Seluk Beluk Penahanan Kontainer Bantuan Aceh Tamiang di Medan Terkuak

Medan, Sumatera Utara - Dua kontainer berisi bantuan kemanusiaan yang berasal dari relawan Gimbal Alas Malang, Jawa Timur, untuk korban bencana di Aceh Tamiang sempat dilaporkan tertahan di Medan, memicu ketegangan dan kekhawatiran di tengah masyarakat pada akhir Desember 2025. Insiden ini, yang awalnya disebut sebagai penahanan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), kemudian diklarifikasi sebagai akibat miskomunikasi dan kendala administrasi, sebelum akhirnya diselesaikan dengan intervensi Pemprov Sumatera Utara.

Duduk perkara bermula ketika dua kontainer bantuan dari Relawan Gimbal Alas, yang ditujukan untuk warga Aceh Tamiang yang terdampak banjir dan longsor parah, tiba di Pelabuhan Belawan, Medan. Pengiriman ini dilakukan bersamaan dengan sepuluh kontainer bantuan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur yang dialokasikan untuk Sumatera Utara. Kepala BPBD Sumatera Utara, Tuahta Saragih, menjelaskan bahwa Pemprov Sumatera Utara awalnya hanya menerima konfirmasi pengiriman sepuluh kontainer dari BPBD Jawa Timur untuk wilayahnya, sehingga tidak mengetahui adanya dua kontainer tambahan milik relawan untuk Aceh Tamiang.

Kendala utama muncul ketika PT Pelni menuntut pembayaran biaya administrasi sebesar Rp1,2 juta per kontainer, atau total Rp2,4 juta untuk dua kontainer, sebagai ongkos pengantaran ke gudang logistik Pemprov Sumatera Utara yang berlokasi di Gedung Serbaguna. Ketua Yayasan Gimbal Alas, Sahlan Junaedi, mengungkapkan kekecewaannya, menyebutkan bahwa relawan tidak memiliki dana untuk menanggung biaya tersebut dan merasa terkejut karena bantuan murni dari donasi masyarakat ini justru menghadapi hambatan. Relawan juga terkejut mengetahui bahwa kontainer mereka telah dibongkar di gudang BPBD Sumut, padahal kunci kontainer masih dipegang oleh relawan.

Menyikapi viralnya isu ini di media sosial dan protes dari pihak relawan, Pemprov Sumatera Utara bergerak cepat untuk melakukan klarifikasi. Tuahta Saragih menegaskan bahwa Pemprov Sumatera Utara tidak pernah berniat menahan bantuan kemanusiaan, melainkan siap memfasilitasi distribusinya. Sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan, Pemprov Sumatera Utara menyatakan kesediaannya untuk menanggung seluruh biaya administrasi sebesar Rp2,4 juta yang dibebankan oleh PT Pelni kepada Relawan Gimbal Alas. Pihak PT Pelni kemudian turut meminta maaf dan membebaskan biaya operasional tersebut, mengakui adanya miskomunikasi dan persoalan internal terkait administrasi pengiriman di tingkat pusat yang memperkeruh situasi.

Pertemuan mediasi yang melibatkan Pemprov Sumatera Utara, BPBD Sumatera Utara, PT Pelni, dan perwakilan Relawan Gimbal Alas pada 29 Desember 2025, di Gedung Serbaguna Pemprov Sumatera Utara, menjadi titik balik penyelesaian masalah ini. Hasil pertemuan tersebut menegaskan komitmen Pemprov Sumatera Utara untuk mengirimkan bantuan ke Aceh Tamiang.

Insiden ini menggarisbawahi tantangan kompleks dalam koordinasi bantuan kemanusiaan antarprovinsi di Indonesia, terutama ketika melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN) seperti PT Pelni, dan kelompok relawan independen. Ketidakjelasan prosedur administratif, perbedaan informasi manifes pengiriman, dan kendala biaya operasional dapat menghambat distribusi bantuan yang krusial bagi daerah terdampak bencana. Di tahun 2025, Amnesty International Indonesia juga menyoroti kegagalan negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya dan mengabaikan partisipasi bermakna masyarakat dalam penanganan krisis, yang berujung pada "malapetaka nasional HAM," termasuk insiden bentrokan terkait bantuan di Aceh Tamiang yang melukai lima warga. Peristiwa di Medan ini menjadi preseden penting bagi pembenahan tata kelola logistik bantuan agar lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan mendesak para korban bencana di masa mendatang. Koordinasi yang lebih erat serta standardisasi prosedur pengiriman, terutama untuk bantuan yang berasal dari masyarakat, menjadi krusial untuk mencegah terulangnya insiden serupa.