Prioritas Keselamatan Nelayan: Kogabwilhan III Beri Peringatan di Tengah Cuaca Laut Ekstrem

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III mendesak nelayan di seluruh Sulawesi untuk meningkatkan kewaspadaan dan memprioritaskan keselamatan di tengah proyeksi cuaca ekstrem yang terus melanda perairan regional. Peringatan ini muncul menyusul serangkaian peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar mengenai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi yang diperkirakan berlangsung hingga awal Desember 2025.

Himbauan keselamatan dari Kogabwilhan III, yang disampaikan melalui Kepala Staf Kogabwilhan III, Marsekal Muda TNI Joko Sugeng Sriyanto, mencerminkan komitmen TNI dalam melindungi masyarakat pesisir. Sebagai bagian dari upaya ini, Kogabwilhan III telah menyalurkan bantuan sembako dan jaket pelampung (life vest) kepada ratusan nelayan dan keluarga mereka, sebagaimana yang baru-baru ini terjadi di kawasan pesisir Sidangoli Dehe, Maluku Utara pada 22 Desember 2025. Meskipun aksi bantuan konkret tersebut berlangsung di luar Sulawesi, pesan keselamatan maritim yang digarisbawahi oleh Kogabwilhan III memiliki relevansi langsung dengan kondisi geografis dan tantangan yang dihadapi nelayan di Sulawesi. Kogabwilhan III sendiri merupakan komando utama operasi di bawah Panglima TNI yang bertugas sebagai penindak awal dan pemulih kondisi keamanan di wilayahnya, termasuk Maluku dan Papua, dengan fungsi mengintegrasikan berbagai pangkalan TNI.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar telah mengeluarkan peringatan dini cuaca berbasis dampak untuk Sulawesi Selatan yang berlaku mulai 30 November hingga 2 Desember 2025. Wilayah-wilayah seperti Barru, Gowa, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Pangkep, Takalar, Tana Toraja, dan Toraja Utara berpotensi terdampak pada 30 November 2025, diikuti Bone, Enrekang, Palopo, Pinrang, Sidrap, dan Wajo pada 1 Desember 2025, serta Bulukumba dan Sinjai pada 2 Desember 2025. Kepala BBMKG Wilayah IV, Irwan Slamet, sebelumnya juga menjelaskan bahwa Sulawesi Selatan berada pada awal puncak musim hujan 2025/2026, dengan potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor hingga 15 November 2025. Bahkan, pada awal tahun 2025, BMKG memprediksi puncak musim hujan di Makassar dan sekitarnya akan terjadi pada Januari, dengan intensitas lebat hingga sangat lebat.

Kondisi cuaca buruk yang berulang ini bukan sekadar fluktuasi musiman, melainkan manifestasi nyata dari krisis iklim yang semakin intens dirasakan masyarakat pesisir Sulawesi. Profesor Nita Rukminasari dari Pusat Studi Perubahan Iklim Universitas Hasanuddin, Makassar, menjelaskan bahwa masyarakat di kawasan timur Indonesia, yang mayoritas bergantung pada perikanan, merasakan dampak signifikan dari perubahan iklim, termasuk peningkatan frekuensi badai, gelombang pasang, dan banjir rob. Hal ini mengakibatkan kerusakan ekosistem laut, penurunan hasil tangkapan, dan pada akhirnya, hilangnya mata pencarian. Muhammad Al Amin, Direktur Walhi Sulawesi Selatan, menegaskan bahwa krisis iklim telah menjadi beban dan masalah baru bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, antara Mei hingga Oktober 2024, menunjukkan bahwa nelayan kecil merasakan perubahan pola cuaca yang tidak terduga, kenaikan suhu laut, dan musim tangkap yang sulit diprediksi, yang secara keseluruhan mengurangi hasil tangkapan dan meningkatkan risiko keselamatan melaut. Studi lain di Takalar, Sulawesi Selatan, mencatat bahwa pendapatan nelayan cumi-cumi menurun drastis, dari rata-rata Rp10.339.646 pada 2021 menjadi hanya Rp406.729 pada kuartal pertama 2023, akibat curah hujan tinggi, musim barat berkepanjangan, dan ketidakpastian cuaca. Secara nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat penurunan hasil tangkapan ikan sebesar 28% pada tahun 2023 dibandingkan lima tahun sebelumnya di beberapa wilayah timur Indonesia. Survei World Resources Institute (2022) bahkan menunjukkan 71% nelayan di Indonesia merasakan dampak langsung perubahan iklim terhadap pendapatan dan keselamatan mereka.

Tingginya angka kecelakaan laut juga menjadi perhatian serius. Basarnas Mamuju telah menghimbau nelayan di Sulawesi Barat untuk mematuhi prakiraan cuaca, menyusul tingginya angka kecelakaan kapal akibat cuaca ekstrem dan perlintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Pada 18 Desember 2025, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Mamuju, Aswandi, mengungkapkan adanya insiden penumpang terjatuh dari kapal karena cuaca ekstrem beberapa hari sebelumnya. Data kecelakaan kapal di Indonesia secara umum menunjukkan tren naik, dengan 128 insiden pada tahun 2024, meningkat 37,6%, menjadikannya sinyal darurat bagi infrastruktur maritim nasional.

Implikasi jangka panjang dari cuaca ekstrem yang dipicu perubahan iklim ini berpotensi mengganggu ketahanan pangan lokal, stabilitas ekonomi masyarakat pesisir, dan keberlanjutan praktik perikanan tradisional. Pentingnya adaptasi iklim, pelatihan, dan peningkatan akses informasi cuaca bagi nelayan kecil menjadi krusial untuk memperkuat ketahanan komunitas pesisir. Kolaborasi lintas lembaga dan kesiapsiagaan masyarakat adalah kunci untuk meminimalkan risiko dan melindungi kehidupan serta mata pencarian nelayan di Sulawesi dari tantangan cuaca yang terus memburuk.