Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi usulan koalisi permanen yang dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan menyatakan bahwa pembahasan tersebut kurang tepat dilakukan di tengah situasi duka dan bencana yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menegaskan bahwa prioritas utama saat ini seharusnya adalah penanganan bencana dan agenda-agenda kerakyatan.
Usulan mengenai pembentukan koalisi permanen ini disampaikan oleh Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, saat berpidato dalam Puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, pada Jumat, 5 Desember 2025. Acara tersebut turut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahlil beralasan bahwa pemerintahan yang kuat membutuhkan stabilitas, dan koalisi permanen akan memastikan partai-partai tidak hanya hadir saat senang tetapi juga bertahan saat menderita, sehingga program pemerintah dapat berjalan efektif.
Namun, PKS berpandangan berbeda mengenai momentum pembahasan tersebut. Muhammad Kholid menyampaikan kepada awak media pada Sabtu, 6 Desember 2025, bahwa energi dan fokus kerja politik nasional sebaiknya diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat, optimalisasi pelayanan publik, serta totalitas penanganan bencana besar yang saat ini terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut PKS, kolaborasi tanggap darurat bencana adalah agenda nasional yang lebih mendesak untuk dikerjakan bersama oleh seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik.
Bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera telah menjadi perhatian serius. Laporan terbaru mencatat adanya ratusan korban meninggal dunia dan ratusan lainnya masih dinyatakan hilang akibat musibah ini. Kerugian di Sumatera Barat saja diestimasi mencapai Rp1 triliun, dengan 16 kabupaten/kota terdampak. PKS sendiri telah mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatera serta mengusut tuntas dugaan pembalakan liar (illegal logging) yang disinyalir memperparah dampak bencana. Bahkan, anggota Fraksi PKS di DPR RI, Rahmat Saleh, secara eksplisit meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk mundur jika tidak mampu menangani bencana tersebut. Bahlil Lahadalia juga menyatakan akan mengevaluasi izin tambang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terkait bencana ini.
Meskipun demikian, PKS menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kholid menyatakan PKS sudah berada di barisan koalisi dan akan konsisten dengan keputusan tersebut demi kepentingan bangsa.
