Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor utama yang memperparah dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pernyataan ini disampaikan Teddy pada hari Rabu, 3 Desember 2025, di tengah upaya penanganan bencana yang masif. Menurut Seskab Teddy, selain faktor cuaca ekstrem yang memicu curah hujan tinggi, kerusakan lingkungan telah menyebabkan dampak bencana menjadi semakin parah dan ini perlu ditelusuri secara serius oleh pemerintah.
Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah tidak hanya berfokus pada evakuasi dan penanganan korban, tetapi juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh terhadap kerusakan lingkungan di tiga provinsi tersebut. Bahkan, Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah diterjunkan untuk menelusuri dugaan adanya gelondongan kayu yang terbawa arus banjir, yang mengindikasikan aktivitas ilegal di kawasan hutan. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan sebuah tim gabungan akan segera dibentuk untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait temuan tersebut.
Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di penghujung November 2025 ini telah menimbulkan dampak yang luas dan korban jiwa yang signifikan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan data terkini per Rabu, 3 Desember 2025, sebanyak 753 orang meninggal dunia, 650 orang hilang, dan 2.600 orang mengalami luka-luka. Sebanyak 576.300 orang terpaksa mengungsi di berbagai titik penampungan, dengan total 3,3 juta jiwa terdampak di 50 kabupaten di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kerusakan infrastruktur juga masif, termasuk jembatan, fasilitas pendidikan, dan rumah warga.
Pakar Hidrologi Hutan dan Konservasi Daerah Aliran Sungai dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Hatma Suryatmojo, menjelaskan bahwa cuaca ekstrem hanyalah pemicu awal, sementara dampak merusak banjir bandang diperparah oleh rapuhnya benteng alam di kawasan hulu. Kerusakan ekosistem hutan Sumatera di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) mengakibatkan hilangnya daya dukung dan daya tampung ekosistem untuk meredam curah hujan tinggi, yang kemudian memicu erosi masif dan tanah longsor. Senada, Dosen Teknik Geodesi dan Geomatika Institut Teknologi Bandung (ITB) Heri Andreas, juga menyebut perubahan tutupan lahan dan penurunan kapasitas tampung wilayah sebagai faktor penting yang memperburuk dampak banjir.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) secara tegas menyatakan bahwa bencana di Sumatera ini bukanlah bencana alam biasa, melainkan bencana ekologis akibat industri ekstraktif yang masif dan deforestasi. Walhi mencatat, antara tahun 2016 hingga 2025, seluas 1,4 juta hektare hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah terdeforestasi akibat aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, HGU sawit, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), geotermal, dan PLTA. Di Sumatera Utara saja, WALHI Sumut mencatat 2.000 hektare hutan rusak dalam sepuluh tahun terakhir. Degradasi kawasan hutan dan rawa menyebabkan kemampuan tanah menyerap air hujan menurun drastis, sehingga air langsung mengalir cepat ke sungai dan memicu banjir bandang. Pemerintah telah menegaskan keseriusannya dalam mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit dan tidak akan main-main dalam membidik aktor pelanggar lingkungan di Sumatera.. Presiden Prabowo Subianto juga telah menekankan penanganan bencana yang cepat, tepat, dan menyeluruh, serta mengapresiasi kerja keras semua instansi dalam menangani bencana ini.
