:strip_icc()/kly-media-production/medias/3017478/original/046853000_1578564285-20200109-Waspadai-Gelombang-Tinggi-dan-Banjir-Rob-IMAM-5.jpg)
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor telah mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi banjir rob yang mengancam sejumlah wilayah pesisir di Kalimantan Selatan (Kalsel) sepanjang bulan Desember 2025. Fenomena ini diperkirakan akan dipicu oleh kombinasi pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase bulan purnama dan perigee, yaitu kondisi di mana bulan berada pada jarak terdekat dengan bumi, serta tingginya gelombang laut di perairan Kalsel.
Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor, Ota Welly Jenny Thalo, menjelaskan bahwa berdasarkan analisis prakiraan pasang surut, beberapa periode pada Desember 2025 menunjukkan peningkatan signifikan ketinggian air laut. Untuk wilayah pesisir Kotabaru, pasang maksimum diperkirakan terjadi pada rentang tanggal 3-10 Desember 2025 dan 18-26 Desember 2025, dengan ketinggian pasang mencapai 2,5 hingga 3,0 meter, terutama pada sore hingga malam hari. Sementara itu, di Muara Sungai Barito, pasang maksimum diprediksi berlangsung pada 6-14 Desember 2025 serta 19-27 Desember 2025, dengan ketinggian yang sama, yaitu 2,5 hingga 3,0 meter, khususnya pada malam hingga dini hari.
Selain Kotabaru dan Muara Sungai Barito, peringatan banjir rob ini juga mencakup wilayah pesisir Barito Kuala, Pesisir Banjar, Pesisir Banjarmasin, Pesisir Tanah Laut, dan Pesisir Tanah Bumbu. Secara klimatologis, gelombang signifikan di perairan Kalsel pada bulan Desember berkisar antara 0,4 hingga 2,6 meter dengan arah gelombang dominan dari barat daya hingga barat laut, kondisi ini dapat memperkuat potensi terjadinya banjir rob di kawasan pesisir saat puncak pasang.
BMKG mengimbau masyarakat pesisir untuk tetap waspada dan menyesuaikan aktivitas mereka, terutama di area pelabuhan dan bantaran sungai, selama periode tersebut. Potensi banjir rob ini dapat menyebabkan gangguan pada aktivitas harian, seperti kegiatan bongkar muat kapal, transportasi laut, serta perikanan darat. Pemerintah daerah dan instansi terkait juga diminta untuk terus memantau perkembangan pasang surut melalui kanal resmi BMKG guna meminimalkan risiko dampak bencana.