Polres Sukabumi Pecat 4 Personel Jelang Akhir 2025, Konten Medsos Jadi Sorotan Utama

Kepolisian Resor (Polres) Sukabumi secara resmi memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) empat personelnya pada Senin, 29 Desember 2025, di Mapolres Sukabumi, Palabuhanratu, Jawa Barat. Langkah tegas ini diambil menjelang akhir tahun 2025 sebagai respons terhadap pelanggaran berat kode etik dan disiplin kepolisian yang dilakukan para anggota, dengan salah satu penyebabnya adalah permasalahan konten media sosial.

Upacara PTDH dipimpin langsung oleh Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Samian, yang menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bukti komitmen institusi dalam menjaga marwah dan menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Keempat anggota yang dipecat masing-masing berinisial Aipda FE, Bripka S, Brigadir J, dan Brigadir P. Samian menyatakan bahwa pemecatan ini adalah langkah terakhir setelah proses panjang pemeriksaan intensif dan persidangan kode etik yang sesuai dengan regulasi Polri.

Pelanggaran yang memicu sanksi terberat ini bervariasi, termasuk melalaikan tugas dan disersi, serta yang paling disoroti, terkait dengan konten media sosial yang mencoreng citra institusi. Kasus ini menyoroti kembali tantangan bagi Korps Bhayangkara dalam mengelola perilaku anggotanya di ranah digital. Sejak tahun 2016, Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran dan peraturan yang mengatur penggunaan media sosial bagi anggotanya, menekankan pentingnya menjaga etika dan citra institusi. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah anggota memamerkan gaya hidup mewah atau tindakan tidak pantas lainnya yang dapat merusak kepercayaan publik.

Kapolres Samian menggarisbawahi bahwa momen PTDH ini bukan sebuah prestasi, melainkan keprihatinan mendalam bagi keluarga besar Polri, sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh anggota lainnya agar tidak mengulang pelanggaran serupa. Penegasan ini mengacu pada prinsip disiplin, tanggung jawab, dan etika kerja sebagai fondasi utama tugas kepolisian, yang tanpanya kepercayaan masyarakat akan sulit dipertahankan.

Fenomena pelanggaran etika melalui media sosial di kalangan anggota Polri bukanlah kasus tunggal. Sebelumnya, beberapa insiden telah melibatkan personel kepolisian yang tersandung masalah konten digital, menunjukkan bahwa pengawasan dan edukasi berkelanjutan tentang etika berinternet menjadi krusial. Lingkungan media sosial yang dinamis seringkali menjadi tekanan tersendiri, namun Polri dituntut untuk tetap berpegang pada konstitusi dan kode etik profesi. Pemecatan di Polres Sukabumi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan introspeksi diri demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memastikan setiap personel berpegang teguh pada nilai Tribrata dan Catur Prasetya. Komitmen untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik melalui penegakan disiplin ketat ini terus ditekankan sebagai bagian dari program Polri Presisi.