 2024, mendirikan tiga tenda darurat di Taman Cikondang dan Lapang Tipar untuk menampung pengungsi. Polres Sukabumi Kota, di bawah pimpinan AKBP Rita Suwadi, tidak hanya melakukan evakuasi dan pembersihan, tetapi juga telah menyiapkan skema kontinjensi dengan fasilitas kepolisian sebagai tempat pengungsian sementara. Pemerintah Kota Sukabumi pada 13 November 2024, juga memperkuat langkah mitigasi bencana melalui kegiatan susur sungai dari hulu ke hilir untuk memantau dan mengidentifikasi titik rawan banjir, melibatkan berbagai pihak. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum, pada 12 Desember 2024, telah melakukan normalisasi Sungai Cipalabuan sepanjang 120 meter dari target 200 meter dan memasang geobag untuk mencegah erosi. Status Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor bahkan telah ditetapkan oleh Bupati Sukabumi dari 4 hingga 10 Desember 2024, dan diperpanjang hingga 17 Desember 2024, menunjukkan skala permasalahan yang mendesak.

Namun, tantangan jangka panjang tetap ada. Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, diperparah oleh perubahan iklim global, menuntut solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Penataan ruang yang adaptif terhadap bencana, revitalisasi dan normalisasi sungai secara menyeluruh, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan menjadi krusial. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta harus diperkuat untuk membangun ketahanan wilayah Sukabumi terhadap ancaman banjir yang terus meningkat. Tanpa intervensi yang terencana dan terkoordinasi, siklus kerusakan dan kerugian akibat banjir akan terus menghantui puluhan ribu jiwa dan menghambat pembangunan di Jawa Barat.